Tinta Media: Analisis
Tampilkan postingan dengan label Analisis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Analisis. Tampilkan semua postingan

Rabu, 06 September 2023

Semula Halal Lalu Haram, UIY: Ada Kesalahan Dua Pihak


 
Tinta Media - Pencabutan Sertifikasi halal yang diberikan Kementerian Agama bagi produk Wine Nabidz karena ada manipulasi dan terbukti haram, dinilai Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY) ada kesalahan pada dua pihak.
 
“Dalam kasus ini yang semula dinyatakan halal lalu kemudian jadi haram, itu berarti ada kesalahan, kesalahan pasti datang dari dua pihak. Pertama pada yang melakukan, kedua pada yang mengontrol,” ujarnya, di rubrik Fokus To The Point: Aneh! ‘Wine Halal’ Nabidz Tak Sesuai Aturan, Tapi Kok Terdaftar? Rabu (30/8/2023) di kanal YouTube UIY Official.
 
Adanya manipulasi seperti ini menimbulkan keraguan di tengah masyarakat, maka menurut UIY, bisa menghindarinya dengan cara berikut:

“Pertama tentu kembali kepada orang per orang, memastikan bahwa ketika dia mengatakan ini halal betul-betul  halal. Itu tanggung jawabnya di hadapan Allah,” tegasnya.
 
Kedua, sebutnya, negara atau lembaga yang mewakili tidak boleh percaya begitu saja terhadap self declare, karena lembaga itu harus bertanggung jawab ketika sudah ditempelkan halal, padahal haram.
 
Self Declare
 
UIY menjelaskan, self declare adalah basis dari pengamalan seluruh hukum Islam. “Artinya bahwa memang ketika seorang muslim itu melakukan kebaikan menurut ketentuan ajaran Islam, itu memang harus tumbuh dari dirinya. Itu sebagai cerminan dari iman dan takwanya,” jelasnya.
 
Karena itu, menurutnya jika seseorang tahu bahwa itu haram maka harus tinggalkan, kalau tahu bahwa itu halal, boleh diteruskan. “Di situlah pentingnya kita memahami ketentuan hukum  syariah,” tegasnya.
 
Menurutnya, tidak cukup hanya dengan self declare atau self assessment . Ia memberikan alasan, tidak semua orang punya kemampuan, punya kapasitas, juga tidak semua orang punya kedalaman iman dan takwa yang sama.
 
“Karena itulah maka masih diperlukan dua lagi alat kontrol, pertama pengawasan masyarakat, kedua penerapan aturan oleh negara,” imbuhnya.
 
Pengawasan oleh masyarakat menurut UIY , akan membuat masyarakat selalu dalam posisi taat  kepada Allah Swt. “Kalau di dalam lingkungan kehidupan Islam akan seperti itu, zero opportunity. Karena kalau kita bicara tentang peluang orang untuk melakukan penyimpangan itu, dengan pengawasan yang begitu rupa tertutup kesempatan melakukan penyimpangan,” terangnya.
 
Kemudian, ia menjelaskan, peran negara kedudukannya mengawasi setiap penerapan ketentuan-ketentuan agama, agar bisa memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat itu taat.
 
“Karena itu jika pun umpamanya  kalau tadi disebut _self declare_ itu tidak boleh _taken for granted_ , percaya begitu saja bahwa masyarakat itu akan sepenuhnya atau keseluruhannya patuh terhadap ketentuan,” jelasnya.
 
Bahaya
 
UIY menyebutkan, masyarakat barat sendiri sebenarnya menyadari bahaya miras, hanya saja mereka tidak bisa mencegahnya. “Mereka tidak bisa mencegah, mereka tidak punya basis untuk mencegahnya,” tuturnya.
 
Menurutnya basis itu ada dua, yaitu basis empirik dan basis keyakinan. “Kalau empirik itu biasanya masih bisa dibantah gitu ya. ‘Itu kan karena kelebihan, itu kan karena tidak ada pengawasan, itu kan karena begitu masih bisa di ini kan,’ tapi kalau basis keyakinan kan itu muncul dari sesuatu yang lebih dalam lagi,” jelasnya.
 
Ia menilai Indonesia itu masih _in between_, antara punya basis keyakinan dan empirik, karena itu pasti ada  kontroversi menyangkut tiga hal.

