Muslim Gaza Butuh Bantuan Hakiki, Bukan Sekadar Materi

@tintamedia 0 Dibaca    April 19, 2024    Comment   

Muslim Gaza Butuh Bantuan Hakiki, Bukan Sekadar Materi

Tinta Media - Kantor koordinasi urusan kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan bahwa lebih dari satu juta orang di Gaza mengalami kelaparan ekstrem, Kamis (28/03/2024). Kelaparan tingkat ekstrem ini terjadi di Gaza lantaran wilayah tersebut terus mengalami gempuran dan pemblokiran sehingga bantuan tidak masuk. 

Melalui laman X, OCHA menegaskan bahwa saat ini bantuan sangat diperlukan untuk dikirimkan melalui darat. Memang, sebelumnya Amerika mengirimkan bantuan makanan melalui jalur udara. Namun mirisnya, puluhan warga Gaza meninggal dunia karena tenggelam atau terinjak-injak ketika berusaha mengumpulkan paket bantuan yang dijatuhkan ke laut pada beberapa pekan terakhir di Gaza Utara. (Tribunnews.com, 30/03/2024).

Pengiriman bantuan melalui jalur udara adalah penghinaan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Ada hal yang jauh lebih mudah jika dunia internasional ingin menghentikan penjajahan Zionis terhadap Palestina. Caranya adalah membuka jalur Rafah untuk distribusi logistik via darat sebagaimana yang disarankan oleh OCHA PBB, Arab Saudi menghentikan distribusi minyak ke Zionis, para penguasa muslim menghentikan seluruh hubungan kerja sama yang berkaitan dengan Zionis dan sekutunya, dan terpenting mengirimkan tentara-tentara di negeri muslim untuk menyerang Zionis. Jika cara tersebut dilakukan, warga Palestina tidak akan mengalami penjajahan dan kelaparan ekstrem seperti saat ini.

Sayang, fakta yang ada justru memperlihatkan bahwa jalur Rafah ditutup dan dibangun tembok berkawat besi oleh penguasa Mesir. Penguasa Arab Saudi pun tetap menyalurkan minyak-minyak mereka ke Zionis. Begitu juga penguasa Lebanon, mereka mencukupkan diri dengan mengirim bantuan makanan ke Gaza. 

Tidak hanya itu, para penguasa muslim juga tidak bergeming untuk memutuskan hubungan pada Zionis dan sekutu. Tentara-tentara negeri muslim juga tidak diturunkan untuk membela Palestina. Tentu semua ini terjadi lantaran tatanan dunia global telah dikendalikan oleh ideologi kapitalisme.

Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani dalam kitabnya Nizhamul Islam bab Qiyadah Fikriyyah menjelaskan bahwa kapitalisme adalah sistem kehidupan yang melahirkan aturan yang didasari atas keuntungan materi. Kepentingan dan manfaat adalah orientasi ideologi ini. Kapitalisme dibangun dari akidah sekuler yang meniscayakan pemisahan agama dengan kehidupan. Maka, wajar jika semua aturan yang berasal dari kapitalisme nihil dari nilai agama.

Penjajahan yang merupakan dosa besar karena merampas hak orang lain, justru dijadikan jalan untuk berkuasa, seperti yang terjadi antara Zionis Yahudi dan Palestina. Zionis Yahudi telah nyata melakukan penjajahan dan genosida. 

Zionis memang dilahirkan oleh Inggris melalui perjanjian Balfour. Namun, dalam perjalanan politik global, Zionis diasuh dan dibesarkan oleh Amerika. Zionis memang sengaja diarahkan untuk menguasai wilayah Palestina agar konsentrasi kaum muslimin disibukkan dengan permasalahan tersebut. 

Amerika memastikan bahwa penguasa negeri-negeri kaum muslimin adalah penguasa yang loyal kepada Barat. Alhasil, ketika negara kapitalis melakukan penjajahan di negeri-negeri kaum muslimin dengan merampas dan menjarah sumber daya alam, kaum muslimin tidak menyadarinya. 

Karena itulah, sekalipun telah banyak bukti kejahatan Zionis, tidak ada satu pun lembaga internasional yang menghukumnya, bahkan PBB sendiri menyatakan tidak mampu melawan Zionis. 

Dengan fakta yang ada, umat Islam seharusnya sadar bahwa dana, logistik, obat-obatan, dan lainnya yang digalang oleh umat Islam hari ini belum bisa dipastikan sampai ke tangan kaum muslimin di Gaza. 

