Tinta Media: Analisis
Tampilkan postingan dengan label Analisis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Analisis. Tampilkan semua postingan

Senin, 04 September 2023

Negeri Ini Masih Terjajah secara Ekonomi dan Politik


 
Tinta Media - Pengasuh Majelis Taklim As Salam Gresik Kyai Abdul Latif mengatakan bahwa kondisi negeri ini masih terjajah secara politik dan ekonomi.
 
“Kondisi negeri ini masih terjajah secara politik dan ekonomi,” paparnya dalam acara Multaqo Ulama Aswaja Gresik: Mengulas Makna Kemerdekaan Hakiki, melalui kanal Youtube Dakwah Giri, Sabtu (12/8/2023).
 
Menurutnya, dulu VOC datang ke Nusantara dengan tujuan perdagangan. Namun monopoli perdagangan VOC terhadap rempah-rempah dianggap sebuah penjajahan oleh para ulama.
 
“Saat ini pun sama, Amerika dan Cina ataupun kafir barat membuat kerja sama dengan Indonesia dalam bidang perdagangan, sehingga menguasai seluruh sumber daya alam negeri ini,” bandingnya.
 
Indonesia, lanjutnya, kaya akan sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin. “Kita tidak bisa menikmati hasil kekayaan alam kita. Tambang emas, tambang minyak, hasil laut, hasil hutan semua dikeruk oleh para oligarki dan kapitalis dari Amerika, Cina, dan Eropa dan  lainnya," jelasnya.
 
Oleh karena itu, ia menyeru kepada  seluruh umat agar tersadar atas kondisi saat ini dan membutuhkan ulama yang menjadi pelopor dan garda terdepan dalam menyadarkan umat, sebagai mana apa yang dahulu dilakukan para ulama.
 
"Dari sanalah umat akan tersadarkan dan menyadari hal tersebut, dan selanjutnya berjuang untuk kemerdekaan yang hakiki yakni hanya menghamba kepada Allah Swt.," pungkasnya.[] Citra Salsabila

Minggu, 03 September 2023

Grace Natalie Sebut Prabowo Menyesal Pernah Dekat dengan Kelompok Intoleran, IJM: Tendensius dan Sinistik



Tinta Media - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang menyebut Prabowo Subianto menyesal pernah dekat dengan kelompok “intoleran” dinilai tendensius dan sinistik. 
 
“Yang dimaksud kelompok intoleran itu mungkin Islam. Pernyataan demikian bersifat tendensius dan sinistik,” ujar Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana dalam video: Menyesal Pernah Dekat Kelompok ‘Intoleran’ melalui kanal Youtube Justice Monitor, Sabtu (2/9/2023).
 
Agung menyesalkan pernyataan yang manipulatif itu, karena  faktanya pada pilpres 2019 Prabowo mendapat dukungan suara  yang besar dari umat Islam.
 
Diperbudak Nafsu
 
Dalam pandangan Agung, saat ini banyak calon pejabat yang telah diperbudak nafsu jabatan dan kekuasaan.

“Mereka sering tak peduli halal haram, baik buruk, atau benar salah, tidak peduli jika harus mengorbankan idealisme, bahkan tidak peduli jika harus mengorbankan rakyat kebanyakan, yang penting jabatan dan kekuasaan ada dalam genggaman,” kritiknya.
 
Padahal, lanjutnya, hakikat kepemimpinan dalam Islam tercermin dari sabda Rasulullah Saw, dalam hadis riwayat Abu Nu’aim, pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan kaum itu.
 
Ia menyebut hadis lain yang penting untuk dicermati. “Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memelihara urusan rakyat, lalu dia tidak melingkupi rakyat dengan nasehat atau kebaikan, kecuali ia tidak akan mencium bau surga,” ucapnya menukil hadis riwayat Bukhari.
 
Ia juga menukil hadis yang sangat penting untuk penguasa. “Tidaklah seorang penguasa diserahi  urusan kaum muslim kemudian ia mati sedangkan ia menelantarkan urusan mereka kecuali Allah akan mengharamkan surga untuk dirinya,” imbuhnya.
 
Kezaliman
 
Agung mengingatkan, dalam Islam siapa pun yang berkuasa, jika tidak menerapkan Islam maka itu merupakan kezaliman. Karena tujuan politik dalam Islam adalah mengatur kehidupan dengan aturan Islam.
 
“Tujuan politik Islam bukan sekedar menjadikan si Fulan berkuasa tetapi menjadikan hukum Allah diterapkan, sehingga kehidupan penuh dengan keberkahan,” tambahnya.
 
Jadi, sambungnya, pemimpin itu pelayan, pemimpin itu harus benar-benar serius mengatur umat. “Ironisnya ada banyak orang amat bernafsu atas kekuasaan dan jabatan. Mereka seolah tidak peduli jabatan dan kekuasaan itu akan berubah menjadi penyesalan dan kerugian bagi mereka pada hari kiamat kelak,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

Sabtu, 02 September 2023

Ban Serep Perjalanan ke Akhirat



Tinta Media - Suatu perjalanan bisa saja ada halangan. Misalnya saja ban kempes. Sehingga pabrikan mobil pun sudah menyiapkan ban serep. Beginilah cara berpikir yang waras.

Namun anehnya. Sudah tahu perjalanan ke negeri akhirat itu sangat sangat sangat jauuuuh dan lamaaaaa. Bahkan selama lamanya. Banyak bahkan mayoritas manusia tak mau melakukan persiapan apa pun. 
Hidup sesuka hati. Mengikuti hawa nafsu
 Suka suka saja. Terus berharap mati selamat di akhirat. Mimpi yang jauh dari realitas bukan?

Padahal persiapan menuju ke akhirat mesti satu paket yakni beriman dan beramal Sholih. Beriman dengan benar dan mengikuti syariat Islam secara kaffah. Baru berpeluang selamat.

Lha ini, beriman saja ga mau. Bahkan membenci Islam wal muslimin. Menolak Islam bahkan melecehkan Islam. Memusuhi Islam dll.

Begitu pun berbuat suka suka. Biasa mabuk, zina, judi, riba bahkan lagibete. Na'udzubillah min dzalik. Benar benar ngawur kan?

Menolak syariat Islam. Jadi penguasa malah sukanya hukum jahiliyah. memusuhi para pengemban dakwah dan para ulama yang lurus. Bener bener malah nantang Allah bukan?

Beginilah orang yang bodoh alias dungu. 

