Buruh Sejahtera dalam Sistem Islam

@tintamedia 0 Dibaca    November 23, 2024    Comment   

Buruh Sejahtera dalam Sistem Islam

Tinta Media - Menteri Koordinator Bidang Keamanan dan Politik Budi Gunawan mengimbau pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menetapkan upah pekerja di kabupaten/kota (UMK). Beliau juga mengatakan bahwa penetapan upah itu rawan menjadi kebijakan populis pemerintah daerah. (tirto.id, 7/11/2024)

Pertumbuhan ekonomi  akan terganggu jika UMP tidak rasional atau terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan rekrutmen pekerja, mendorong pekerja ke sektor informal hingga berujung pada ketidakpatuhan pekerja pada aturan perusahaan, kata Budi di Sentul, Bogor, Kamis 7 Nopember 2024. Budi menghimbau agar pemerintah daerah berhati-hati dalam pembuatan Peraturan Daerah terkait upah minimun yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

Memang benar, masalah upah minimun pekerja sudah menjadi polemik berkepanjangan. Tuntutan kenaikan upah terjadi hampir setiap tahun. Apalagi dalam tahun 2025, ternyata upah buruh itu tidak seimbang/ sepadan dengan kenaikan pajak tahun 2025. Walaupun ada kenaikan upah minimun tapi harga-harga berbagai kebutuhan dasar rakyat juga naik. Lagi-lagi rakyat dibuat tercekik dan menderita. 

Bagaimana tidak? Pada dasarnya, upah buruh saat ini memang belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena standar upah minimun hanya untuk satu individu saja. Padahal, pada umumnya seorang kepala keluarga dituntut untuk menafkahi seluruh anggota keluarga. Apalagi dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini dengan harga-harga yang serba naik, tentu tidak akan cukup. Ini sungguh mengiris hati.

Tidak dimungkiri, dalam pandangan negara kapitalis, buruh/pekerja hanya dianggap sebagai faktor produksi atau alat untuk mendapatkan keuntungan. Pengusaha berusaha agar mendapatkan untung besar, tetapi dengan biaya atau pengeluaran sedikit mungkin. Standar upah diatur sesuai dengan kebutuhan hidup di tempat mereka tinggal. Maka dari itu, upah minimun buruh itu berbeda-beda di setiap wilayah. 

Jika sudah demikian, buruh selalu dibuat tidak berkutik dengan berbagai peraturan pemerintah daerah yang selalu berpihak pada pengusaha. Begitulah sejatinya konsep negara kapitalis dalam memosisikan buruh/pekerja, mustahil akan membela kepentingan rakyat. Yang ada, rakyat justru dijadikan objek bisnis demi meraih cuan. 

Buruh pun selalu menjadi korban kapitalis yang harus tunduk pada peraturan pengusaha dan penguasa. Tidak ada ruang bagi buruh untuk tawar-menawar, sehingga bukan hal aneh jika buruh selalu protes tiap tahunnya menuntut kenaikan. Mirisnya, tuntutan-tuntutan selalu tidak didengar. Demo buruh bagaikan tradisi tahunan tanpa ada solusi hakiki.

Perlakuan seperti itu tidak akan dirasakan oleh rakyat ketika berada dalam negara yang menerapkan aturan Islam. Islam datang membawa aturan yang menyeluruh. Salah satunya adalah pengaturan tentang upah pekerja/ buruh. Di dalam sistem Islam, setiap warga negara terutama buruh akan mendapatkan haknya dengan baik. Nasib buruh justru akan sangat sejahtera dan dihargai dalam sistem Islam. 

Tidak ada aturan upah minimun, tetapi konsep upah adalah akad dan kesepakatan saling rida antara buruh dan pengusaha. Sehingga, tidak ada keterpaksaan dan tidak ada yang dirugikan.  Upah akan disesuaikan dengan bidang pekerjaan, misalnya ringan atau berat hingga masalah waktu/jam kerja. Keadilan untuk buruh bisa dilihat dari pemberian upah yang tepat waktu, tidak diundur atau digeser waktu pemberian upahnya.

Dari Abdullah bin Umar ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR Ibnu Majah dan Ath-Thabrani).

Khalifah sebagai kepala negara akan selalu memantau kondisi rakyat, terutama dalam masalah upah buruh, agar jangan sampai ada rakyat yang terzalimi dan tidak mendapatkan haknya, termasuk para buruh.

Negara memperhatikan akad pekerja dengan pemberian pekerjaan agar tidak ada yang dilanggar. Hal ini karena Islam memandang bahwa setiap manusia, buruh, atau pengusaha adalah sama-sama memiliki hak untuk hidup layak, tercukupi semua kebutuhan dasar hidupnya. Indahnya konsep pemberian upah kepada buruh iu hanya akan terwujud dengan sebuah institusi negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam naungan daulah khilafah Islamiyyah.

Jadi, selama masih menggunakan sistem kapitalisme sekuler, maka polemik upah buruh akan terus terjadi. Walhasil, kesejahteraan dan keadilan buruh hanya ilusi.

Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem

Sahabat Tinta Media

PHK, Efek Domino Ekonomi Kapitalis

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 26, 2024    Comment   

PHK, Efek Domino Ekonomi Kapitalis

Tinta Media - Ekonomi dunia saat ini di ambang bahaya besar dan akan mengalami stagflasi. Inilah pandangan yang diungkapkan Borge Brende, Presiden World Economic Forum (WEF) saat melakukan konferensi di Qatar (CNBC Indonesia).

Stagflasi adalah siklus ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi disertai inflasi. Kombinasi ini sangat sulit untuk ditangani, karena upaya untuk memperbaiki salah satu faktor dapat memperburuk faktor lainnya.

Hal inilah yang membuat perusahaan banyak melakukan PHK sebagai solusi anti resesi.  Selain ketidakpastian ekonomi di negeri kita sendiri, membludaknya PHK di antaranya muncul karena ketakstabilan politik di masa transisi saat ini, serta akibat perang Rusia-Ukraina, lemahnya ekonomi di negara tujuan eksport, dan  serbuan barang impor yang membanjiri pasar lokal. 

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah merilis jumlah angka PHK pada tahun 2024 (Januari-Maret) ini. Khusus di Jawa Barat, angka PHK berjumlah 2.650, sementara DKI Jakarta dengan jumlah angka PHK lebih tinggi, yaitu 8.876 pekerja, disusul kemudian Jawa Tengah dengan angka PHK 8.648 pekerja. Belum lagi angka PHK di daerah lainnya yang menurut prediksi Menteri Ketenagakerjaan akan ada sekitar 41 juta jiwa berisiko menganggur dan 16 juta jiwa kehilangan pekerjaan hingga tahun 2025.

Dengan kompleksnya permasalahan yang terjadi di dunia kerja saat ini, seharusnya  negara memberikan solusi agar dapat menyelamatkan perusahaan dan juga pegawai.  Namun sayang, negara seolah tak berdaya untuk mengatasi permasalahan ini. 

Alih-alih memberikan solusi, negara malah membuat regulasi yang makin menyulitkan pekerja dengan hadirnya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk melakukan PHK yang memunculkan masalah-masalah baru sebagai efek dari PHK.

Alhasil, rakyat kembali menjadi tumbal. PHK menjadikan kesulitan hidup semakin berat, di tengah sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup akibat kenaikan pajak yang mengakibatkan harga komoditas barang melonjak naik. Begitu juga dengan biaya kesehatan hingga biaya sekolah anak.

Hal ini jelas akan semakin menambah jumlah warga miskin di negeri gemah ripah loh jinawi ini. Miris memang, kehidupan rakyat bak tikus yang mati di lumbung padi. Terlebih, efek kemiskinan akan menambah berbagai persoalan sosial mulai dari depresi, tindak kriminalitas, hingga bunuh diri.

Inilah potret buram kehidupan hasil dari penerapan sistem kapitalisme demokrasi  yang selalu dibanggakan. Sistem ini lahir dari sekularisme yang menihilkan peran agama dalam mengatur kehidupan manusia. Alhasil, penerapan sistem kapitalisme dalam bidang ekonomi menjadikan para oligarkilah yang menjalankan kebijakan ekonomi sekehendaknya, tanpa memikirkan efeknya terhadap kehidupan rakyat.

Mereka hanya mengejar keuntungan diri dan kelompok sebanyak-banyaknya. Terlebih, negara abai dan tutup mata akan hal ini, bahkan bergandengan tangan dan menjadi kaki tangan para oligarki.

Negara membuat regulasi yang akan menambah pundi kekayaan, membuka peluang bagi kepentingan mereka untuk mengeruk sumber daya alam yang melimpah. Hal ini tampak pada produk UU seperti UU privatisasi, UU minerba, hingga UU Omnibuslaw Cipta Tenaga Kerja.

Melalui UU tersebut, mereka diberi keleluasaan menguasai kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik umum, mulai dari tambang hingga pulau yang seharusnya dikelola oleh negara untuk dapat menghidupi rakyat.

Oligarki semakin buncit sementara rakyat kecil tidak mendapatkan apa-apa, kecuali remahan ekonomi, melalui kerja sebagai buruh, atau pegawai rendahan yang mudah untuk di-PHK dan hidup dalam bayang-bayang pengangguran dan kemiskinan.

Berbeda dengan Islam, sistem hidup yang berasal dari Allah Swt. ini memiliki regulasi yang sempurna dalam mengatur kehidupan manusia. Penerapan sistem perekonomian Islam berasaskan halal dan haram, menetapkan kebijakan terkait penyediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat.

Negara Islam atau Khilafah akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dalam berbagai sektor, seperti industri, pertanian, peternakan, pengelolaan sumber daya alam, perdagangan, dan bidang lainnya dengan gaji yang layak sesuai standar hidup di wilayah setempat.

Selain itu, negara khilafah juga akan mewujudkan iklim usaha yang aman, mulai dari penyediaan modal usaha yang mudah, juga penyiapan SDM rakyat yang terampil dalam skill (kemampuan) apa pun. Dunia pendidikan akan dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), yang diselenggarakan oleh negara secara gratis, tetapi tetap berkualitas tinggi.