“Pertama, itu menyangkut bahwa ini mendukung pariwisata, kemudian yang kedua cukai atau pajak, kemudian yang ketiga, lapangan pekerjaan,” terangnya.
 
Menurutnya, lapangan pekerjaan (dari miras) kalau dilihat hanya kurang  lebih sekitar 5000. “Itu enggak banyak dibanding dengan jumlah angkatan kerja kita yang lebih dari 130 juta,” paparnya.
 
Kemudian pariwisata, ia mempertanyakan, “Apakah jika tidak ada minuman  keras itu lalu orang pergi?” tanyanya.
 
UIY menambahkan, kadang-kadang dikaitkan dengan standarisasi internasional. “Kalau hotel bintang lima memang mempersyaratkan ada semacam bar yang di dalamnya dijual minuman beralkohol. Tapi itu ditetapkan oleh orang yang memang mengabaikan basis keyakinan tadi,” jelasnya.
 
Terakhir UIY menegaskan bahwa sebenarnya ini berhubungan kepada keyakinan. “Apakah kita mau tunduk atau tidak? Kalau kita punya sendiri kriteria kenapa tidak? Saya kira bisa,” tutupnya.[] Raras.
 

Membangun Patung Itu Haram, untuk Apa Dipaksakan?




Tinta Media - Masyarakat muslim Indonesia akhir-akhir ini dibuat heran dengan rencana pembangunan patung Soekarno setinggi 100 meter di Kabupaten Bandung. Patung tersebut akan dibangun bersama kawasan wisata sehingga diperkirakan menelan biaya Rp20 Triliun. Biaya tersebut, menurut Bupati Bandung Barat Henki Kurniawan, tidak ditanggung oleh APBD, melainkan murni investasi pihak swasta. Pemda hanya membantu perizinannya. 

Rencana pembangunan patung Soekarno tersebut bukan yang pertama karena berdasarkan catatan Kumparan.com, di seluruh Indonesia saat ini sudah ada 33 (tiga puluh tiga) patung Soekarno dengan berbagai pose. Tentu menjadi pertanyaan, ada apa ini? 

Rupanya Megawati Soekarnoputri pernah menganjurkan agar patung Soekarno dibangun di seluruh daerah untuk mengenang jasa Soekarno sebagai Proklamator Kemerdekaan, dan telah mewariskan berbagai pemikiran serta ideologi untuk Bangsa Indonesia. 

Namun Fadli Zon,  politikus dan anggota DPR RI mengingatkan agar penghormatan kepada tokoh tidak berlebihan dan jangan menjadi kultus individu. Tokoh proklamasi tidak hanya Soekarno, tetapi ada Moch. Hatta juga. Tokoh pahlawan kemerdekaan tidak hanya Soekarno, banyak yang lainnya. (Kabar Kalimantan. com, 31/10/21 )

Ustadzah Iffah Ainur Rochmah,  seorang intelektual muslim berpendapat bahwa pembangunan patung Soekarno bernilai politis karena beliau ditokohkan dan menjadi ikon partai yang sedang berkuasa saat ini. Adapun ideologi yang beliau ajarkan mengusung  nilai nasionalis dan sekularis, yang tentu saja tidak Islami. Bahkan, di akhir masa jabatannya, beliau berniat menyatukan paham nasionalis, komunis, dan Islam dalam bernegara, suatu hal yang mustahil karena komunis dan Islam sangat bertolak belakang. 

Dalam Islam, penghormatan kepada tokoh ada batasannya, yaitu tidak boleh melebihi ketetapan ajaran Islam yang mengharamkan pembuatan lukisan dan patung makhluk bernyawa. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam HR  Bukhari-Muslim, yang artinya:

"Sungguh orang-orang yang membuat gambar-gambar (makhluk bernyawa) akan diazab pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka,  hidupkanlah apa yang kalian buat."

Rasulullah saw. juga pernah dalam suatu ekspedisi militer memerintahkan untuk menghancurkan patung-patung yang ditemukan.  

Lagi pula, membuat patung para pahlawan atau tokoh suci bukan budaya kaum muslim. Aktivitas itu adalah kebiasaan orang-orang kafir yang membuat patung para raja atau dewa sebagai bentuk pengkultusan dan penghormatan. Oleh karenanya,  haram bagi kaum muslimin membuat patung tokoh dengan tujuan mengenang dan menghormatinya, seperti orang kafir. 