Baginda Nabi Saw telah bersabda dalam hadist riwayat at-Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ أبي يَعْلَى شَدَّادِ بْن أَوْسٍ عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: الكَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ, وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْموْتِ, وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَه هَواهَا, وتمَنَّى عَلَى اللَّهِ رواه التِّرْمِذيُّ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ, وقال الترمذي وغيره من العلماء: معني (دان نفسه): أي حاسبها

Dari Syaddad bin Aus dari Nabi SAW bersabda: ”Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah.”

Moga kita tidak termasuk orang bodoh. Sebaliknya menjadi orang yang pintar dan cerdas. Yakni bersiap menyambut kehidupan akhirat dengan sungguh sungguh.

Yuk kita bersiap buat ban serep ke akhirat![]

Oleh: Ustadz Abu Zaid
Tabayyun Center

Tiga Alasan di Balik Munculnya Gagasan Marketplace Guru


 
Tinta Media - Ustadzah Ir. Reta Fajriah menyebut tiga alasan yang melatarbelakangi munculnya gagasan marketplace  guru yang dirancang Mendikbud Nadiem Makarim.
 
“Pertama, adanya kebutuhan guru yang mendadak. Hal ini disebabkan ada guru yang meninggal, pensiun atau mutasi dan pindah rumah, sehingga memang ada kebutuhan untuk cari guru pengganti,” ungkapnya di program Kuntum Khairu Ummat: Marketplace Guru, Solusi Tepat Problem Pendidikan? Melalui kanal Youtube MMC, Selasa (29/8/2023).
 
Kedua, ujarnya, adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan terhadap  guru dengan rekrutmen di pusat. Ketiga, Pemerintah Daerah tidak mengajukan formasi aparatur sipil negara yang sesuai.
 
“Ketersediaan di pusat sebenarnya ada tapi karena tidak ada pengajuan dari Pemerintah Daerah. Maka guru tidak ditugaskan,” terangnya.

Dalam penilaian Reta, sebenarnya kebutuhan guru di daerah kurang, tapi tidak masuk datanya ke pusat sehingga tidak terdistribusi. Ia mengutip pernyataan Mendikbud bahwa dengan adanya marketplace ini diharapkan sekolah yang membutuhkan guru bisa langsung membuka data base kemudian bisa langsung meminta guru. "Jadi tersalur dengan sendirinya karena ada permintaan dari pihak sekolah," ujarnya menirukan perkataan Mendikbud.
 
Meski demikian Reta mempertanyakan siapa yang akan menggaji guru dari marketplace ini, mengingat kalau belum ASN (aparatur sipil negara ) berarti tidak ada gaji yang berasal dari pemerintah pusat.
 
“Pada akhirnya dari pihak daerah tidak berani mengajukan kebutuhan guru karena nanti risikonya adalah guru akan digaji oleh pihak yang mengajukan. Jika diajukannya oleh pihak Pemerintah Daerah maka diambilnya dari APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) bukan dari pemerintah pusat. Daerah yang merasa kurang mampu memberi gaji bagi guru ini pada akhirnya tidak mengajukan,” pungkasnya.[] Muhammad Nur

Jumat, 01 September 2023

IJM: Umat Harus Terlibat Aktif Menolak Intervensi Asing


 
Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan umat Islam harus terlibat aktif menolak intervensi asing.
 
"Satu hal yang harus digarisbawahi umat harus terlibat aktif menolak intervensi asing," ujarnya dalam video: Presiden 2024 Pro-Tiongkok, Selasa (29/8/2023) di kanal Youtube Justice Monitor.
 
Caranya, lanjut Agung, umat harus mewujudkan pemimpin yang hadir dalam kerangka melayani umat untuk membela Islam.
 
"Umat juga harus menangkal dan melawan seluruh skenario busuk negara-negara kapitalis baik dari barat maupun timur, baik dari Amerika Serikat, Inggris,  dan juga Uni Eropa, maupun dari Cina," tuturnya.
 
Yang diperlukan bebernya, adalah kepemimpinan yang benar-benar mandiri dan berdaulat. "Dan itu hanya bisa diwujudkan apabila kita lepas dari kepentingan Amerika dan lepas dari kepentingan Cina," yakinnya.
 
“Itu hanya bisa lurus tegak apabila ditegakkan syariah Islam secara kafah.  Ini pentingnya Khilafah hadir dan tegak, yang salah satu potensialnya  tegak di Indonesia," pungkasnya. [] Setiyawan

Marketplace Guru Dikritik, Ini Penyebabnya...


 
Tinta Media - Intelektual muslimah Ir.  Reta Fajriah menyatakan bahwa sebagian kalangan mengkritik program Marketplace Guru yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

"Ini memang dari sebagian kalangan mengkritik karena seolah-olah guru sebagai komoditas. Dan faktanya memang seperti itu," tuturnya dalam Program Kuntum Khaira Ummah: Marketplace Guru, Solusi Tepat Problem Pendidikan? Di kanal YouTube Muslimah Media Center, Selasa (29/8/2023).
 
Ia melanjutkan, pada akhirnya tidak hanya sekolahnya saja, tidak hanya pendidikannya saja yang menjadi komoditas, tapi sekaligus manusianya. Pengajarnya menjadi komoditas tempat bertemunya antara supply dan demand.
 
“Dari pihak sekolah sebenarnya mengomentari hal ini dengan mengatakan bahwa kalau mencari guru sebenarnya tidak terlalu susah karena banyak sekali orang yang ingin menjadi guru. Persoalannya siapa yang akan menggaji guru itu, mengingat kalau belum ASN berarti tidak ada gaji  yang berasal dari pemerintah pusat,” jelasnya.
 
Ia menambahkan, pihak daerah tidak berani mengajukan kebutuhan guru karena resikonya adalah guru itu akan digaji oleh pihak yang mengajukan. “Kalau yang mengajukan dari pihak Pemda maka diambil dari APBD bukan dari pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah merasa kurang untuk bisa memberikan porsi gaji bagi guru ini, pada akhirnya tidak mengajukan," tukasnya.
 
Reta membeberkan,  dari marketplace guru ini bahwa pihak sekolah yang mengajukan, bisa jadi penggajiannya dibebankan kepada pihak yang memperkerjakan yaitu pihak sekolah.
 
“Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden RI Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK dikatakan bahwa yang menggaji para PPPK adalah siapa yang mengangkatnya. Ketika diangkat oleh pemerintah pusat maka gajinya diambil dari pemerintah pusat, ketika diangkat oleh pemerintah daerah maka gajinya diambil dari APBD,” urainya.  
 
