AEPI Ungkap Kekuatan Keuangan Indonesia Pindah ke Oligarki

@tintamedia 0 Dibaca    November 23, 2024    Comment   

AEPI Ungkap Kekuatan Keuangan Indonesia Pindah ke Oligarki

Tinta Media – Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengungkapkan, bahwa  kekuatan keuangan Indonesia telah dipindahkan ke tangan pihak swasta (oligarki) yang merupakan bagian dari jaringan keuangan global. 

“Kekuatan keuangan Indonesia telah dipindahkan ke tangan pihak swasta (oligarki) yang merupakan bagian dari jaringan keuangan global,” tuturnya kepada Tinta Media, Ahad (17/11/2024).

Menurutnya, pemindahan keuangan tersebut telah dilakukan pada saat amandemen UUD 1945 sehingga secara sah dan legal jaringan kekuasaan keuangan global mengendalikan atau mengontrol keuangan Indonesia. 

“Setiap sen yang dihasilkan dalam jerih payah ekonomi Indonesia mengalir ke kantong-kantong jaringan keuangan global,” bebernya.

Ia menyampaikan bukti, tambahan dalam APBN Indonesia setiap tahun hanya sekitar 300-400 triliun rupiah, sementara pada saat yang sama setiap tahun anggaran APBN harus membayar utang dan bunga utang sebesar 500-600 triliun rupiah.

“Tidak hanya itu, APBN Indonesia mengalami defisit dan harus menambah utang baru senilai 700-800 triliun rupiah setiap tahun,” imbuhnya. 

Artinya, ia menjelaskan, ekonomi Indonesia itu sepenuhnya bekerja sebagai abdi dari jaringan keuangan internasional yang ada di dalam negeri.

“Ekonomi Indonesia tidak akan pernah dapat meningkatkan atau menambah kapasitasnya, namun akan terus menyempit atau mengecil,” simpulnya memungkasi penuturan.[] Muhammad Nur

BPJS Kesehatan Defisit 20 Triliun, INDEF: Perlu Dicermati Penyebab Utamanya

@tintamedia 0 Dibaca    November 23, 2024    Comment   

BPJS Kesehatan Defisit 20 Triliun, INDEF: Perlu Dicermati Penyebab Utamanya

Tinta Media – Menyikapi defisit BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufiqurrahman mengatakan, perlu dicermati penyebab utamanya.  

“Harus dicermati penyebab utamanya seperti rendahnya kepatuhan pembayaran, subsidi yang tidak mencukupi, atau pengelolaan yang kurang efisien,” tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (20/11/2024).

Rizal mengungkapkan tingginya klaim tanpa peningkatan pendapatan mencerminkan tantangan struktural yang mendesak untuk diperbaiki. "Artinya profesionalitas pengelolaan anggaran BPJS menjadi urgen," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah sebagai berikut, “Pertama, melakukan upaya serius untuk mengevaluasi tarif iuran. Yakni dengan mengkaji ulang tarif untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran,” jelasnya.

Kedua, sebutnya, melakukan revitalisasi terkait regulasi, yakni dengan memperbaiki sistem pengumpulan iuran dan peningkatan kepatuhan para nasabah. 

“Ketiga, memperkuat sistem operasi BPJS dengan sistem digitalisasi dan efisiensi. Yakni optimalisasi layanan berbasis teknologi untuk mengurangi biaya operasional,” terangnya. 

Pengujian

Rencana menaikkan iuran kesehatan kata Rizal, membutuhkan pengujian terlebih dahulu berkaitan dengan kebijakan tersebut.

“Efektivitas kebijakan tersebut tergantung beberapa faktor, diantaranya, pertama, menutupi defisit keuangan. Jika iuran dinaikkan, maka pendapatan BPJS Kesehatan bisa meningkat, membantu menutupi defisit anggaran akibat tingginya biaya pelayanan Kesehatan,” usulnya.  

Kedua, sambungnya, meningkatkan kualitas pelayanan, seperti dana yang lebih besar memungkinkan penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik, ketersediaan obat, dan pengurangan waktu tunggu.

“Ketiga memperluas cakupan layanan, yakni dana tambahan bisa digunakan untuk menambahkan jenis layanan atau memperluas cakupan penerima manfaat,” paparnya. 

Gratis

Rizal lalu membandingkan dengan layanan kesehatan dalam Islam. “Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan secara gratis alias cuma-cuma bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan kaya atau miskin,” paparnya.

Ini, ia melanjutkan, didasarkan pada hadis Rasulullah SAW Riwayat Bukhari dan Muslim, "Imam (pemimpin) adalah pengurus, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” 

Dalam Islam, ucapnya, kesehatan adalah hak dasar setiap individu yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari pengurusan rakyat. 

"Adapun terkait pendanaan kesehatan diambil dan ditanggung oleh anggaran negara. Dalam sistem Islam layanan kesehatan diberikan secara merata tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, jenis kelamin, atau agama," ujarnya memungkasi penuturan.[] Muhammad Nur

AEPI: Transfer Uang dan Transfer Capacity secara Terbuka melalui Amandemen UUD

@tintamedia 0 Dibaca    November 23, 2024    Comment   

AEPI: Transfer Uang dan Transfer Capacity secara Terbuka melalui Amandemen UUD

Tinta Media – Salamuddin Daeng yang merupakan Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyebut, proses transfer uang dan transfer of capacity dilakukan secara terbuka melalui Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) yang berkaitan dengan politik, keuangan, dan ekonomi. 

“Transfer uang dan transfer of capacity dilakukan secara terbuka melalui Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) yang berkaitan dengan politik, keuangan dan ekonomi,” tuturnya kepada Tinta Media, Ahad (17/11/2024).

Menurutnya, itu bukan Amandemen UUD akan tetapi UUD yang baru dengan segenap kaidah baru dalam penguasaan keuangan, sumber daya alam, ekonomi, dan pasar Indonesia.

“Seluruh kekuasaan atas sumber daya ekonomi dan politik tidak ada lagi di tangan negara namun dipindahkan ke tangan swasta dan jaringan keuangan Internasional,” kritiknya.

UUD Indonesia yang baru kata Salamuddin, yang dibuat dalam  tahun 1998-2002 itu berisikan, pertama, kekuasaan politik berada ditangan oligarki swasta dan asing. Kedua, kekuasaan keuangan berada di tangan kekuasaan keuangan internasional bersama institusi keuangan dalam negeri seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga pendukungnya yakni perbankan.

“Ketiga, kekuasaan atas bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di tangan swasta dan jaringan keuangan internasional,” jelasnya. 

Salamuddin menjelaskan bahwa UUD baru pengganti UUD 1945 menjadi dasar bagi pemindahan kekuasaan keuangan kepada swasta melalui empat bidang UU.

“Pertama, undang-undang yakni UU bank Indonesia. Kedua, UU sistem moneter dan lalu lintas devisa atau sering disebut UU devisa bebas. Ketiga, UU perbankan, asuransi dan sejenisnya. Keempat, seluruh UU Investasi, migas, energi, kehutanan dan sumber daya alam lainnya,” sebutnya. 

Menurutnya, UUD dan turunannya tersebut telah secara utuh memindahkan kekuasaan negara ke tangan swasta dan jaringan keuangan Internasional.

Hal itulah nilainya, yang menyebabkan negara selalu tidak punya uang, negara harus berhutang kepada swasta baik swasta nasional maupun asing.

“Uang negara yang sedikit tersebut digunakan untuk membayar utang kepada swasta dan asing serta lembaga keuangan internasional yang menjadi jaringan swasta tersebut,” terangnya.

Karena akumulasi utang semakin besar ucapnya, maka akumulasi kewajiban juga semakin besar. “Akibatnya kapasitas negara semakin kecil dan kapasitas swasta makin besar,” pungkasnya.[] Muhammad Nur

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, FAKKTA: Patut Ditolak!

@tintamedia 0 Dibaca    November 23, 2024    Comment   

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, FAKKTA: Patut Ditolak!

Tinta Media – Terkait rencana kenaikan iuran BPJS pada 2025, Ekonom Forum Analisis Kajian dan Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak mengatakan, rencana kenaikan ini patut ditolak. 

“Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan pada 2025, seperti disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan Dirut BPJS, bertujuan untuk mencegah potensi defisit. Namun, rencana ini patut ditolak," tegasnya kepada Tinta Media, Senin (19/11/2024).

Ia beralasan, salah satu penyebab utama meningkatnya klaim adalah adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit.

"Berdasarkan uji petik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 9 rumah sakit yang diperiksa, 3 di antaranya ditemukan melakukan fraud yang mencapai Rp 34 miliar. Meskipun hasil ini secara statistik belum mewakili kondisi secara keseluruhan, temuan ini menjadi indikasi awal adanya praktik penggelembungan tagihan kepada BPJS," jelasnya.

Ia menerangkan, bentuk-bentuk fraud tersebut meliputi, phantom billing atau mark up tagihan, yakni klaim atas layanan yang sebenarnya tidak diberikan, manipulasi diagnosis, yaitu pencatatan diagnosis yang lebih berat dari kondisi pasien, klaim yang tidak sesuai seperti membesar-besarkan nilai klaim terkait jumlah tindakan, pemeriksaan, atau obat-obatan.

“Fraud semacam ini menambah beban finansial BPJS. Seharusnya langkah prioritas yang dilakukan adalah membenahi sistem dan mengatasi kecurangan ini, bukan membebani rakyat dengan kenaikan iuran," pungkasnya.[] Novita Ratnasari

AEPI: Subsidi BBM dan LPG 3 kg Jadi Bancakan

@tintamedia 0 Dibaca    November 22, 2024    Comment   

AEPI: Subsidi BBM dan LPG 3 kg Jadi Bancakan

Tinta Media – Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, kuota BBM dan LPG subsidi menjadi bancakan sehingga kuota selalu jebol.

“UU APBN mengamanatkan agar subsidi BBM dan LPG 3 kg disalurkan tepat sasaran. Ini maksudnya agar APBN tidak sekarat, agar tidak ada permainan kuota BBM dan LPG subsidi, agar tidak terjadi kasus BBM ilegal di masyarakat. Namun yang terjadi sebaliknya, kuota BBM dan LPG subsidi malah menjadi bancakan, sehingga kuota selalu jebol,” tuturnya kepada Tinta Media, Ahad (17/11/2024).

Ia melanjutkan, meski pemerintah sudah menjerit- jerit meminta BBM subsidi dan LPG subsidi 3 kg dikendalikan, dibatasi konsumsinya, disalurkan kepada yang berhak saja, namun pihak yang ditugasi seperti tidak mendengar. 

Ia menduga, sulitnya membatasi BBM subsidi ini karena keuntungan yang menggiurkan. “Pendapatan dan keuntungan para pebisnis yang ikut dalam membisniskan BBM dan LPG subsidi sangat menggiurkan dan melimpah ruah,” tukasnya.

Di sisi lain, ia heran, penjualan BBM nonsubsidi yang ditarget agar bisa menyelamatkan APBN justru semakin turun. 

“Jangan-jangan BBM subsidi dan LPG subsidi malah diperdagangkan sebagai BBM dan LPG nonsubsidi, akibat sistemnya bocor, jebol, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semua ini harus direview oleh pihak independen demi penyelamatan APBN dari rongrongan semacam ini,” duganya. 

Dengan kondisi semacam itu, Salamuddin memastikan, adanya kegagalan dalam berbagai sisi, mulai dari kegagalan agenda transisi energi karena yang dijual ini BBM kotor atau bahan bakar kotor, juga kegagalan dalam pengendalian subsidi sebagai agenda utama dalam penyelamatan APBN. 

“Ini dapat disebut sebagai kegagalan sistemis semua aspek dalam diskursus swasembada energi," pungkasnya.[] Muhammad Nur

Ahmad Sastra: Mengusir Penjajah Yahudi adalah dengan Perang

@tintamedia 0 Dibaca    November 22, 2024    Comment   

Ahmad Sastra: Mengusir Penjajah Yahudi adalah dengan Perang

Tinta Media - Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra menegaskan bahwa mengusir entitas penjajah Yahudi dari Palestina adalah dengan perang.

"Logika paling sederhana untuk penjajah adalah diusir dari bumi Palestina. Mengusir penjajah adalah dengan perang, jihad fi sabilillah," tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (13/11/2024).

Menurutnya, tidak ada solusi yang lebih baik dan lebih tepat, selain jihad fi sabilillah. "Jihad harus dimulai dari persatuan umat Islam dan negeri-negeri muslim seluruh dunia," ujarnya.

Ahmad menilai, sikap yang benar didasarkan dari pemahaman dan persepsi yang benar atas fakta. Karena itu sikap umat Islam atas konflik Palestina bisa salah jika persepsinya salah.

"Persepsi yang benar atas konflik Palestina Israel adalah bahwa bumi Palestina adalah milik kaum Muslimin, bukan milik entitas Yahudi. Di sanalah Masjidil Aqsa, Masjid Mulia Kiblat pertama umat Islam berada," ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, usaha paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia adalah membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Sebab Islam adalah agama anti penjajahan. "Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari keterjajahan dalam berbagai bentuknya," terangnya.

Ia memaparkan bahwa persoalan pokok Palestina itu adalah adanya penjajah Israel yang merampas tanah kaum muslimin dan melakukan pendudukan dan penjajahan. Jadi perjuangan ini harus fokus pada bagaimana agar Israel terusir dan lenyap dari Palestina.

"Perjuangan untuk membuat mundur Israel dari tanah Palestina, tidak mungkin bisa diraih dengan perdamaian, diplomasi atau perjuangan orang per orang," paparnya.

Bukan Perdamaian

Ia menilai bahwa perdamaian bukan merupakan opsi solusi atas krisis Palestina Israel, sebab perdamaian mensyaratkan dua hal pengakuan eksistensi negara penjajah Israel dan yang kedua Israel dan Palestina akan menjadi dua negara yang berdampingan. Jalan satu-satunya adalah jihad fi Sabilillah mengusir zionis dari bumi Palestina, sebagai dahulu para pahlawan mengusir penjajah Belanda dan Portugis dari bumi Indonesia.

Ia menyatakan bahwa menghadapi imperialisme negara tidaklah bisa dilakukan oleh orang per orang, namun idealnya harus dihadapi lagi oleh sebuah institusi negara. Untuk itu adalah keharusan negeri-negeri muslim segera bertobat kepada Allah, lantas bangkit dan bersatu padu melawan segala bentuk penjajahan.

"Jika dahulu khilafah Islam mampu melindungi Palestina, karena semua negeri muslim bersatu padu, tidak tercerai berai. Maka kekuatan yang seimbang itu tidak ada yang lain kecuali Daulah Khilafah Islam. Negara global yang menyatukan kaum muslim. Daulah Khilafah ini nanti akan menyerukan jihad fi sabilillah kepada kaum muslim seluruh dunia untuk membebaskan Palestina. Perlu kita catat, Palestina saat dibebaskan oleh Sholahuddin al Ayyubi pada saat kaum muslim memiliki daulah khilafah Islam," terangnya.

Ia menyeru agar umat Islam yang berjumlah 2 milyar untuk segera bersatu dalam naungan daulah khilafah sebagaimana telah ada dalam sejarah.

"Bergerak mengerahkan tentara dan mujahid untuk berjihad fi sabilillah, atas izin Allah, maka Palestina akan merdeka dan terbebas selamanya. Insyaallah," tandasnya.[] Ajira

Gaza Masih Membara, UIY: Di Mana Umat Islam?

@tintamedia 0 Dibaca    November 21, 2024    Comment   

Gaza Masih Membara, UIY: Di Mana Umat Islam?

Tinta Media – Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY) mempertanyakan keberadaan umat Islam atas kondisi Gaza yang masih membara.

“Di mana umat Islam? Satu tahun berlalu sudah, Gaza membara, berlumuran darah, porak-poranda. Lebih dari 42.000 saudara kita syahid di sana, pria, wanita, dan anak-anak. Dunia menyaksikan, kita semua menyaksikan tragedi yang menyayat hati itu,” ujarnya pada akun Tiktok @Ust Ismail Yusanto, Ahad (17/11/2024).

Ia mempertanyakan, di mana umat Islam yang berjumlah hampir dua miliar, 57 negara, dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan sumber daya manusia dan militer?

“Sebagian dari mereka bungkam terdiam. Sebagian dari mereka tersandera oleh kepentingan politik dan ekonomi. Sebagian lagi merasa takut dengan apa yang dirasa lebih besar dari mereka,” kesalnya.

Menurutnya, tragedi Gaza adalah tanggung jawab bersama.

“Kita harus mengerahkan seluruh kemampuan. Di antara yang utama adalah berjuang untuk tegaknya kembali Khilafah yang akan menyatukan umat Islam, dan menghimpun seluruh kekuatan umat yang ini hari berjumlah hampir dua miliar,” jelasnya.

UIY mengingatkan, agar kaum Muslimin tidak berdiam diri karena setiap detik berlalu satu nyawa mungkin melayang di Gaza.

“Kita tidak boleh terus menutup mata. Kita tidak boleh terus mencari alasan untuk ketidakberdayaan ini dengan alasan kesibukan diri dan sebagainya. Kita harus bergerak, karena itu semua adalah tanggung jawab kita,” tegasnya.

Menurut UIY, sekaranglah saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam masih ada.[] Langgeng Hidayat