Rasulullah saw. memperingatkan, "Siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka." (HR Ahmad). 

Pembangunan patung Soekarno adalah salah satu bukti tidak fokusnya pemerintah dalam menyelesaikan problem rakyat. Di tengah kesulitan rakyat memenuhi kebutuhan hidup karena banyak terjadi PHK,  harga barang serba mahal,  banyak anak putus sekolah karena ketiadaan biaya dan masih tingginya stunting pada balita karena kemiskinan,  pembangunan patung dengan biaya fantastis serta untuk kepentingan segelintir orang malah didukung. Itulah pemahaman kapitalisme. Yang jadi tujuan dan yang diperhatikan hanya keuntungan berupa materi,  tidak ada rasa empati pada rakyat, apalagi takut pada azab Allah Swt. Na'udzubillah.

Hanya dengan sistem Islam ada penjagaan akidah dan jiwa rakyat oleh penguasa (khalifah).  Seluruh pengurusan urusan rakyatnya ditujukan untuk mencari rida Allah semata, bukan yang lain. 

Wallahu 'alam bish shawwab.

Oleh: Wiwin
Ibu Rumah Tangga

Selasa, 05 September 2023

IJM: Peta Baru Cina Rendahkan Kedaulatan Indonesia



Tinta Media - Peta baru Cina yang mengklaim wilayah Laut Cina Selatan termasuk Perairan Natuna di Indonesia dinilai Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana telah merendahkan kedaulatan Indonesia. 

“Peta baru yang dirilis Cina dan mencakup atas Perairan Natuna di Indonesia jelas telah merendahkan kedaulatan negara Indonesia,” ucapnya dalam video Peta Baru Cina Acak-Acak Negara Tetangga, RI Juga? Jumat (1/9/2023) di kanal Youtube Justice Monitor.
 
Menurutnya, Cina juga telah mengabaikan Hukum Laut Internasional Uncloss 1982 yang mengatur batas-batas maritim seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen dan lainnya. Meski Indonesia adalah non clientmen state atau bukan negara pengklaim di Laut Cina Selatan, ia mengungkap ketegangan sudah terjadi sejak 2017 soal Laut Natuna Utara yang diklaim masuk teritorial Cina.  

“Indonesia menyatakan Laut Natuna Utara masuk  ZEE Indonesia dan sejak awal menolak klaim Laut Cina Selatan tentang nine dash line (sembilan titik imaginer). Garis ini kan tidak diakui Hukum Internasional Unclos 1982,” ulasnya.

Walau Cina tahu betul sikap Indonesia soal sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, Agung membeberkan jika Cina menandatangani Unclos tersebut tetapi secara sengaja tidak pernah mendefinisikan makna hukum dari sembilan garis putus-putus tersebut.

“Kasus ini adalah konflik teritorial yakni masalah geopolitik klasik yang terus melanda dunia hari-hari ini. Negara-negara powerfull biasa melakukan klaim sepihak atas teritorial mereka dan harus menabrak rambu-rambu hukum internasional bahkan kedaulatan maritim negara lain,” imbuhnya. 

Ia menyayangkan negara-negara ASEAN yang hanya bisa mengutuk sambil menonton adu otot antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan tersebut. Jadi ia menilai Indonesia sama sekali tidak layak menjadikan Cina sebagai negara sahabat.

“Sayangnya Indonesia sudah terperangkap dalam hubungan asimetrik dengan Cina dan menjadi mitra dagang strategis. Ini bisa dengan mudah mempengaruhi kemandirian politik  bahkan kedaulatan teritorial Indonesia,” tutupnya.[] Erlina

Senin, 04 September 2023

Pembangunan Patung Menguntungkan Pengusung Nasionalis dan Sekularis


 
Tinta media - Aktivis Muslimah Iffah Ainur Rochmah menegaskan, yang diuntungkan dalam pembangunan patung raksasa setinggi 100 meter dengan biaya miliaran bahkan triliunan adalah yang  mengusung nilai atau pemikiran sekularis dan nasionalis.
 
“Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah siapa saja yang hari ini mengusung nilai atau pemikiran yang sama dengan sekularis dan nasionalis,” tegasnya dalam Program Mozaik Perubahan: Pembangunan Patung Triliunan, Siapa Yang Untung? Di Kanal Youtube Muslimah Media Center, Rabu (23/8/2023).
 
Menurutnya, pembangunan patung raksasa ini spesifik pada sosok tokoh yang mengusung nilai nasionalis dan sekularis.
 
“Jelas, memang tokoh yang bersangkutan ini adalah tokoh yang selama ini disosokkan atau dinaikkan sosoknya sebagai tokoh yang mengusung nilai nasionalis, bukan nilai spiritual atau pun nilai Islam tetapi nilai-nilai lainnya, yaitu nilai sekularisme dan lain sebagainya,” tuturnya.
 
Berbicara pembangunan patung ini, kata Iffah, ada semacam himbauan atau dorongan dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan sosok tokoh ini dibuatkan patungnya, lebih lanjut, ajarannya kemudian dipelajari.
 
“Dinarasikan bahwa sosok yang bersangkutan adalah penggagas atau peletak dasar-dasar pemikiran sekularis. Semacam keberanian melawan dominasi pihak lain, tapi dengan nilai-nilai sekularis dan nasionalis, bukan nilai Islam,” tegasnya.
 
Ia mempertanyakan urgensi dari pembangunan patung tersebut yang ditujukan untuk memberikan penghormatan pada sosok tokoh yang dianggap berjasa, serta  dalam rangka menegaskan identitas atau jati dirinya.
 
“Apa memang  pemikiran-pemikirannya dianggap sangat penting bagi  jati diri bangsa ini, yang itu bisa disimbolisasi oleh tokoh yang bersangkutan?” tanyanya.
 
Ia menyayangkan pembangunan patung dengan dana sebesar ini diperuntukkan bagi kepentingan pihak tertentu saja, bukan untuk kepentingan kemaslahatan publik.
 
“Dana yang cukup besar ini seharusnya untuk kepentingan menaikkan pertumbuhan ekonomi, recovery atau pemulihan ekonomi pasca covid kemarin,” pungkasnya. [] Ageng Kartika.

Negeri Ini Masih Terjajah secara Ekonomi dan Politik


 
Tinta Media - Pengasuh Majelis Taklim As Salam Gresik Kyai Abdul Latif mengatakan bahwa kondisi negeri ini masih terjajah secara politik dan ekonomi.
 
“Kondisi negeri ini masih terjajah secara politik dan ekonomi,” paparnya dalam acara Multaqo Ulama Aswaja Gresik: Mengulas Makna Kemerdekaan Hakiki, melalui kanal Youtube Dakwah Giri, Sabtu (12/8/2023).
 
Menurutnya, dulu VOC datang ke Nusantara dengan tujuan perdagangan. Namun monopoli perdagangan VOC terhadap rempah-rempah dianggap sebuah penjajahan oleh para ulama.
 
“Saat ini pun sama, Amerika dan Cina ataupun kafir barat membuat kerja sama dengan Indonesia dalam bidang perdagangan, sehingga menguasai seluruh sumber daya alam negeri ini,” bandingnya.
 
Indonesia, lanjutnya, kaya akan sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin. “Kita tidak bisa menikmati hasil kekayaan alam kita. Tambang emas, tambang minyak, hasil laut, hasil hutan semua dikeruk oleh para oligarki dan kapitalis dari Amerika, Cina, dan Eropa dan  lainnya," jelasnya.
 
Oleh karena itu, ia menyeru kepada  seluruh umat agar tersadar atas kondisi saat ini dan membutuhkan ulama yang menjadi pelopor dan garda terdepan dalam menyadarkan umat, sebagai mana apa yang dahulu dilakukan para ulama.
 
"Dari sanalah umat akan tersadarkan dan menyadari hal tersebut, dan selanjutnya berjuang untuk kemerdekaan yang hakiki yakni hanya menghamba kepada Allah Swt.," pungkasnya.[] Citra Salsabila

Minggu, 03 September 2023

Grace Natalie Sebut Prabowo Menyesal Pernah Dekat dengan Kelompok Intoleran, IJM: Tendensius dan Sinistik



Tinta Media - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang menyebut Prabowo Subianto menyesal pernah dekat dengan kelompok “intoleran” dinilai tendensius dan sinistik. 
 
