Pemerintah Harus Meminta Maaf kepada Publik
“Usai banyaknya ulah oknum pejabat Kementrian Keuangan yang kekayaannya di luar batas kewajaran terungkap, hal ini sebenarnya sudah cukup jadi alasan bagi pemerintah untuk meminta maaf kepada publik," tuturnya dalam program Aspirasi: Jadi Selama Ini Borok Pejabat Korup Ditutupi Isu Radikalisme? Jumat (10/3/2023) melalui kanal YouTube Justice Monitor.
Agung menilai, dua kasus korupsi besar sebelumnya pun menjadi tidak seberapa ketika kasus di Kementrian Keuangan ini terbongkar. “Kasus Jiwasraya, Asabri yang puluhan triliun tidak seberapa dibandingkan 300 T ini," jelasnya.
Lebih lanjut, Agung pun melontarkan pertanyaan retoris. “Lalu apa yang harus diperbuat oleh masyarakat, yang kini muncul dugaan uang pajaknya dirampok secara brutal, membuat rakyat menderita dengan kenaikan BBM, subsidi dicabut, utang luar negeri ditambah?” bebernya.
“Maka dari kasus ini, wajar jika sebagian publik menduga bahwa selama ini borok-borok pejabat korup itu ditutupi dengan isu-isu yang seolah ada kelompok radikal yang ingin menghancurkan NKRI, mereka membangun ketakutan seolah-olah kelompok yang meng-siarkan urgensi penerapan syariah khilafah secara kaffah menjadi ancaman negeri, padahal kita tahu semua ancaman rakyat yang sebenarnya itu adalah pejabat-pejabat korup yang terus memiskinkan rakyat. Tega sekali,” ujarnya.
Terakhir, Agung berharap agar masyarakat terus bersemangat menuju Indonesia lebih baik. “Terus semangat, terus bergerak, terus mengarah pada perubahan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.[] La Bona, S.Pd