Demikian pula, lanjutnya, kalau yang mengangkat pihak sekolah bisa jadi penggajiannya dibebankan kepada pihak sekolah. "Nah, makanya saya melihat ini ada indikasi secara bertahap dan perlahan itu, bahwa pemerintah akan melepas untuk bisa memberikan gajian. Mereka belum diangkat menjadi ASN, bisa jadi ketika memang sudah diperkerjakan oleh pihak Pemda atau pihak sekolah terjadi, tidak akan diangkat menjadi ASN," ungkapnya.
 
Kewajiban Pemimpin
 
Reta menyampaikan, dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak dari setiap warga negara. Dan kewajiban penguasa/pemimpin adalah memenuhi hak dari warga negara itu, dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
 “Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang Imam juga pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang diurusnya. "Nah, termasuk pendidikan ini adalah tanggung jawab dari Imam," urainya.
 
Ia menambahkan, termasuk tanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan, ruang-ruang sekolah, kemudian sarana prasarana, seperti  mengadakan laboratorium, menyediakan jalan yang baik, jembatan, dan lain-lainnya.
 
“Juga penyediaan kurikulumnya, bagaimana kurikulum itu didesain agar bisa mencapai target dari tujuan dari pendidikan. Jadi tidak semata-mata karena ingin memenuhi permintaan pasar tapi memang harus punya target tertentu," paparnya.
 
Mahal
 
Reta menjelaskan,  dalam Islam guru dibayar mahal serta menjadi  tanggung jawab pemimpin. Untuk menggajinya. Ia mencontohkan, di masa Umar bin Khattab, gaji guru disetarakan dengan dinar sebanyak 15 dinar. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Jadi 15 dinar per bulan sama dengan 30 juta.
 
“Bahkan di masa Abbasiyah, gaji pengajar 1000 dinar/3,9 miliar per tahun, kurang lebih 325 juta per bulan. Gaji ulama yang mengajarkan agama jauh lebih besar yaitu 2000 dinar atau kurang lebih 650 juta per bulan,” bangganya.
 
Gaji tersebut, lanjutnya,  bersumber dari kas negara. "Semua ini hanya bisa terlaksana ketika negara menerapkan sistem pendidikan Islam, ditunjang  oleh sistem ekonomi Islam sehingga APBN-nya  banyak sumber pemasukan," pungkasnya.[] Ajira

PARMUSI Jabar Minta Gubernur Batalkan Pembangunan Patung Soekarno



Tinta Media - Ketua Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslim Indonesia Jawa Barat (PW PARMUSI Jabar) Drs. Harri Maksum, M.H. meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membatalkan rencana pembangunan patung Soekarno di Gelanggang Olahraga (GOR) Saparua, Bandung.
 
"Pengurus Wilayah PARMUSI Jawa Barat merasa keberatan dengan proyek tersebut dan memohon kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk membatalkannya," ungkapnya melalui Pers Rilis Surat Pernyataan Sikap yang diterima Tinta Media, Jumat (25/8/2023).
 
Setidaknya ada lima alasan yang ia berikan kenapa  harus dibatalkan. Pertama, PW Parmusi Jabar menyatakan, sangat menghargai dan menghormat jasa-jasa Bung Karno, baik sebagai pejuang kemerdekaan, proklamator, dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namun, penghargaan dan penghormatan tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya.
 
“Kedua pembuatan patung Bung Karno, bukanlah satu-satunya penghargaan dan penghormatan yang selayaknya. Masih banyak bentuk lain yang bisa menunjukkan pengejawantahannya. Baik melalui penghormatan terhadap ajarannya, nilai-nilai perjuangannya, maupun keberaniannya melawan imperialisme bangsa asing dan warisan lainnya yang bisa meningkatkan harkat dan martabat bangsa dari Negara Indonesia,” bebernya.
 
Ketiga, sebutnya,  perencanaan pembuatan patung hendaklah mengikuti mekanisme yang baik. Setidaknya harus melalui perencanaan yang matang, melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti jajaran Pemprov, DPRD dan masyarakat. Karena pembuatan patung tersebut bukanlah proyek Pemprov dan tidak berhubungan dengan kepentingan hajat hidup rakyat Jawa Barat. Belum lagi penggunaan lahan milik Pemprov Jabar seharusnya mendapat persetujuan melalui pembahasan di DPRD.
 
“Keempat, pembuatan patung Bung Karno bukanlah hal yang mendesak, di tengah perekonomian masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih. Dana miliaran rupiah sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk pemberdayaan rakyat miskin, layanan kesehatan, pendidikan, dan hal-hal yang lebih maslahat lainnya,” terangnya.
 
Kelima, ucapnya, dari berbagai sisi, agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, pembuatan patung tersebut jauh dari kemaslahatan. Terlebih lagi, jangan sampai proyek tidak bermanfaat ini ditumpangi oleh kepentingan politik transaksional rendah yang menguntungkan pihak lain serta menimbulkan pembelahan di masyarakat akibat pro-kontra yang ditimbulkannya. [] Muhar

IJM: Reformasi di Bidang Keamanan Masih Jauh dari Harapan


 
Tinta Media - Pembunuhan pemuda Aceh Imam Masykur  yang diduga dilakukan oleh Paspampres, menurut Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana, menunjukkan bahwa reformasi di bidang keamanan masih jauh dari harapan.
 
"Ini menunjukkan bahwa reformasi di bidang keamanan masih jauh dari harapan," ujarnya di video: Lindungi Saksi! Usut Tuntas Dugaan Paspampres Culik-Aniaya Warga Aceh Hingga Meninggal, melalui kanal Youtube Justice Monitor,  Selasa ( 29/8/2023)
 
Ia menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan negara hanya di tahap jargon-jargon saja baik institusi kepolisian maupun TNI.
 
”Jika tidak dilakukan perubahan nyata, maka impunitas akan terus terjadi, kasus-kasus serupa akan muncul lagi ke depannya. Ada banyak kita dengar kekerasan yang dilakukan aparat negara,” tandasnya.
 
Agung mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku sekaligus meminta kasus ini diadili, agar benar-benar memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.
 
"Proses hukumnya  harus berjalan secara adil, obyektif dan transparan," pungkasnya.[] Azzaky Ali

Kamis, 31 Agustus 2023

Kualitas Pendidikan Ideal Siapa yang Paling Berperan?