“Yang dimaksud kelompok intoleran itu mungkin Islam. Pernyataan demikian bersifat tendensius dan sinistik,” ujar Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana dalam video: Menyesal Pernah Dekat Kelompok ‘Intoleran’ melalui kanal Youtube Justice Monitor, Sabtu (2/9/2023).
 
Agung menyesalkan pernyataan yang manipulatif itu, karena  faktanya pada pilpres 2019 Prabowo mendapat dukungan suara  yang besar dari umat Islam.
 
Diperbudak Nafsu
 
Dalam pandangan Agung, saat ini banyak calon pejabat yang telah diperbudak nafsu jabatan dan kekuasaan.

“Mereka sering tak peduli halal haram, baik buruk, atau benar salah, tidak peduli jika harus mengorbankan idealisme, bahkan tidak peduli jika harus mengorbankan rakyat kebanyakan, yang penting jabatan dan kekuasaan ada dalam genggaman,” kritiknya.
 
Padahal, lanjutnya, hakikat kepemimpinan dalam Islam tercermin dari sabda Rasulullah Saw, dalam hadis riwayat Abu Nu’aim, pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan kaum itu.
 
Ia menyebut hadis lain yang penting untuk dicermati. “Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memelihara urusan rakyat, lalu dia tidak melingkupi rakyat dengan nasehat atau kebaikan, kecuali ia tidak akan mencium bau surga,” ucapnya menukil hadis riwayat Bukhari.
 
Ia juga menukil hadis yang sangat penting untuk penguasa. “Tidaklah seorang penguasa diserahi  urusan kaum muslim kemudian ia mati sedangkan ia menelantarkan urusan mereka kecuali Allah akan mengharamkan surga untuk dirinya,” imbuhnya.
 
Kezaliman
 
Agung mengingatkan, dalam Islam siapa pun yang berkuasa, jika tidak menerapkan Islam maka itu merupakan kezaliman. Karena tujuan politik dalam Islam adalah mengatur kehidupan dengan aturan Islam.
 
“Tujuan politik Islam bukan sekedar menjadikan si Fulan berkuasa tetapi menjadikan hukum Allah diterapkan, sehingga kehidupan penuh dengan keberkahan,” tambahnya.
 
Jadi, sambungnya, pemimpin itu pelayan, pemimpin itu harus benar-benar serius mengatur umat. “Ironisnya ada banyak orang amat bernafsu atas kekuasaan dan jabatan. Mereka seolah tidak peduli jabatan dan kekuasaan itu akan berubah menjadi penyesalan dan kerugian bagi mereka pada hari kiamat kelak,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

Sabtu, 02 September 2023

Ban Serep Perjalanan ke Akhirat



Tinta Media - Suatu perjalanan bisa saja ada halangan. Misalnya saja ban kempes. Sehingga pabrikan mobil pun sudah menyiapkan ban serep. Beginilah cara berpikir yang waras.

Namun anehnya. Sudah tahu perjalanan ke negeri akhirat itu sangat sangat sangat jauuuuh dan lamaaaaa. Bahkan selama lamanya. Banyak bahkan mayoritas manusia tak mau melakukan persiapan apa pun. 
Hidup sesuka hati. Mengikuti hawa nafsu
 Suka suka saja. Terus berharap mati selamat di akhirat. Mimpi yang jauh dari realitas bukan?

Padahal persiapan menuju ke akhirat mesti satu paket yakni beriman dan beramal Sholih. Beriman dengan benar dan mengikuti syariat Islam secara kaffah. Baru berpeluang selamat.

Lha ini, beriman saja ga mau. Bahkan membenci Islam wal muslimin. Menolak Islam bahkan melecehkan Islam. Memusuhi Islam dll.

Begitu pun berbuat suka suka. Biasa mabuk, zina, judi, riba bahkan lagibete. Na'udzubillah min dzalik. Benar benar ngawur kan?

Menolak syariat Islam. Jadi penguasa malah sukanya hukum jahiliyah. memusuhi para pengemban dakwah dan para ulama yang lurus. Bener bener malah nantang Allah bukan?

Beginilah orang yang bodoh alias dungu. 