Ditambah lagi adanya berita pembantaian dan penembakan muslim Gaza oleh tentara Zionis saat mereka mengambil bantuan makanan, ini semakin menunjukkan bahwa bantuan yang paling dibutuhkan oleh muslim Gaza bukanlah makanan.

Sejatinya, bantuan yang dibutuhkan segera oleh muslim Gaza adalah tentara dan persatuan seluruh negeri-negeri muslim untuk menghentikan penjajahan Zionis. Karena itu, tuntutan kepada penguasa-penguasa muslim untuk bersatu dan mengirimkan tentara ke Palestina harus menjadi opini utama di tengah-tengah masyarakat global. 

Lebih dari itu, umat Islam juga harus sadar bahwa keberadaan Zionis yang saat ini bisa eksis dan semena-mena kepada kaum muslimin adalah lantaran mereka didukung oleh negara kapitalisme adidaya. Karena itu, satu-satunya solusi untuk melenyapkan kebiadaban penjajahan Zionis juga harus dilawan dengan negara super power.

Islam memiliki konsep untuk sebuah negara. Dalam fikih, kekuasaan negara disebut sebagai Daulah Khilafah. Khilafah merupakan junnah atau perisai bagi kaum muslimin. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya:

"Sesungguhnya seorang Imam itu adalah perisai. Ia akan dijadikan perisai yang orang-orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng. Jika ia memerintahkan takwa kepada Allah Taala dan adil, maka dengannya ia akan mendapatkan pahala. Namun, jika ia memerintahkan yang lain, ia juga akan mendapatkan dosa atau azab karenanya." (HR. Bukhari dan Muslim) 

Ketika Khilafah ada, kaum muslimin Palestina senantiasa dijaga dan dilindungi dari penjajahan. Pada masa Khilafah Abbasiyah, Panglima Salahuddin al-Ayyubi membebaskan al-Quds dari tentara salib. 

Pada masa Khilafah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid I mengultimatum dengan tegas Theodor Herzl yang merupakan seorang tokoh Zionis yang berambisi menegakkan negara Zionis di Palestina hingga Theodor Herzl harus mengurungkan keinginannya pada waktu itu karena bargaining power Sultan dan Khilafah masih kuat. 

Bahkan, pada masa akhir Khilafah Utsmaniyah, Sultan masih menempatkan tentara muslim di Palestina untuk menjaganya. Dengan demikian, keberadaan Khilafah adalah obat dan solusi tuntas atas masalah Palestina dan seluruh permasalahan di dunia. Kaum muslimin harus mengopinikan dan memperjuangkan Daulah Khilafah agar mampu membebaskan kaum muslimin di seluruh dunia dari penjajahan.

Oleh: Amellia Putri 

(Mahasiswi, Aktivis Muslimah)

Heboh Gagal Nyaleg Bantuan pun Ditarik Kembali

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 02, 2024    Comment   

Heboh Gagal Nyaleg Bantuan pun Ditarik Kembali

Tinta Media - Warga desa Jambewangi, Jawa timur dihebohkan dengan penarikan material paving oleh salah satu calon anggota legislatif (caleg). Diduga paving tersebut diambil kembali karena caleg itu tidak mendapatkan dukungan suara dari masyarakat desa seperti yang dikehendaki. Menurut keterangan warga yang mengambil kembali material paving tersebut adalah tim caleg dari partai Nasdem. Dijelaskan ada sejumlah titik yang ditarik kembali untuk dibongkar. Informasinya ada tiga titik droping paving di tiga dusun yang sudah dieksekusi.

Di dusun Panjen, droping paving dilakukan di kawasan sekitar lapangan. Di lokasi tersebut sempat ada tumpukan paving sebelum hari H pencoblosan. Padahal menurut AS tidak ada kelompok masyarakat yang mengajukan proposal permintaan tersebut. Paving itu juga didrop tanpa ada banner transportasi anggaran  seperti proyek pembangunan pada umumnya. Kabar yang beredar paving tersebut didrop di lokasi itu agar pada saat pemilu 14 Februari 2024 warga memilih caleg yang dimaksud. Warga setempat memaklumi jika paving tersebut diambil kembali. "Mungkin karena kecewa kepada warga atau memang murni dijadikan hanya sebagai alat kampanye, kita tidak tahu ya," ujar warga lainnya.