Hal tersebut karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar rakyat, selain  kesehatan, dan keamanan, yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya secara gratis. Pembiayaannya diambilkan dari pos pemasukan Baitul Mal hasil dari pengelolaan SDA yang merupakan harta milik umum.

Rasulullah saw. bersabda:

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis tersebut menyatakan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu dan  haram untuk diswastanisasi, tidak untuk dikelola asing atau swasta, dan wajib dikelola oleh negara yang hasilnya diperuntukkan untuk mengurusi kehidupan rakyat.

Selain itu, akan diciptakan iklim usaha yang sehat, aman, dan adil bagi semua rakyat, sehingga kemandirian dan ketahanan ekonomi akan tercipta. Ditopang oleh sistem moneter yang berbasis pada emas dan perak, akan semakin mengokohkan ekonomi negara. Wallahu’alam bisshawwab.

Oleh: Thaqiyunna Dewi, S.I.Kom., Sahabat Tinta Media 

PHK Massal Terus Mengancam Akibat Solusi Tambal Sulam

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 26, 2024    Comment   

PHK Massal Terus Mengancam Akibat Solusi Tambal Sulam

Tinta Media - Dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, PHK massal terus mengancam pekerja. Sering kita jumpai di beberapa media berita tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini.

Dikutip oleh cnbcindonesia.com, PT Sepatu Bata Tbk (BATA) terpaksa harus menyetop pabrik produksi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 233 pekerja harus menerima kenyataan pahit, yaitu terkena PHK massal. (cnbcindonesia.com/news/11/04/2024).

Perusahaan lain seperti PT Republika Media Mandiri atau Republika mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal atas 60 karyawan bulan ini. Pemimpin Redaksi Republika, Elba Damhuri menyampaikan PHK itu menyusul langkah serupa yang sebelumnya terjadi di akhir tahun lalu. (bisnis.tempo.co)

Jika kita cermati, PHK selalu menjadi solusi di kala perusahaan sedang mengalami ekonomi yang tidak stabil dan persaingan bisnis yang ketat. Ini membuktikan bahwa posisi pekerja sangatlah lemah dalam hubungan kontrak kerja. Mereka direkrut dan dipecat sesuai kebutuhan perusahaan.

Tidak bisa diungkiri bahwa ketidakstabilan ekonomi karena berbagai kondisi global telah berperan dalam memicu maraknya PHK. Bayangkan jika pekerja tersebut adalah seorang tulang punggung keluarga, tentu nafkah untuk keluarganya akan terputus. Walhasil, hal ini akan membuat angka kemiskinan dan kejahatan semakin meningkat.  Ini terjadi karena sistem yang berlaku, yaitu kapitalisme  berpihak pada oligarki, bukan rakyat.

Lihatlah kezaliman sistem hari ini terhadap pekerja. Tenaga pekerja diperah keahliannya hanya untuk kemajuan perusahaan. Mereka sama sekali tidak peduli akan nasib para pekerja. Sungguh, kapitalisme telah gagal menjamin hak-hak pekerja sebab hanya bertumpu pada pemilik modal. Siapa pun yang memiliki modal, dialah yang berkuasa. Mereka  mengeruk untung sebanyak-banyaknya sekalipun harus mengabaikan orang lain.

Lebih geram lagi, negara pun berpangku tangan, hanya berperan sebagai regulator yang membuat regulasi untuk memuluskan kepentingan para pemodal yang bertindak seenaknya.

Fenomena ini sejatinya akan terus berulang jika kita mempertahankan sistem kapitalisme karena solusi yang diberikan hanya tambal sulam. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi tuntas, yaitu dengan mengganti sistem kapitalisme dengan sistem yang berasal dari sang Khalik, yaitu Islam.

Dalam Islam, negara adalah penanggung jawab terhadap kesejahteraan setiap individu rakyat dengan berbagai mekanisme, termaksud sistem ekonomi. Salah satunya adalah menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Untuk perusahaan yang ada, negara Islam akan menjaminnya pula.

Islam juga akan memenuhi kebutuhan rakyat sepeti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Negara juga akan mengelola sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum dan melarang pihak swasta menguasainya. Dalam mengelola sumber daya alam ini, negara akan menyerap banyak tenaga kerja. Hasilnya pun akan dibagikan kepada rakyat secara merata.

Islam pun akan memberikan fasilitas berupa kesehatan, pendidikan, dan keamanan karena ini merupakan hal wajib untuk kebutuhan rakyat. Adapun sumber-sumber pemasukannya, negara memperolehnya dari baitul mal yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan rakyat sehingga mampu mengatasi kemiskinan.

Hanya dengan mengambil sistem Islam masalah PHK bisa dihindari. Oleh karena itu, saatnya kita campakkan sistem kapitalisme yang menyengsarakan rakyat. Mari kita bersatu, bersama-sama menerapkan sistem Islam untuk menuntaskan segala permasalahan. Wallahu a'lam bishshawab.

Oleh: Devi Ramaddani, Aktivis Muslimah