Baginda Nabi Saw telah bersabda dalam hadist riwayat at-Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ أبي يَعْلَى شَدَّادِ بْن أَوْسٍ عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: الكَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ, وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْموْتِ, وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَه هَواهَا, وتمَنَّى عَلَى اللَّهِ رواه التِّرْمِذيُّ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ, وقال الترمذي وغيره من العلماء: معني (دان نفسه): أي حاسبها

Dari Syaddad bin Aus dari Nabi SAW bersabda: ”Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah.”

Moga kita tidak termasuk orang bodoh. Sebaliknya menjadi orang yang pintar dan cerdas. Yakni bersiap menyambut kehidupan akhirat dengan sungguh sungguh.

Yuk kita bersiap buat ban serep ke akhirat![]

Oleh: Ustadz Abu Zaid
Tabayyun Center

Tiga Alasan di Balik Munculnya Gagasan Marketplace Guru


 
Tinta Media - Ustadzah Ir. Reta Fajriah menyebut tiga alasan yang melatarbelakangi munculnya gagasan marketplace  guru yang dirancang Mendikbud Nadiem Makarim.
 
“Pertama, adanya kebutuhan guru yang mendadak. Hal ini disebabkan ada guru yang meninggal, pensiun atau mutasi dan pindah rumah, sehingga memang ada kebutuhan untuk cari guru pengganti,” ungkapnya di program Kuntum Khairu Ummat: Marketplace Guru, Solusi Tepat Problem Pendidikan? Melalui kanal Youtube MMC, Selasa (29/8/2023).
 
Kedua, ujarnya, adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan terhadap  guru dengan rekrutmen di pusat. Ketiga, Pemerintah Daerah tidak mengajukan formasi aparatur sipil negara yang sesuai.
 
“Ketersediaan di pusat sebenarnya ada tapi karena tidak ada pengajuan dari Pemerintah Daerah. Maka guru tidak ditugaskan,” terangnya.

Dalam penilaian Reta, sebenarnya kebutuhan guru di daerah kurang, tapi tidak masuk datanya ke pusat sehingga tidak terdistribusi. Ia mengutip pernyataan Mendikbud bahwa dengan adanya marketplace ini diharapkan sekolah yang membutuhkan guru bisa langsung membuka data base kemudian bisa langsung meminta guru. "Jadi tersalur dengan sendirinya karena ada permintaan dari pihak sekolah," ujarnya menirukan perkataan Mendikbud.
 
Meski demikian Reta mempertanyakan siapa yang akan menggaji guru dari marketplace ini, mengingat kalau belum ASN (aparatur sipil negara ) berarti tidak ada gaji yang berasal dari pemerintah pusat.
 
“Pada akhirnya dari pihak daerah tidak berani mengajukan kebutuhan guru karena nanti risikonya adalah guru akan digaji oleh pihak yang mengajukan. Jika diajukannya oleh pihak Pemerintah Daerah maka diambilnya dari APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) bukan dari pemerintah pusat. Daerah yang merasa kurang mampu memberi gaji bagi guru ini pada akhirnya tidak mengajukan,” pungkasnya.[] Muhammad Nur

Jumat, 01 September 2023

IJM: Umat Harus Terlibat Aktif Menolak Intervensi Asing


 
Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan umat Islam harus terlibat aktif menolak intervensi asing.
 
"Satu hal yang harus digarisbawahi umat harus terlibat aktif menolak intervensi asing," ujarnya dalam video: Presiden 2024 Pro-Tiongkok, Selasa (29/8/2023) di kanal Youtube Justice Monitor.
 
Caranya, lanjut Agung, umat harus mewujudkan pemimpin yang hadir dalam kerangka melayani umat untuk membela Islam.
 
"Umat juga harus menangkal dan melawan seluruh skenario busuk negara-negara kapitalis baik dari barat maupun timur, baik dari Amerika Serikat, Inggris,  dan juga Uni Eropa, maupun dari Cina," tuturnya.
 
Yang diperlukan bebernya, adalah kepemimpinan yang benar-benar mandiri dan berdaulat. "Dan itu hanya bisa diwujudkan apabila kita lepas dari kepentingan Amerika dan lepas dari kepentingan Cina," yakinnya.
 
“Itu hanya bisa lurus tegak apabila ditegakkan syariah Islam secara kafah.  Ini pentingnya Khilafah hadir dan tegak, yang salah satu potensialnya  tegak di Indonesia," pungkasnya. [] Setiyawan

Marketplace Guru Dikritik, Ini Penyebabnya...


 
Tinta Media - Intelektual muslimah Ir.  Reta Fajriah menyatakan bahwa sebagian kalangan mengkritik program Marketplace Guru yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

"Ini memang dari sebagian kalangan mengkritik karena seolah-olah guru sebagai komoditas. Dan faktanya memang seperti itu," tuturnya dalam Program Kuntum Khaira Ummah: Marketplace Guru, Solusi Tepat Problem Pendidikan? Di kanal YouTube Muslimah Media Center, Selasa (29/8/2023).
 
Ia melanjutkan, pada akhirnya tidak hanya sekolahnya saja, tidak hanya pendidikannya saja yang menjadi komoditas, tapi sekaligus manusianya. Pengajarnya menjadi komoditas tempat bertemunya antara supply dan demand.
 
“Dari pihak sekolah sebenarnya mengomentari hal ini dengan mengatakan bahwa kalau mencari guru sebenarnya tidak terlalu susah karena banyak sekali orang yang ingin menjadi guru. Persoalannya siapa yang akan menggaji guru itu, mengingat kalau belum ASN berarti tidak ada gaji  yang berasal dari pemerintah pusat,” jelasnya.
 
Ia menambahkan, pihak daerah tidak berani mengajukan kebutuhan guru karena resikonya adalah guru itu akan digaji oleh pihak yang mengajukan. “Kalau yang mengajukan dari pihak Pemda maka diambil dari APBD bukan dari pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah merasa kurang untuk bisa memberikan porsi gaji bagi guru ini, pada akhirnya tidak mengajukan," tukasnya.
 
Reta membeberkan,  dari marketplace guru ini bahwa pihak sekolah yang mengajukan, bisa jadi penggajiannya dibebankan kepada pihak yang memperkerjakan yaitu pihak sekolah.
 
“Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden RI Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK dikatakan bahwa yang menggaji para PPPK adalah siapa yang mengangkatnya. Ketika diangkat oleh pemerintah pusat maka gajinya diambil dari pemerintah pusat, ketika diangkat oleh pemerintah daerah maka gajinya diambil dari APBD,” urainya.  
 
Demikian pula, lanjutnya, kalau yang mengangkat pihak sekolah bisa jadi penggajiannya dibebankan kepada pihak sekolah. "Nah, makanya saya melihat ini ada indikasi secara bertahap dan perlahan itu, bahwa pemerintah akan melepas untuk bisa memberikan gajian. Mereka belum diangkat menjadi ASN, bisa jadi ketika memang sudah diperkerjakan oleh pihak Pemda atau pihak sekolah terjadi, tidak akan diangkat menjadi ASN," ungkapnya.
 
Kewajiban Pemimpin
 
Reta menyampaikan, dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak dari setiap warga negara. Dan kewajiban penguasa/pemimpin adalah memenuhi hak dari warga negara itu, dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
 “Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang Imam juga pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang diurusnya. "Nah, termasuk pendidikan ini adalah tanggung jawab dari Imam," urainya.
 
Ia menambahkan, termasuk tanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan, ruang-ruang sekolah, kemudian sarana prasarana, seperti  mengadakan laboratorium, menyediakan jalan yang baik, jembatan, dan lain-lainnya.
 
“Juga penyediaan kurikulumnya, bagaimana kurikulum itu didesain agar bisa mencapai target dari tujuan dari pendidikan. Jadi tidak semata-mata karena ingin memenuhi permintaan pasar tapi memang harus punya target tertentu," paparnya.
 
Mahal
 
Reta menjelaskan,  dalam Islam guru dibayar mahal serta menjadi  tanggung jawab pemimpin. Untuk menggajinya. Ia mencontohkan, di masa Umar bin Khattab, gaji guru disetarakan dengan dinar sebanyak 15 dinar. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Jadi 15 dinar per bulan sama dengan 30 juta.
 
“Bahkan di masa Abbasiyah, gaji pengajar 1000 dinar/3,9 miliar per tahun, kurang lebih 325 juta per bulan. Gaji ulama yang mengajarkan agama jauh lebih besar yaitu 2000 dinar atau kurang lebih 650 juta per bulan,” bangganya.
 