Ketua DPD partai Nasdem Banyuwangi, Supriadi Karima Syaifullah menyatakan caleg tersebut merupakan petahana dari Dapil 7 Banyuwangi. Namun dia menepis bahwa telah menarik kembali bantuan paving.

Supriadi percaya kadernya tidak akan setega itu kepada masyarakat. Terlebih konstituennya di Desa Jambewangi itu dirinya meraih suara tertinggi (Kompas.com, Senin,19 Februari 2024. 20 : 04).

Sungguh miris memang fenomena yang terjadi saat ini, ketika segelintir orang berlomba-lomba  mencalonkan dirinya untuk menjadi wakil rakyat dengan berbagai cara. Mereka mengampanyekan dengan apa pun untuk bisa mengambil suara rakyat demi melancarkan tujuannya. Tetapi pada kenyataannya mereka bukan betul-betul menjadi wakil rakyat, yang bisa mengaspirasikan kepentingan rakyat. Namun lebih kepada untuk memenuhi hawa nafsunya menjadi seorang yang berkuasa dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

Maka semua cara pun dilakukan termasuk dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pemberian sembako, memperbaiki jalan, memberikan bantuan-bantuan sosial lainnya kepada masyarakat. Namun semua itu tentunya harus ada timbal balik, yaitu masyarakat harus memberikan suaranya agar caleg tersebut dapat terpilih. Tapi ketika tidak terpilih maka tidak menutup kemungkinan banyak terjadi mereka pun mengambil kembali apa yang sudah diberikan. Inilah yang terjadi ketika kapitalisme dijadikan aturan dalam kehidupan, Manusia berlomba- lomba untuk mendapat kan jabatan guna memenuhi hawa nafsunya untuk memiliki kekuasaan dan harta. Karena dalam sistem ini jelas mereka memandang bahwa kebahagiaan itu jika terpenuhinya kebutuhan jasadiyah. Maka mereka pun akan berlomba melakukan berbagai cara untuk bisa mencapai tujuan tersebut tanpa memperhatikan apakah itu halal atau pun haram.

Aturan dalam sistem kapitalisme telah banyak menyebabkan kerusakan kepada generasi. Menjadikan generasi calon pemimpin yang lemah secara keimanan serta mental yang rusak. Kapitalisme mencetak generasi yang hanya berfokus pada uang maka mereka hanya berlomba-lomba saja dalam hal duniawi dan akan menghalalkan segala cara demi meraih kebahagiaannya. Adakalanya ketika mereka gagal dalam tujuannya maka mereka akan cepat rapuh berputus asa, kehilangan akal dan yang paling ekstrem adalah bunuh diri. Miris sekali, inilah potret dari rusaknya sistem saat ini. Negara pun abai untuk bisa memberikan kesejahteraan dalam segala aspek. Negara pada sistem ini hanya menjadi pelindung bagi segelintir rakyat saja yaitu para pemilik modal. Maka bisa dipastikan akan terjadinya kerusakan karena negara tidak bisa memberikan solusi untuk kesejahteraan rakyatnya.

Hanya dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh saja yang bisa menjadikan solusi bagi umat saat ini. Karena sistem Islam berasal dari Allah SWT tentunya yang sesuai dengan fitrah manusia. Sistem Islam mempunyai mekanisme pendidikan yang berbasis akidah yang tentunya akan melahirkan generasi yang berkepribadian Islam. Generasi dalam sistem Islam mempunyai akidah yang kuat. Inilah yang akan senantiasa menjaga keimanan dari kerusakan mental generasi. Aturan dalam sistem Islam memandang bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT dan bukan hanya kebahagiaan jasadiyah saja seperti pandangan dalam sistem kapitalisme. Maka tidak akan terjadi orang berlomba-lomba untuk mencari jabatan apalagi dengan cara-cara yang curang, menebar janji-janji palsu dan perbuatan lainnya yang diharamkan Islam. Karena dalam sistem Islam jabatan itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mereka pun akan takut karena ketakwaan mereka yang tinggi kepada Allah SWT.

Begitu pun mereka yang sudah diberikan amanah akan betul-betul menjalankan, dan menjaga amanah itu demi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena sejatinya dalam sistem Islam, 

negara akan memberikan jaminan perlindungan jaminan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan. Dan negara adalah pelayan bagi rakyatnya. Maka solusi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia adalah dengan menerapkan kembali sistem Islam secara keseluruhan.

Wallahu a'lam bish shawwab

Oleh: Iske

Sahabat Tinta Media 

Wahyudi al-Maroky: Dua Bantuan yang Dibutuhkan Palestina

@tintamedia 0 Dibaca    November 17, 2023    Comment   

Wahyudi al-Maroky: Dua Bantuan yang Dibutuhkan Palestina

Tinta Media - Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menerangkan, ada dua bentuk bantuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penjajahan di Palestina. 

“Bantuan ada dua model,” ucapnya dalam diskusi program Sorotan Tajam: Tragedi Palestina Ditunggangi Propaganda Khilafah? Di kanal Youtube Kampung Syariah, Rabu (8/11/2023).

Pertama, bagi korban atau masyarakat yang terluka, terbunuh atau sakit, maka bentuk bantuannya adalah bantuan kemanusiaan. Misalnya bantuan makanan, obat-obatan, pakaian dan seterusnya. “Tetapi kalau hanya bantuan itu yang dilakukan. itu bukan penyelesaian masalah,” ungkapnya.

Oleh karenanya, sambung Wahyudi, harus ada bentuk bantuan yang kedua, yaitu bantuan untuk menghentikan kejahatan pasukan penjajah dan penjarah Zionis Yahudi sebagai pihak pembuat kerusakan yang membuat luka dan kematian. 

Dan menurutnya, yang punya kekuasaanlah yang harusnya membantu dengan cara mencegah terjadinya invansi dan penyerangan yang menimbulkan korban di Palestina.

‘Nah dengan apa? Dengan kewenangan dia dan dengan pasukan (militer) dia. Nah ini kewajiban dari para penguasa,” tegasnya.

Jadi, ia pun menerangkan, para penguasa memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih. Maka, level pejabat negara dan level orang yang punya kekuasaan itu tidak cukup hanya dengan mengecam.

 “Kalau pimpinan ormas, karena enggak punya pasukan tentara wajarlah dia mengecam, itu yang bisa dilakukan karena gak punya tentara. Tapi, kalau pimpinan negara atau panglima perang yang dia punya pasukan, punya kewenangan, punya tentara, punya senjata, punya tank, punya pesawat, kalau dia hanya mengecam, maka itu saya bilang pura-pura membela. Kenapa? Karena dia membela tidak sewajarnya. Tidak selevelnya,” terangnya. 

Ia menambahkan bahwa dalam catatan sejarah, sudah ada hanya dua orang, selevel penguasa yang pernah sukses menyelesaikan persoalan Palestina. Yang pertama adalah Khalifah Umar bin Khattab  (637 M) dan yang kedua Sultan Salahuddin al-Ayyubi (1187 M),

“Saya pikir kalau ingin membebaskan Palestina, minimal mencontoh orang yang pernah sukses dan pernah berhasil membebaskan Palestina dengan cara yang pernah ditempuh,” pungkasnya.[] Muhar

BLT dan Bantuan Beras, Solutifkah?

@tintamedia 0 Dibaca    November 09, 2023    Comment   

BLT dan Bantuan Beras, Solutifkah?

Tinta Media - Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per orang kepada 10.398 penerima. Bupati juga memberi beras cadangan pemerintah sebanyak 6.422 ton untuk 214.070 kepala keluarga penerima manfaat (KPM), di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung, Senin ( 16/10/2023) lalu.

Anggaran bantuan ini bersumber dari dana hasil cukai tembakau (DBHCT) sebesar Rp2.079.600.000 yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Dana ini dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk program BLT, yang tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang.

Program BLT dan bantuan beras diharapkan mampu mengurangi keadaan sulit yang dihadapi masyarakat akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok, seperti beras, telur, sayuran, kenaikan BBM,  dan kebutuhan lainnya, juga akibat  kemarau yang berkepanjangan, yang memengaruhi produksi pangan. 

Masyarakat semakin terhimpit masalah ekonomi karena biaya hidup yang semakin tinggi,  sedangkan pendapatan tetap, bahkan berkurang. Apalagi di tengah lesunya iklim usaha akibat resesi yang melanda dunia, banyak buruh yang dirumahkan alias di-PHK, di tengah lapangan pekerjaan yang semakin sempit.

Yang berbisnis pun banyak yang mengeluh karena keuntungan  mereka semakin sedikit. Mereka kalah bersaing dengan produk dan pengusaha luar yang bebas masuk dalam bisnis pasar dan perdagangan di Indonesia. Sistem pasar bebas dan UU Omnibus Law yang diterapkan, serta kebijakan liberal dan kapitalistik, menjadikan rakyat semakin sengsara, menimbulkan kemiskinan ekstrem yang terjadi di berbagai wilayah negeri ini. Sementara para pemodal besar, lokal, asing, dan aseng, semakin diuntungkan.

Solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, yaitu dengan menjalankan program BLT dan bantuan beras kepada rakyat telah terbukti gagal. Fakta menunjukkan bahwa BLT dan program sosial lainnya sering tidak tepat sasaran dan hanya untuk sebagian kecil rakyat, sedangkan yang terdampak adalah semua masyarakat. 

Selain itu, bantuan yang diberikan tidak mencukupi, bahkan hanya bersifat sementara, sedangkan masalah kemiskinan justru semakin meningkat. Hal tersebut terjadi juga karena solusi yang diberikan bersifat pragmatis dan tidak menyentuh akar masalah. Lalu, apakah akar masalahnya?

Sesungguhnya negeri ini diatur oleh sistem kapitalisme-sekularisme, yang menjadikan aturan manusia sebagai standar undang-undang, termasuk dalam mengatur perekonomian yang liberal (bebas). Salah satunya adalah terkait pengelolaan SDA. Aturan ini melegalkan swasta (individu atau kelompok), baik lokal atau asing-aseng dalam mengelola SDA, sehingga kekayaan alam dikuasai oleh mereka dan tidak dirasakan oleh rakyat. Para kapitalis inilah yang pada akhirnya menguasai perekonomian dari hulu hingga hilir, termasuk dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

Untuk lebih menguatkan posisi mereka, para kapitalis menempatkan negara sebagai regulator, yaitu hanya berperan sebagai penyambung kebijakan yang  diprivatisasi para kapitalis, sehingga semakin mulus dalam meraih kepentingan mereka dalam seluruh ranah kehidupan.

Para kapitalis tidak mempedulikan dampak yang ditimbulkan oleh kerakusan mereka. Yang mereka pedulikan adalah meraih keutungan sebesar-besarnya, dengan modal sekecil-kecilnya. Akibatnya, timbul kesenjangan sosial di tengah masyarakat, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, sehingga hidup rakyat semakin miskin dan sulit.

Oleh karena itu, solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan kemiskinan saat ini adalah, mengganti sistem yang jelas telah gagal dalam menyejahterakan rakyat, yaitu sistem kapitalisme-sekularisme, diganti dengan sistem Islam yang sahih dan sempurna.

Terkait dalam hal pengaturan ekonomi, Islam telah menggariskan, di antaranya:

Pertama, terkait nafkah. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia, Islam mewajibkan laki-laki sebagai pencari nafkah. Negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Kedua, terkait kepemilikan, Islam memiliki konsep yang tangguh, dengan membagi kepemilikan menjadi 3, yaitu: 

1. Kepemilikan individu 

2. Kepemilikan negara

3. Kepemilikan umum, salah satunya adalah SDA yang secara umum dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan pokok maupun mendasar, semisal pendidikan, dan pelayanan kesehatan. 

Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup diberikan secara merata, baik kaya ataupun miskin untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik. 

Selain itu, negara akan mengawasi berlangsungnya jual beli, dan memberikan sanksi bila ada yang curang, menimbun, memonopoli harga dan barang, dengab sanksi yang tegas. Harga komoditas di pasaran sesuai syariah yang menjamin harga wajar berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku. 

Negara juga akan menjamin distribusi komoditas yang lancar di seluruh wilayah, sehingga dapat memudahkan rakyat dalam memperolehnya.

Selain itu, negara tidak akan memberikan kebebasan kepada para kapitalis untuk menguasai SDA. 

Semua itu dapat berjalan jika sistem ekonomi Islam ditopang oleh penerapan Islam kaffah oleh negara khilafah, sehingga mampu memberikan solusi tuntas dalam menghadapi permasalahan apa pun, termasuk masalah ekonomi, hingga terwujud kesejahteraan rakyat, hingga Islam menjadi rahmatan lil aalamin. Wallahu alam bis  shawab.

Oleh: Elah Hayani

Sahabat Tinta Media

Bantuan Sembako, Bukanlah Solusi Tuntas!

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 06, 2022    Comment   

Bantuan Sembako, Bukanlah Solusi Tuntas!

Tinta Media - Pemerintah saat ini sedang melaksanakan program bantuan sembako kepada warga masyarakat yang berhak menerima bantuan. Jenis bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, gula pasir, minyak goreng kemasan, kecap, dan sarden.

Dinsos Kabupaten Bandung secara langsung membagikan bantuan sembako kepada warga masyarakat Kecamatan Soreang yang berhak menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Sosial, pada Kamis 17 November 2022 di Pendopo Kecamatan Soreang. (bandungberita.com)

Para penguasa menganggap bantuan ini menjadi alternatif yang efektif untuk meredam dampak inflasi perekonomian yang timbul dari kebijakan-kebijakan kapitalisme. Bantuan itu mungkin sedikit membantu masyarakat, tetapi ini hanya solusi sementara dan bukan menjadi solusi dari akar permasalahan. Ini karena akar permasalahan dari segala konflik adalah karena diterapkannya sistem sekulerisme-kapitalisme.  Sedangkan Islam sebagai ideologi dan sistem kehidupan tidak diterapkan di dunia saat ini.

Mirisnya, pembagian bantuan kerap sekali tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan gesekan di  masyarakat bawah ataupun aparat desa yang mengurus dana untuk warga. 

Faktanya, kecemburuan sosial pun sering terjadi di masyarakat karena terkadang mereka merasa kurang mendapat keadilan. Seringnya yang mendapat bantuan justru orang-orang yang kurang membutuhkan.

Inilah akibat diterapannya sistem yang salah dan rusak, yaitu sistem sekuler kapitalis yang hanya berasaskan pada manfaat atau materi saja. Buktinya adalah seringkali terjadi ketidaktransparanan oleh pihak aparat desa atau jajarannya. 

Dalam sistem ini, negara hanya berperan sebagai regulator dan akan selalu tunduk pada oligarki. Karena itu, setiap solusi yang diberikan tidak pernah menyentuh akar permasalahan sehingga rawan terjadi berbagai penyimpangan. 

Sementara, Islam menjamin semua kebutuhan pokok individu rakyat. Hal itu wajib dipenuhi dan direalisasikan oleh seorang pemimpin (Khalifah). Pemenuhannya bisa secara langsung ataupun tidak langsung.

Ketika seorang individu atau kepala keluarga tidak mempunyai pekerjaan, maka pemimpin (Khalifah) akan langsung bertindak dengan dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan. Itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang pemimpin dalam sistem Islam. 

Negara juga menjamin dan sangat bertanggung jawab atas  masalah pangan. Seorang Khalifah sangat khawatir jika sampai ada rakyatnya yang kelaparan, karena tidak adanya makanan yang bisa dikonsumsi.  

Ketahanan pangan di dalam sistem Islam sangat mandiri dan kuat. Hal ini karena sistem pengelolaan lahan yang begitu baik dan selalu produktif sehingga kelangkaan bahan pokok sangat jarang terjadi. Sumber daya alam yang sangat banyak akan dikelola oleh negara dan hasilnya di kembalikan kepada rakyat. 

Manusia berserikat dengan air, api, dan padang rumput, yang semuanya itu akan dikelola sesuai dengan aturan yang ada.

Kepemilikan di dalam Islam dibagi menjadi tiga. Yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum  akan dikelola oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat.

Begitu juga dengan masalah pendidikan dan kesehatan, semuanya itu akan dijamin oleh negara khilafah secara gratis. Kalaupun ada biayanya, itu pun tidak mahal. 

Pelayanan kesehatan yang sangat baik selalu menjadi prioritas, demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan keamanan, negara pasti akan menjamin karena hal itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang pemimpin, yaitu harus selalu memberi rasa aman bagi rakyatnya. 

Seorang pemimpin (khalifah) pada saat itu pernah mengutus dokter untuk mengobati Ubah bin Kaab r.a. ( HR. Muslim )

Masalah papan pun dijamin. Negara memastikan bahwa setiap individu harus memiliki tempat tinggal yang layak. Semua ini adalah bentuk dari kesempurnaan negara yang menerapkan sistem Islam secara kaffah. Hal ini karena seorang Khalifah adalah pengurus rakyat, yang semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Swt.

Begitu sempurnanya sistem Islam mengatur kehidupan dalam bernegara. Kesempurnaan itu sangat terlihat dalam sejarah kekhilafahan Islam dan pada masa pemerintahan Rasulullah saw. Akankah kita menginginkan sistem itu kembali hadir dalam mengatur kehidupan saat ini? Karena kesejahteraan dan semua kemaslahatan hidup tidak akan terwujud jika aturan Islam tidak pernah diterapkan secara sempurna dalam naungan Khilafah.

Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Willy Waliah

Sahabat Tinta Media