Tinta Media - Manusia yang sering kita sebut sebagai anak muda adalah fakta kehidupan yang akan selalu ada setiap masa, selama proses kehidupan itu sendiri masih dikehendaki oleh Sang Maha Kuasa, maka dengan adanya anak-anak, remaja, dewasa, dan Menua pasti menjadi hal yang bisa terus diperhatikan dan selalu menarik untuk di bahas. Jika ingin membahas bagaimana anak muda dari zaman ke zaman tentu ini juga sebuah objek yang seru. 

Kekinian pembahasan klasifikasi generasi muncul dari barat, seperti halnya generasi X atau milenial, gen Z, dan gen Alfa merupakan generasi-generasi yang lahir dari rentang tahun 1980an hingga sekarang dengan analisa perbedaannya perdekade. 

Pembahasan anak yang merupakan generasi akan juga berkaitan dengan pola asuh, didikan, babat bibit bobotnya. Karena memang realitasnya hal itu berpengaruh pada pola pikir dan pola sikap anak. 

Untuk itu tidak sedikit juga sebuah pengamatan terhadap perilaku anak baik tingkat usia SD, SMP, atau SMA apabila menunjukkan perilaku menyimpang, bahkan kriminalitas maka itu akan sangat dikaitkan dengan bagaimana didikannya di keluarga dan juga lingkungan, maka akan sangat di minta pertanggung jawablah disini adalah orangtua baik ayah atau ibunya. 

Ada yang lebih menekankan pada ibu, ada juga yang lebih menekankan pada Ayah, dalam artian peran keduanya dalam mendidik. 

Pembahasan anak dan juga calon generasi memang tentulah benar orangtua adalah yang paling dekat tanggung jawabnya atas segala yang muncul dari pertumbuhan anaknya fisik atau non fisik termasuk perilaku. Peran ibu sebagai sekolah pertama sangat penting dalam memberikan pengasuhan terbaiknya, seorang ayah sebagai pemimpin di rumah juga tidak kalah pentingnya. 

Namun sayangnya persoalan generasi ini seringkali berakhir pada itu saja dan tidak ada yang lain, padahal kalau kita cermati semakin mendalam, bahwa persoalan generasi adalah persoalan umum suatu peradaban. Sebuah peradaban yang berideologis maka akan sangat memperhatikan setiap anak yang lahir adalah calon generasi yang akan melanjutkan estafeta keberlangsungan peradaban. 

Peradaban yang ideologis akan memperhatikan kehidupan penduduknya dengan pandangan bahwa mereka adalah sebuah kekuatan dalam mengokohkan peradaban di masa depan. 

Apalagi jika itu adalah Islam yang difahami sebagai agama yang juga ideologi sebuah tatanan kehidupan  sangat ideal, karena sumber ilmunya berasal dari Sang Pencipta. Maka para penganutnya adalah mereka yang akan punya visi dan misi sesuai arahan Islam. 

Islam memandang persoalan generasi adalah persoalan umum bagi berdirinya peradaban yang kokoh, generasi adalah aset perbaikan di masa depan, sehingga umat Islam yang telah menjadi orang tua adalah mereka adalah yang diberi amanah yang besar untuk menjaganya, kemudian bukan hanya itu, ada peran pemimpin dalam Islam yang juga bertanggungjawab dalam mendukung tumbuh kembang generasi dengan baik termasuk perilakunya. 

Pemimpin dalam Islam adalah penanggungjawab dalam memfasilitasi sistem pendidikan terbaik bagi generasinya. Memastikan setiap anak itu terpenuhi kebutuhannya baik fisik atau non fisik, dan setiap anak harus dipastikan mendapatkan pendidikan mendasar pada pemikirannya yang mempengaruhi perilaku yaitu pendidikan akidah Islam, kemudian ilmu-ilmu yang lain akan mendukung proses pembelajarannya dalam rangka penguatan akidah. 

Karena akidah generasi yang baik adalah landasan kepribadiannya yang baik pula, dan semua itu tentu menjadi peran bersama baik orang tua, keluarga, lingkungan bahkan negara. Wallahu'alam Bishshowwab.

Oleh: Irmawati 
Pemerhati Anak dan Perempuan

Rabu, 30 Agustus 2023

MMC: Negara Gagal Menghentikan Perjudian


 
Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menyatakan, negara gagal menghentikan perjudian di negeri ini.
 
"Meski negara telah melarang praktik perjudian dan telah banyak menghapus situs judi online, namun aturan dan cara tersebut nyatanya gagal menghentikan perjudian di negeri ini," ujarnya di Serba-Serbi: Judi Online Makin Merajalela, Potret Gagalnya Negara Mewujudkan Kesejahteraan, di kanal Youtube MMC, Senin (28/8/2023).
 
Narator mengungkapkan, berdasar pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), banyak warga Indonesia berpenghasilan di bawah Rp 100.000 per hari yang bermain judi online. "Bahkan, tidak hanya orang dewasa, tapi juga ada anak kecil usia sekolah dasar atau SD," imbuhnya
 
Di samping itu, ia melanjutkan,  PPATK mencatat penyebaran uang di transaksi judi online  meningkat tajam. "Pada 2021 mencapai 57 triliun rupiah, dan naik signifikan pada 2022 menjadi 81 triliun rupiah,” jelasnya.
 
Mengutip pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Ari Setiadi, Narator mengatakan, sejak Juli 2018 sampai 7 Agustus 2023 Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan takedown terhadap 886.719 konten perjudian online.
 
“Maraknya judi online di negeri ini menggambarkan bahwa masyarakat telah memandangnya sebagai bisnis yang menggiurkan, apalagi di tengah sulitnya pendapatan lapangan pekerjaan. Judi dipandang sebagai jalan pintas untuk menjadi kaya dan bangkit dari keterpurukan,” ulasnya.
 
Menurut narator, ini adalah cara pandang masyarakat yang telah dipengaruhi oleh kapitalisme yang mengedepankan perolehan materi tanpa memperhatikan apakah cara yang ditempuhnya mendatangkan pahala atau dosa.
 
“Persepsi yang salah ini kemudian membentuk sikap masyarakat yang ingin instan dalam meraih kekayaan. Cara pandang yang salah terhadap sumber kebahagiaan hidup ini pun berkembang di tengah masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalisme," nilainya.
 
Jika terbukti problem utama maraknya perjudian di negeri ini adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme sekuler, sebutnya, maka masyarakat harus beralih kepada sistem yang mampu menjamin kemuliaan hidup manusia.
 
“Ini dilakukan dengan cara menjadikan aturan Allah Sang Pencipta sebagai satu-satunya pijakan menghapus segala kemaksiatan. Sistem yang dimaksud adalah sistem Islam yang disebut Khilafah," pungkasnya.[] Muhar

Publik Kecam Penculikan Warga Asal Aceh



Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan publik mengecam penculian warga Aceh

“Publik mengecam peristiwa penculikan dan penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya Imam Masykur seorang warga Aceh asal Bireuen di Jakarta,” ungkapnya dalam video: Aduuuh...Allahuakbar, La Illaha Ilallah Pekik Imam dalam Video Viral, melalui kanal Youtube Justice Monitor, Selasa (29/8/2023).
 
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku, sekaligus meminta kasus ini diadili agar benar-benar memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.
 
“Proses hukum harus berjalan secara adil, objektif, dan transparan. Termasuk memberikan akses informasi kepada korban dan keluarga korban, motif dari tindakan jahat pelaku harus dibongkar,” harapnya.

Status terduga pelaku, lanjutnya, juga penting diungkapkan kepada publik. Pasalnya beredar informasi bahwa pelaku merupakan TNI aktif dan saat ini menjabat sebagai bagian dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
 
 “Jika informasi ini benar, maka diduga kuat terdapat potensi pelanggaran HAM. Komnas HAM hendaknya memantau penuh kasus tersebut,” harapnya.
 
Ia juga menyarankan, Paspampres merupakan unit di TNI, maka instansi itu perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam lingkaran unit tersebut agar mencegah terjadinya tindakan serupa.
 
 “Ini jelas-jelas pelanggaran yang amat serius. Juga ditekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan terhadap keluarga korban,” tandasnya.
 
Terlebih, khawatirnya, dalam banyak kasus kekerasan yang melibatkan pelaku dari oknum aparat, posisi keluarga korban sangat rentan diintimidasi. “Saat penculikan saja pihak keluarga korban sempat dikirimi video yang merekam korban tengah disiksa oleh para pelaku,” ungkapnya.
 
Karena video itu sudah tersebar di masyarakat dan menimbulkan kecaman luas, ucapnya, maka lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) perlu memperhatikan kasus ini serta memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap keluarga korban.
 
“Publik luas juga menyayangkan banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada warga sipil. Ini menunjukkan bahwa reformasi dalam bidang keamanan masih jauh dari harapan,” sedihnya.
 
Agung khawatir, jika tidak dilakukan perubahan nyata maka impunitas (pembebasan dari hukum) akan terus terjadi dan kasus-kasus serupa akan muncul lagi kedepannya.
 
“Ada banyak kita dengar kekerasan yang dilakukan aparat negara. Perubahan yang dilakukan negara hanya ditahap jargon-jargon di institusi baik kepolisian maupun TNI, namun minim komitmen. Yang kita khawatir jargon itu belum terwujud sama sekali,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun

UIY: Amar Makruf Nahi Mungkar Harus Dipandang Positif



Tinta Media - Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY)  menuturkan, amar makruf nahi mungkar harus dipandang sebagai hal yang positif.

"Amar makruf nahi mungkar oleh penguasa yang benar, harus dipandang sebagai hal positif," tuturnya dalam program Fokus To The Point: Laporan Kontras, Indonesia Makin Represif? Kamis (24/8/2023) di Youtube UIY Official.

Dengan amar makruf nahi mungkar ini, lanjutnya, penguasa akan merasa,  jika salah diingatkan, jika belum benar didorong untuk melakukan hal yang benar.  “Tetapi ketika ditanggapi dengan sebaliknya, maka terjadilah apa yang sering disebut dengan istilah represif,” imbuhnya.

Represif ini, sebutnya, sesuatu yang bertentangan dengan  spirit atau semangat amar makruf nahi mungkar. Ia menambahkan, ada dua kerugian jika menolak amar makruf nahi mungkar.

“Pertama, kerugian  penguasa. Pada dasarnya ia kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kerugian kedua, dialami atau dirasakan oleh masyarakat, sebab masyarakat dipimpin oleh orang yang salah," ujarnya.

Ia membeberkan, dampak dari dipimpin oleh orang yang salah ini sangat besar.  “Jika kesalahan  terjadi pada orang per orang itu mungkin resikonya hanya pada yang bersangkutan, tapi kesalahan pada penguasa itu resikonya kepada seluruh rakyat,” bebernya.
 
By Design
 
Terkait pro kontra terhadap suatu kebijakan, UIY menilai, ada yang natural ada yang by design. Yang by design itu artinya kalau ada yang kontra lalu sengaja diciptakan yang  pro, seperti buzzer.

“Alih-alih berusaha untuk mendengarkan apa yang dikritikkan, pemerintah malah justru menciptakan konflik horizontal dengan membayar orang-orang untuk melakukan demo tandingan. Saya kira ini jahat sekali, mengadu rakyat untuk sesuatu yang sebenarnya ditimbulkan oleh penguasa,” kritiknya.

Jadi, simpulnya,  penguasa melakukan tiga kesalahan. Pertama dia melakukan kebijakan yang salah, kedua tidak mau mendengar koreksi, ketiga mengadu domba rakyat.
 
Melekat
 
UIY menegaskan bahwa amar makruf nahi mungkar itu melekat dalam Islam. Manusia tidak mungkin terbebas dari kesalahan. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik orang yang salah adalah memperbaiki diri.

“Kapan dia kembali? Ketika dia sadar. Kapan dia sadar? Ketika diingatkan. Kapan dia diingatkan? Ketika ada mekanisme amar makruf nahi mungkar. Karena itu orang yang menolak amar makruf nahi mungkar itu sama saja membiarkan dirinya masuk ke jurang, tempat yang membuatnya celaka,” terangnya.

Allah Swt. lanjutnya, sangat menghargai orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar. “Allah juga  menghargai kelompok yang melakukan amar makruf nahi mungkar, sampai disebut sebagai penghulu syuhada. Ini pentingnya!” pungkasnya.[] Muhammad Nur

Selasa, 29 Agustus 2023

Ketika Pembangunan Infrastruktur Dikapitalisasi



Tinta Media - Jalan Cikawari yang merupakan penghubung antar desa yang terletak di kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung,  kini sungguh mengenaskan. Banyak bebatuan di atas jalanan aspal, kendati sebelumnya sudah ada perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung pada tahun 2022 lalu. Namun, hal itu tidak bertahan lama karena yang diperbaiki hanya pada sebagian jalan saja. 