Gaji tersebut, lanjutnya,  bersumber dari kas negara. "Semua ini hanya bisa terlaksana ketika negara menerapkan sistem pendidikan Islam, ditunjang  oleh sistem ekonomi Islam sehingga APBN-nya  banyak sumber pemasukan," pungkasnya.[] Ajira

PARMUSI Jabar Minta Gubernur Batalkan Pembangunan Patung Soekarno



Tinta Media - Ketua Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslim Indonesia Jawa Barat (PW PARMUSI Jabar) Drs. Harri Maksum, M.H. meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membatalkan rencana pembangunan patung Soekarno di Gelanggang Olahraga (GOR) Saparua, Bandung.
 
"Pengurus Wilayah PARMUSI Jawa Barat merasa keberatan dengan proyek tersebut dan memohon kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk membatalkannya," ungkapnya melalui Pers Rilis Surat Pernyataan Sikap yang diterima Tinta Media, Jumat (25/8/2023).
 
Setidaknya ada lima alasan yang ia berikan kenapa  harus dibatalkan. Pertama, PW Parmusi Jabar menyatakan, sangat menghargai dan menghormat jasa-jasa Bung Karno, baik sebagai pejuang kemerdekaan, proklamator, dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namun, penghargaan dan penghormatan tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya.
 
“Kedua pembuatan patung Bung Karno, bukanlah satu-satunya penghargaan dan penghormatan yang selayaknya. Masih banyak bentuk lain yang bisa menunjukkan pengejawantahannya. Baik melalui penghormatan terhadap ajarannya, nilai-nilai perjuangannya, maupun keberaniannya melawan imperialisme bangsa asing dan warisan lainnya yang bisa meningkatkan harkat dan martabat bangsa dari Negara Indonesia,” bebernya.
 
Ketiga, sebutnya,  perencanaan pembuatan patung hendaklah mengikuti mekanisme yang baik. Setidaknya harus melalui perencanaan yang matang, melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti jajaran Pemprov, DPRD dan masyarakat. Karena pembuatan patung tersebut bukanlah proyek Pemprov dan tidak berhubungan dengan kepentingan hajat hidup rakyat Jawa Barat. Belum lagi penggunaan lahan milik Pemprov Jabar seharusnya mendapat persetujuan melalui pembahasan di DPRD.
 
“Keempat, pembuatan patung Bung Karno bukanlah hal yang mendesak, di tengah perekonomian masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih. Dana miliaran rupiah sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk pemberdayaan rakyat miskin, layanan kesehatan, pendidikan, dan hal-hal yang lebih maslahat lainnya,” terangnya.
 
Kelima, ucapnya, dari berbagai sisi, agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, pembuatan patung tersebut jauh dari kemaslahatan. Terlebih lagi, jangan sampai proyek tidak bermanfaat ini ditumpangi oleh kepentingan politik transaksional rendah yang menguntungkan pihak lain serta menimbulkan pembelahan di masyarakat akibat pro-kontra yang ditimbulkannya. [] Muhar

IJM: Reformasi di Bidang Keamanan Masih Jauh dari Harapan


 
Tinta Media - Pembunuhan pemuda Aceh Imam Masykur  yang diduga dilakukan oleh Paspampres, menurut Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana, menunjukkan bahwa reformasi di bidang keamanan masih jauh dari harapan.
 
"Ini menunjukkan bahwa reformasi di bidang keamanan masih jauh dari harapan," ujarnya di video: Lindungi Saksi! Usut Tuntas Dugaan Paspampres Culik-Aniaya Warga Aceh Hingga Meninggal, melalui kanal Youtube Justice Monitor,  Selasa ( 29/8/2023)
 
Ia menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan negara hanya di tahap jargon-jargon saja baik institusi kepolisian maupun TNI.
 
”Jika tidak dilakukan perubahan nyata, maka impunitas akan terus terjadi, kasus-kasus serupa akan muncul lagi ke depannya. Ada banyak kita dengar kekerasan yang dilakukan aparat negara,” tandasnya.
 
Agung mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku sekaligus meminta kasus ini diadili, agar benar-benar memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.
 
"Proses hukumnya  harus berjalan secara adil, obyektif dan transparan," pungkasnya.[] Azzaky Ali
Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab