Barang Subsidi Tidak Lepas dari Perpanjangan Tangan Kapitalis
Tinta Media - Meningkatnya kebutuhan masyarakat seharusnya menjadi alasan utama pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan setiap inci permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ketersediaan bahan pokok misalnya, hal ini menjadi permasalahan yang amat krusial tentunya bagi masyarakat luas jika tidak segera mendapatkan solusi.
Meskipun Indonesia termasuk negara yang memiliki lahan kelapa sawit yang luas, nyatanya pemerintah masih kesulitan dalam mengontrol, baik dari segi ketersediaan maupun kestabilan harga minyak goreng.
Seperti di kutip dari idxchannel.com bahwa banyak pedagang sembako mengeluhkan mekanisme pembelian Minyakita yang dibatasi. Menurut pantauan dari MNC Portal Indonesia di Pasar Baru Bekasi, Senin (29/05/2023) di beberapa lapak masih menyediakan produk Minyakita, tetapi dengan jumlah yang tidak banyak.
Pendistribusian Minyakita juga dikatakan tidak merata, karena banyak pedagang yang harus mencari stok barang melalui beberapa pihak. Sudah tentu akan mendapatkan harga yang lebih tinggi.
Kelangkaan juga mengakibatkan harga Minyakita melambung. Bahkan, harga Minyakita menembus angka Rp16.000/liter di Pasar Tradisional Jakarta. Tentu saja harga tersebut berada di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan senilai Rp14.000/liter.
Selain itu, penerapan mekanisme bundling pada penjualan Minyakita juga terus mengakibatkan banyak keluhan dari para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen. Praktik bundling ini dilakukan oleh distributor yang mengharuskan membeli produk lain untuk mendapatkan Minyakita (katadata.co.id).
Pendistribusian Minyakita yang tidak merata serta harga yang masih mahal seharusnya menjadi kecaman bagi pemerintah. Pasalnya, sejak awal adanya regulasi Minyakita memang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Namun, nyatanya hal tersebut tidak lepas dari praktik kapitalisasi.
Harga yang tidak stabil dan bisa dibilang mahal adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam mengontrol jalannya kebijakan yang mereka ambil. Bukan hanya mahal, bahkan Minyakita yang sebenarnya adalah barang subsidi pemerintah nyatanya juga sulit didapatkan. Ini diakibatkan adanya ketidakpiawaian pemerintah dalam mendistribusikannya. .
Distribusi yang tidak merata mengakibatkan banyak wilayah kesulitan mendapatkan Minyakita. Belum lagi mekanisme bundling yang dinilai semakin mempersulit masyarakat dalam menjual maupun membeli produk Minyakita. Pihak distributor atau agen mengharuskan konsumen untuk membeli produk minyak goreng lain jika ingin mendapatkan Minyakita.
Mekanisme bundling yang diterapkan hanya menguntungkan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan mereka. Sudah hal yang lumrah di sistem kapitalis kebijakan tidak lepas dari kecurangan. Kebijakan bundling ini memberikan peluang besar untuk para penguasa perusahaan meraup keuntungan yang besar.
Sedangkan rakyat hanya menerima kecurangan dan kerugian dari kebijakan tersebut. Rakyat akan semakin kesusahan karena harga yang diberikan pada kegiatan bundling tersebut sudah pasti lebih mahal, karena harus membeli barang yang lainnya pula. Yang seharusnya harga Minyakita telah ditetapkan sesuai HET penjualan, malah meningkat dan menjadi lebih mahal.
Terbukti sistem saat ini tidak mampu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya. Sistem yang berasaskan manfaat hanya akan menyengsarakan rakyat lewat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para penguasa. Sedangkan Islam memandang bahwa kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab penuh negara.
Negara menjamin pengaturan, pengurusan, dan pengontrolan setiap kebijakan yang dilakukan sehingga bersih dari kecurangan.
Negara memastikan proses distribusi yang merata hingga seluruh rakyat mampu terpenuhi kebutuhannya. Negara mampu menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat dengan solutif dan sampai ke akar permasalahan. Dengan begitu, tidak ada unsur kesenjangan sosial dalam tubuh negara. Seperti yang dialami masyarakat saat ini, tingkat kesenjangan sosial tampak jelas, apalagi bagi rakyat kelas bawah.
Untuk itu, harus ada perubahan yang sistemik yang mampu menyelesaikan masalah rakyat hingga ke akar, menjauhkan tangan para kapitalis dari hak-hak rakyat, dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan penerapan Islam Kaffah, kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dapat diwujudkan.
Oleh: Olga Febrina
Pelajar dan Aktivis Dakwah SWIC