Fadil, salah satu penduduk  di Pondok Buah Batu, Kecamatan Cimenyan mengatakan bahwa perbaikan dilakukan sekitar pertengahan 2022. Namun, setelah setahun berlalu, jalanan tersebut kembali berlubang seperti semula (Jabar Ekspres, Kamis, 17/08/2023).

Jalan umum adalah kebutuhan yang sangat vital dan merupakan hajat hidup orang banyak, tidak peduli itu miskin ataupun kaya.
Kenyamanan dan keselamatan adalah hak semua masyarakat sebagai warga negara. Pihak pemerintah daerah setempat juga mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membangun insfratruktur dengan kualitas terbaik.

Namun, pada kenyataannya insfratruktur daerah pedesaan justru terlihat hancur dan buruk. Terkadang, keluhan warga pun baru akan direspon jika persoalan sudah menjadi viral di medsos.

Sungguh sangat memilukan, jalan berlubang dan rusak sering kali menjadi santapan masyarakat, terutama pedesaan atau daerah pelosok. Walaupun Perbaikan jalan telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, tetapi faktanya dalam kurun waktu yang singkat, jalan itu kembali rusak. Bahkan, di beberapa daerah ada juga yang sampai berangkat ke sekolah dengan cara meniti jembatan gantung hanya berpegangan tali. Tentu hal itu sangat rentan terjadi kecelakaan. 

Ini semakin membuka mata kita bahwa ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang keadaannya sangat menyedihkan.

Padahal yang kita ketahui, negeri ini sangatlah kaya akan sumber daya alam yang seharusnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, termasuk dalam pembangunan insfratruktur yang baik. 

Di sisi lain, hingar-bingar pembangunan insfratruktur seperti rencana pembuatan patung (Sukarno) dengan biaya fantastis makin massif, padahal sejatinya tidak ada manfaatnya, bahkan banyak terjadi penentangan. 

Karut-marut ini biangnya adalah sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan di negri ini. Pembangunan insfratruktur dikomersilkan. Hubungan antara penguasa dengan rakyat bagaikan penjual dan pembeli. Jadi, bukan hal aneh ketika anggaran untuk pembangunan insfratruktur rentan dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga hasil pembangunan insfratruktur kurang maksimal kualitasnya. 

Proyek pembangunan insfratruktur cenderung asal jadi, tanpa mempertimbangkan kualitas. Itulah sebabnya jalan akan cepat rusak kembali dalam waktu yang tidak lama. 

Agama yang hanya dipakai dalam hal ibadah mahdhah tidak mempunyai pengaruh apa pun dalam sistem sekuler kapitalis.  Sehingga, yang terjadi hanyalah kerusakan dan kekacauan yang semakin parah. Semua yang terjadi hanya sebagai ladang bisnis dan manfaat semata, tanpa peduli halal haramnya.

Karena itu, perlu solusi tuntas dan jitu, yaitu sistem Islam yang datang dari Sang Pencipta sebagai pengatur urusan rakyat dan pedoman hidup manusia hingga hari kiamat.

Islam memandang bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Pemimpin (Khalifah) adalah penggembala yang harus bertanggung-jawab atas urusan rakyat. 

Islam juga sangat memperhatikan masalah pembangunan insfratruktur, termasuk jalan umum yang merupakan kebutuhan vital rakyat keseluruhan.

Seorang pemimpin (Khalifah) sadar betul kewajibannya sebagai seorang pengurus urusan rakyat dengan didasari oleh keimanan yang kuat. Pemimpin harus sadar dengan adanya hari penghisaban, sehingga segala tindak tanduknya selalu sesuai dengan syariat Islam. 

Di sisi lain, rakyat juga mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi mereka. Rakyat juga diwajibkan untuk muhasabah lil hukum kepada penguasa /pemimpin jika melakukan kesalahan atau bertindak tidak sesuai dengan syariat. 

Mengkritik pemerintah/penguasa diperbolehkan, bahkan dianjurkan demi kebaikan bersama. Di dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda,

“Jihad paling utama adalah kalimat adil di depan pemimpin yang tidak adil.” (HR Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi).

Dengan demikian, tidak ada solusi lain selain hanya dengan penerapan sistem Islam yang akan memberikan rasa nyaman dan menyejahterakan rakyat tanpa pandang bulu. Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem
Sahabat Tinta Media

Rakyat Dipalak dengan Pajak



Tinta Media - Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (Bapenda Jabar) Dedi Taufik menghadiri acara Sosialisasi dan Edukasi Pajak provinsi Jawa Barat tahun 2023 di Hotel Grandia Bandung (15/08). Beliau menuturkan bahwa ada dua strategi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, yaitu dengan menggencarkan edukasi dan meningkatkan digitalisasi pelayanan melalui New Samsat Mobile Jawa Barat (New SAMBARA). 

Bapenda Jabar akan terus berupaya menjaga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, karena pajak tersebut menjadi kontributor terbesar dari lima pajak yang dikelola oleh Jabar. 

Pada semester 1-2023, Bapenda menargetkan sebesar 21,9 triliun. Pendapatan pajak yang sudah dibukukan mencapai RP10, 5 triliun. Dari pajak kendaraan bermotor didapat 48 persen yaitu RP4,2 triliun, bea balik nama kendaraan bermotor RP3 triliun, pajak bahan bakar RP1, 7 triliun, pajak rokok RP1,5 triliun, dan pajak air permukaan RP33 miliar. 

Kesadaran masyarakat Jabar dalam membayar kewajibannya adalah realisasi penerimaan pajak daerah. Bapenda Jabar perlu melakukan edukasi pajak di 19 titik prioritas pertama kabupaten dan kota, untuk menjaga kepatuhan pajak. 

Menurut Kepala Bapenda Jabar, edukasi pajak ini penting untuk memberikan informasi dan kebijakan pajak provinsi kepada masyarakat. Edukasi tahap awal dilaksanakan di Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bandung pada 12 Agustus 2023. Pada minggu ke-4 Agustus 2023 akan dilaksanakan Bapenda di 10 kabupaten. 

Kepala Bapenda Jabar juga mengapresiasi masyarakat kota Bandung atas kepatuhan pembayaran pajak, sehingga terlaksana pembangunan daerah dengan baik. Pemprov jabar mengatakan bahwa  pajak masyarakat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kota. Salah satunya adalah pembangunan mesjid Al-Jabbar yang didanai dari pajak. 

Ironi sekali ketika pemerintah mengatakan bahwa pajak semata untuk rakyat, tetapi pada kenyataannya, rakyat tidak merasakan kebermanfaatan pajak. Apa yang dikatakan oleh pemerintah bahwa pajak adalah pendapatan oleh dan untuk rakyat, kenyataannya digunakan untuk membiayai sektor publik, seperti listrik, BBM Pertalite, LPG 3kg. 

Meski semua itu disubsidi menggunakan pajak, tetapi pada faktanya tetap mahal. Seperti tarif listrik, air, yang harganya dirasakan oleh masyarakat sangat mahal. Begitu pula, pembangunan kereta api, jalan tol, rumah sakit atau pun sekolah. Semua berbiaya mahal sehingga  tidak bisa terjangkau oleh masyarakat. Apalagi jalan tol yang semakin mahal tarifnya, dan keberadaannya jarang dinikmati warga biasa. 

Jadi, faktanya memang berbeda dengan apa yang dikatakan pemerintah. Di dalam sistem demokrasi, pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Negara akan terus mencari legitimasi untuk menambahnya, termasuk pungutan pajak pada rakyat, yang jelas-jelas sangat membebani kehidupan rakyat. 

Kekayaan alam yang dikelola asing, tentunya akan berpengaruh pada ongkos produksi, seperti pada penguasaan BBM dan batu bara yang mayoritas kepemilikannya dikuasai swasta. Hal ini tentu akan berpengaruh pada ongkos produksi tarif dasar listrik, sebab PLN banyak menggunakan BBM dan batu bara. 

Akan tetapi, apabila BBM dan batu bara dikelola oleh negara, tentunya tarif dasar listrik akan murah. Begitu juga dengan tarif pada komoditi lainnya. Hal yang wajar ketika harga sembako semakin naik dan kehidupan rakyat pun semakin terimpit. Rakyat miskin pun semakin terjepit. 

Ketika angka kemiskinan semakin tinggi, kemampuan masyarakat untuk membayar pajak semakin melemah. Karenanya pemerintah harus berutang. Utang luar negeri yang menjadikan beban negara semakin berat. Selain mendapat dosa besar karena bunga/riba yang begitu besar, juga harus membayar pokoknya. 

Poin kedua adalah selain sebagai sumber utama APBN, pajak pun ditengarai sebagai alat untuk memalak rakyat. Semua itu terlihat dari pengaturan pajak yang tajam pada rakyat, tetapi tumpul pada pengusaha. Apalagi, ada kompensasi bagi rakyat yang tidak bisa membayar pajak. 

Namun, ketika pengusaha yang beromzet trilyunan rupiah mangkir dari pajak, mereka justru dengan mudah mendapat ampunan pajak. 

Inilah sifat pejabat dalam sistem demokrasi, yaitu menghamba pada korporasi yang telah menyuntikkan dana pada saat suksesi, dan menjadikan jabatan sebagai ladang korupsi. 

Berbeda dengan Islam. Tata kelola keuangan dalam Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama kas negara. Pajak dalam Islam disebut dharibah. Dharibah tidak menjadi tumpuan kas negara, tidak pula dibebankan kepada seluruh warga, melainkan kaum muslimin yang kaya yang dipungut dharibah. Itu pun dilakukan ketika kas negara lagi kosong. 

Jadi, sangat jelas bahwa dalam sistem demokrasi kapitalis, negara telah memalak rakyatnya melalui pajak. Di sinilah urgensi diterapkannya syariat Islam. Kehidupan rakyat tidak akan terbebani oleh pajak, tetapi justru akan sejahtera, karena penguasanya akan mengurusi rakyat dengan benar, menjadi junnah dari segala kejahatan dan keburukan yang akan menimpa rakyatnya. Wallahu'alam.

Oleh: Enung Sopiah 
Sahabat Tinta Media

Senin, 28 Agustus 2023

Perubahan Kepemimpinan Tidak Menyebabkan Kondisi Masyarakat Lebih Baik


 
Tinta Media - Ketua komunitas mengenal Islam Kafah Dra. Irianti Aminatun mengatakan bahwa perubahan kepemimpinan sejak orde lama, orde baru, hingga orde reformasi, tidak menyebabkan kondisi masyarakat lebih baik.
 
“Rangkaian perubahan itu tidak menyebabkan kondisi masyarakat lebih baik. Perubahan gagal, ekonomi, politik, pendidikan, hukum, sosial kemasyarakatan, justru kian memburuk,” ujarnya di acara Bincang Islam bersama Komunitas Mengenal Islam Kafah: Perubahan Hakiki ke Arah Islam, di Bandung, Ahad (27/8/2023).
 
Ia beralasan, perubahan yang terjadi tidak pada persoalan pokok, bukan pada akar permasalahan. “Akar permasalahannya, karena sistem Islam tidak diterapkan dan justru  menerapkan sistem kapitalis sekuler,” katanya.
 
Perubahan yang terjadi, ucapnya, hanya perubahan orang, bukan sistem.Padahal penyebab kerusakan itu pada sistem sekuler kapitalis yang rusak dan merusak. ”Inilah penyebab mengapa perubahan yang terjadi tidak berhasil menghantarkan kepada kebaikan,” simpulnya.
 
Ia melanjutkan,  sistem hukum (untuk memperoleh keadilan), sistem ekonomi (untuk mengatur sumber daya manusia dan sumber daya alam), pranata politik (untuk menjalankan roda pemerintahan), dan sanksi hukum (untuk menjamin stabilitas sosial kemasyarakatan) hakikatnya adalah perangkat sistem kehidupan yang menjadi penentu corak kehidupan.
 
“Meski terjadi perubahan rezim dan puncak pemimpin politik tumbang, semua sistem tersebut tidak otomatis berubah jika memang tidak diubah. Agar menghantarkan kepada kebaikan, maka wajib mengubah orang sekaligus sistemnya,” tandasnya.
 
Islam
 
Mengacu pada perubahan yang dilakukan Rasulullah, Irianti menjelaskan, Islam benar-benar dijadikan dasar oleh Rasulullah dalam visi dan misi perubahan. Rasul saw. menghunjamkan akidah Islam sebagai dasar perubahan. Akidah adalah pemikiran yang paling mendasar.
 
“Pemikiran yang paling dasar ini menggambarkan visi-misi hidup seorang muslim, dari mana ia berasal? Akan ke mana ia setelah mati? Lalu apa yang harus dilakukan di dunia ini? Ini adalah pemikiran dasar (akidah Islam),” jelasnya.
 
Ia menambahkan, perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah perubahan yang bersifat inqilabiy (revolusioner). Artinya, bukan perubahan yang bersifat parsial dan tadarruj (bertahap). Hal demikian karena kerusakan yang terjadi di Makkah kala itu realitasnya adalah kerusakan yang sistemis.
 
“Jika direfleksikan kepada kehidupan saat ini, kebobrokan terjadi di berbagai sisi kehidupan yang saling kait mengait. Islam memandang kondisi tersebut  sebagai zaman jahiliah (kebodohan). Kerusakan masyarakat mulai dari akidah, kehidupan bermuamalah, bidang hukum, adat istiadat, dan sisi kehidupan bermasyarakat lainnya. Dalam konteks kekinian, kerusakan yang terjadi ini bersifat sistemis dan ideologis. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan pun sejatinya adalah perubahan yang bersifat sistemis dan ideologis,” urainya.
 
Menurutnya,harapan dan arah perubahan yang benar dan baik itu tidak ada, kecuali hanya pada Islam, ideologi kehidupan yang bersumber dari Sang Pencipta manusia dan alam semesta. “Metode perubahannya pun harus sesuai contoh Rasulullah saw. yang bertumpu pada perubahan pemikiran tanpa kekerasan,” tambahnya.
 
Dakwah Rasul
 
Irianti lalu memaparkan, tiga tahapan dakwah Rasul dalam mengubah masyarakat jahiliah menuju masyarakat Islam.
 
“Pertama, tahap pembinaan berupa penancapan pemikiran yang diemban. Pemikiran baru yang diemban harus benar-benar diyakini dan tertancap secara mendalam dalam benak mereka yang ingin melakukan perubahan. Bahkan, rahasia keberhasilan perubahan yang berlandaskan sebuah pemikiran ada pada tahapan ini,” jelasnya.

Rasul saw., lanjutnya, menancapkan akidah Islam ke benak para sahabat tidak kurang dari 13 tahun selama di Makkah. Pemikiran yang jernih, selaras dengan akal, menenteramkan jiwa dan kalbu, akhirnya terhunjam kukuh di benak para sahabat. “Ini adalah modal paling dasar untuk kemudian melakukan tahap kedua,” pesannya.
 
Kedua, sebutnya, menyampaikan pemikiran atau ide perubahan kepada masyarakat dengan terang-terangan. Dilakukan dengan perang pemikiran dan perjuangan politik.
 
“Setiap pemikiran dan ide rusak, ragam kebijakan politik yang menyengsarakan rakyat, harus dikritik dan dijelaskan kelemahan, kekeliruan, dan akibat buruk terhadap kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.
 
Pada era Rasulullah, ucapnya, Al-Qur’an mengecam tegas dan gamblang terhadap ragam keyakinan dan kebiasaan buruk kaum jahiliah, seperti firman Allah Swt. yang mengecam perilaku Abu Lahab.
 
“Dalam kondisi sekarang, perang pemikiran dan perjuangan politik itu bisa kita contohkan saat kita menjelaskan kebobrokan ide kapitalisme dan sosialisme, serta ragam turunan pemikiran lain yang menjadi napas atas berbagai kebijakan politik. Contohnya: UU Kesehatan, UU Omnibuslaw  Ciptakerja dan lain-lain,” terangnya.
 
Ketiga, lanjutnya, tarnsformasi kepemimpinan. Hijrah Rasulullah saw. adalah bentuk keberhasilan langkah yang ketiga ini. Saat itu, masyarakat dan tokoh-tokoh Madinah (ahlul quwwah wal mana’ah) sudah siap memberikan kekuasaan mereka kepada Rasulullah saw. Peresmian transformasi kepemimpinan itu ditandai dengan Baiat Aqabah II.
 
“Peristiwa baiat ini diawali dengan datangnya rombongan haji dari Madinah ke Makkah dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka terdiri dari 75 orang kaum muslim, yaitu 73 laki-laki dan 2 perempuan,” imbuhnya.
 
Rasulullah saw, jelasnya, berhasil  mewujudkan cikal bakal yang akan menjadi fondasi dan pilar pertama dalam mendirikan Negara Islam. Yakni sebuah negara yang akan menerapkan Islam di dalam masyarakat, mengembannya sebagai risalah universal ke seluruh umat manusia dengan membawa serta kekuatan yang akan menjaganya, dan menghilangkan semua rintangan fisik yang menghalangi di jalan penyebaran dan penerapannya.
 
“Arus perubahan seperti  inilah yang sejatinya harus terjadi pada dunia dan kaum muslim saat ini. Perubahan dari kondisi sistem kapitalisme liberal atau sosialisme komunis, menuju masyarakat Islam. Perubahan ini yang akan benar-benar memberikan kebaikan pada masyarakat dan kehidupan alam semesta,” pungkasnya.[] Qorry

Hidayatullah Jabar: Pembangunan Patung Soekarno Berpotensi Merusak Akidah Umat


 
Tinta Media - Menyikapi gagasan H. M. Ridwan Kamil membangun patung Proklamator Ir. Sukarno, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat, Hidayatullah, S.H.I., S.Ag. menyampaikan penolakannya terhadap pembangunan patung Proklamator Ir. Sukarno di area GOR Saparua Bandung karena berpotensi merusak akidah umat.
 
“Pembangunan patung ini berpotensi menimbulkan pengkultusan bahkan mengarah pada kemusyrikan sehingga bisa merusak akidah umat,” tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (25/8/2023).
 
Ia melanjutkan, pembangunan patung tersebut memakan anggaran yang besar sehingga bisa dikatakan perbuatan mubazir dan tidak mengandung manfaat.
 
“Kami mendesak kepada Gubernur Jawa Barat, H.M. Ridwan Kamil untuk menghentikan pembangunan patung Proklamator Ir. Sukarno tersebut,” tegasnya.
 
Jawa Barat yang mayoritas penduduknya Muslim, ucapnya, akan merasakan kegelisahan dan gangguan kondusifitas masyarakat karena telah terjadi pro kontra.
 
“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat Jawa Barat agar tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.[] Wening Cahyani
Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab