Aksi Bela Palestina, Bukan Aksi Biasa

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 16, 2024    Comment   

Aksi Bela Palestina, Bukan Aksi Biasa

Satu butir kurma dimakan

Dibelah lagi menjadi tujuh

Bagai kekasih menanti pujaan

Entah di mana hendak berlabuh

Tinta Media - Pantun di atas menunjukkan betapa merindunya saudara kita di Palestina kepada siapa pun yang  menolongnya. Di saat pembunuhan massal masif terjadi, tiada yang mampu menghentikan. Hingga menimbulkan reaksi berupa aksi di beberapa wilayah, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Berjalan menyusuri satu tempat yang dibombardir menuju tempat lain yang juga menjadi target zionis selanjutnya. Tak ada tujuan, hanya berharap dan berpasrah pertolongan dari Allah.

Gelombang aksi terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang menolak genosida di Gaza dan Rafah. Sejak  Oktober 2023 hingga hari ini massa menuntut keadilan atas nama kemanusiaan. Di Palembang, Jogja, Jakarta dan beberapa wilayah di dalam negeri termasuk Medan ikut turun ke jalan. Terpantau ribuan massa melakukan long march, memadati kawasan seputaran Mesjid Raya Al-Mashun, Jl. Sisingamangaraja, tanggal 09 Juni kemarin. Salah satu tuntutan massa adalah mendesak agar penguasa di negeri-negeri kaum muslimin mengirimkan tentaranya dan menerapkan syariah Islam sebagai wadahnya. Viva.co.id,10-06-2024

Namun aksi menyerukan dalam hal membela Palestina ini bukanlah sekedar perkumpulan manusia yang disebabkan manfaat semata namun lebih dari pada itu.

 *Kaum Muslim Adalah Satu Tubuh*

Sangat masyhur di telinga bunyi hadis berikut : "Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling menyayangi dan bahu membahu, bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit juga dengan tidak bisa tidur dan merasa demam.” (HR Muslim)

Saat anggota tubuh yang lain sakit, sepatutnya kita ikut merasakan kepedihan. Anggaplah mereka bagian dari anggota keluarga kita, orang tua kita, kakak, adik, anak kita. Yang dengan ridha-Nya melepaskan kepergian saudaranya kepada Rabb sebagai seorang yang syahid dengan pahala yang luar biasa balasannya dari Allah.

Tentu itu tidak mudah kita tanamkan selama di tubuh kaum muslimin masih tersekat nasionalisme. Yaitu ide yang berasal dari sistem sekularisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Artinya urusan agama tidak boleh masuk ke dalam ranah pergaulan, ekonomi, sosial budaya apalagi politik. Karena akan mencederai kepentingan penguasa yang menginginkan kebebasan. Yang notabene meminggirkan aturan agama, padahal agama itu adalah aturan yang datang dari Allah, Maha Memiliki, Maha Pengatur.

Sejalan dengan ide nasionalisme, wajar adanya kekuatan aqidah kaum muslimin makin keropos. Ketika mesin pembunuh zionis tak mampu dihentikan, disisi lain tidak sedikit pula orang-orang yang menganggap isu Palestina ini akan hilang dengan sendirinya, sedang ia menyibukkan diri dengan dunianya sendiri seperti tanpa sedikit pun merasa ada kewajiban kita yang harus ditunaikan yaitu menentukan di mana posisi kita saat melihat saudaranya diperangi tanpa ampun. Ada saatnya Allah akan bertanya. Kita berhujjah.

Dari kekuatan militer yang dimiliki zionis tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh negeri-negeri kaum muslimin jika bersatu. Dan persatuan ini adalah atas dasar aqidah yaitu ikatan ukhuwah islamiah bukan ikatan nasionalisme umpama tembok yang dibuat di perbatasan Mesir dan Rafah.

Mudah saja bagi Allah menghancurkan apa yang telah diciptakan oleh hamba-Nya. Karena Allah Maha Pencipta. Tembok semisal perbatasan Mesir dan Rafah akan musnah dengan persatuan negeri-negeri kaum muslimin. Dengan penguasanya yang ikut memerintahkan agar menurunkan militernya melawan militer zionis.

Saatnya menghadirkan yang dibutuhkan saudara kita di Palestina. Bukan sekedar kata-kata kecaman, kutukan, boikot. Tapi aksi nyata melawan pasukan kera di bawah ketiak negara adidaya. Yang sebenarnya juga sangat mudah Allah hancurkan. Hanya saja Allah ingin melihat kita sebagai penonton atau pejuang di saat keperihan yang syahid dipertontonkan dalam genggaman. Sebagaimana kisah burung pipit dan cicak ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh raja Namrud. Kisah tersebut menceritakan burung pipit yang berulang kali bolak balik ke tepi danau mengambil air dengan paruhnya yang kecil, kemudian menuangkannya ke api yang hendak membakar tubuh nabi Ibrahim. Berbeda halnya dengan cicak yang meniupkan untuk memperbesar api yang membakar Ibrahim. Maka jika diibaratkan, tentukanlah posisi kita sebagai burung pipit meskipun tampak sedikit yang dilakukan ia menjadi pembela kebenaran daripada cicak yang melegalkan kezaliman.

Wallahua'lam bis showab

Oleh: Lisa Herlina, Sahabat Tinta Media

Aksi Bullying Makin Nyaring

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 17, 2024    Comment   

Aksi Bullying Makin Nyaring

Tinta Media - Liputan6.com, Jakarta, Penyidik Polresta Barelang, Kepulauan Riau menangkap 4 orang wanita yaitu N(18) ,RRS (14), M(15), AK(14)  terduga pelaku perundungan dan 2 orang korban penganiayaan berinisial SR(17) ,TF(14)," kata Nugroho di lansir dari Antara, Minggu (3/3/2024). 

Aksi bullying-membullying ternyata masih kerap terjadi di kalangan para remaja. Rendahnya taraf pendidikan dan pola pengasuhan orang tua terhadap anak, seperti kekerasan verbal caci maki, fisik artifisial /factual misalkan game -game dalam gadget dan film-film action bisa menjadi pemicu hal-hal tersebut. 

Miris terkadang anak - anak di dalam rumah terlihat baik dan taat kepada orang tua tapi ketika sudah berada di lingkungan luar anak-anak berubah drastis. PR buat kita para orang tua mengapa bisa terjadi seperti itu seakan akan anak-anak memiliki dua kepribadian. 

Gagalnya sistem pendidikan mencetak anak didik yang berkepribadian mulia. Marak situs-situs online yang beredar yang memicu kekerasan, pembunuhan, seksualitas dan lainnya. Sanksi yang diterapkan terhadap anak sebelum dewasa sangatlah rendah, model peradilan seperti inilah yang menjadi celah banyaknya kasus perundungan di kalangan remaja yang tidak membuat jera para pelakunya. 

Dalam lingkup Islam, Islam memiliki sistem yang sempurna yang menjamin terwujudnya kepribadian-kepribadian yang mulia baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Situs-situs online yang beredar akan di saring dan di batasi peredarannya. Islam memiliki sanksi yang tegas yang mampu memberikan efek jera kepada pelakunya. Dengan menetapkan pertanggungjawaban seseorang dalam batas seorang anak dikatakan dewasa yaitu usia 15 tahun. 

Saatnya beralih ke sistem Islam karena Islam merupakan solusi yang sistematis dan komprehensif. Karena dengan Islam kejahatan akan bisa di minimalisir meski tidak hilang sama sekali. Karena futur dan takwa itu senantiasa ada. Akan tetapi setiap orang akan tertarik pada yang namanya kebaikan karena Islam merupakan rahmatan lil 'aalamin. 

Wallahu a'lam bish shawwab.

Oleh: Ummu Zaki

Sahabat Tinta Media 

Urgensi Akhiri Aksi Perundungan

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 21, 2023    Comment   

Urgensi Akhiri Aksi Perundungan

Tinta Media - Di dunia pendidikan saat ini kian hari kian memprihatinkan. Bagaimana tidak, angka kasus aksi perundungan bukannya semakin berkurang, yang ada malah semakin bertambah. Korban perundungan bukan hanya kepada sesama siswa tapi juga ada yang dengan lancangnya melakukan perundungan kepada guru sendiri. Tak hanya terjadi di dalam institusi sekolah saja namun juga terjadi di lembaga pondok pesantren. 

Miris memang, di saat orang tua menyekolahkan anak untuk dididik dan dibina agar menjadi pribadi yang berwawasan luas dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan cita-cita orang tua, malah jadi bumerang. 

Kurikulum pendidikan saat ini tersistematis membentuk kepribadian individu para siswanya menjadi individu yang sekuler. Tanpa disadari membentuk karakter penindas yang mengesampingkan iman. Mereka tak peduli aksinya itu berdosa atau tidak, tak peduli juga bisa membuat korbannya terkapar, yang penting bisa menyalurkan emosinya sampai puas. 

Sebelum makin banyak lagi korban perundungan, seluruh elemen yang memiliki wewenang dalam mengatur sistem pendidikan harus cepat tanggap beralih ke sistem pendidikan Islam yang mengutamakan pembentukan aqidah, pola pikir dan pola sikap sesuai dengan aturan Islam.

Oleh: Siti

Sahabat Tinta Media

Aksi Tak Membuat Pemerintah Luluh, Nasib Buruh Makin Keruh

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 19, 2023    Comment   

Aksi Tak Membuat Pemerintah Luluh, Nasib Buruh Makin Keruh

Tinta Media - Seolah menjadi agenda tahunan, aksi buruh pasti terjadi, tak terkecuali di tahun ini. Pada Kamis, 30 November 2023, terjadi aksi para buruh se-Jawa Barat. Mereka berunjuk rasa selama tiga hari berturut-turut ke Gedung Sate. Massa menuntut kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen, sebagaimana kenaikan upah yang telah di rekomendasikan bupati kota se- Jawa Barat. Namun, tuntutan mereka ditolak Gubernur Jabar Bey Machmudin.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Bandung Wagianto sangat kecewa. Menurutnya, setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki karakteristik dan budaya berbeda. Keputusan yang diambil oleh PJ Gubernur Jawa Barat selain tidak mengikuti rekomendasi dari wali kota dan bupati se-Jawa Barat, juga dianggap terlalu memaksakan kehendak dengan menetapkan kenaikan UMK 2024 Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang jelas-jelas ditolak buruh. 

Keputusan PJ Gubernur Jawa Barat sangat menyesakkan dada para buruh. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 hanya sebesar 3,57 persen. Secara serentak , buruh meminta kenaikan 15 persen. Ketua SPSI berharap, kenaikan upah tahun ini berkisar antara tujuh atau delapan persen. Para buruh kecewa keinginan tidak terlaksana. Akhirnya, untuk meluapkan kekecewaan usai aksi di Gedung Sate, seluruh  massa aksi diinstruksikan lanjut ke pintu tol Pasteur. Tak ayal, aksi buruh ini memadati kawasan pintu tol Pasteur sehingga membuat kemacetan total dan melumpuhkan arus lalu lintas di gerbang masuk ke Kota Bandung dari arah barat. 

Sudah tidak asing lagi bahwa aksi unjuk rasa para buruh tiap tahun terus menghiasi negeri ini, dan terus berulang. Akan tetapi, yang dihasilkan dari aksi-aksi itu hanyalah kekecewaan, seakan semua itu sudah biasa tanpa ada penyelesaian yang berarti. 

Sejatinya, persoalan upah buruh akan terus ada selama solusi masalah upah-mengupah diatasi dengan paradigma kapitalis. Kita tahu bahwa dalam sistem kapitalisme, negara turut campur dalam penentuan gaji pekerja. Negara membebani para pengusaha dengan melimpahkan tanggung jawab kepada perusahaan. Besarannya pun dihitung dari biaya kebutuhan dasar.

Semua ini terjadi karena sistem kapitalisme sekularisme masih bercokol di negeri kita ini. Jelas, selama sistem ini masih diemban, maka kekecewaan demi kekecewaan pasti akan terjadi. Hal ini karena sistem kapitalisme landasannya adalah sekularisme, menjauhkan agama dari kehidupan.

Masyarakat hidup untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, tak peduli halal haram. Pemerintah dan pengusaha tak peduli apakah buruh akan buntung, yang penting mereka untung.

Semua itu tidak akan pernah terjadi pada sistem pemerintahan Islam. Pada sistem pemerintahan Islam, penguasa bukan hanya asal dalam menjalankan tugas semata, tetapi berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 

Dalam Islam, penguasa tidak turut campur dalam menentukan upah pekerja. Semua diserahkan kepada pengusaha dan pekerja yang sebelumnya sudah terikat satu kontrak (akad) yang sudah disetujui yang pasti adil dan saling rida di antara keduanya, baik keridaan terhadap upah, jam kerja, dan jenis pekerjaan. Metika keduanya sepakat, barulah pekerjaan dilakukan. 

Sistem upah yang adil akan terwujud dalam Islam. Seorang pekerja mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan. Kalau pekerjaannya berat, upah pun besar. Begitu pun sebaliknya, ketika upahnya tidak mencukupi kebutuhan hidup, negara akan membantu. Semua pasti ada solusi yang menjadikan hubungan buruh dan pengusaha harmonis.

Jika pun ada persoalan, pasti terselesaikan dengan adil dan aman. Itulah Islam. Sejarah mencatat selama 14 abad lamanya sistem Islam berdiri. Masyarakat sejahtera, aman, sentosa. Islam membawa rahmat bagi seluruh alam karena mengatur urusan masyarakatnya berlandaskan pada aturan yang datang dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Swt. 

Wallahu 'alam bishshawab.

Oleh: Heni Ruslaeni 

(Ibu rumah tangga)

Agenda Aksi Buruh Tolak Pengesahan RUU P3

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 12, 2022    Comment   

Agenda Aksi Buruh Tolak Pengesahan RUU P3

Tinta Media - Merespon Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU P3), para buruh yang tergabung dalam gerakan buruh Indonesia berencana aksi demo tanggal 15 Juni 2022.

"Gerakan buruh Indonesia mengagendakan aksi demo tanggal 15 Juni 2022," ungkap narator dalam Serba-serbi: Tolak Pengesahan RUU P3, Buruh Sengsara di Bawah Kebijakan Kapitalis, Selasa (7/6/2022) melalui kanal Youtube Muslimah Media Center.

"Tidak hanya itu, para buruh akan melakukan mogok nasional selama tiga hari tiga malam dan juga berencana melakukan yudicial review, baik itu uji formil maupun uji materiil ke Mahkamah Konstitusi," lanjutnya.

Narator menjelaskan bahwa aksi buruh tersebut adalah buntut dari pengesahan Rancangan Undang-Undang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau RUU P3 dalam agenda rapat paripurna, Selasa, 24/05/2022 oleh DPR.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kata narator dalam konferensi pers, Sabtu, 4 Juni 2022 menyebut Revisi UU P3 bagi Partai Buruh hanya akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum. Akal-akalan yang dimaksud adalah untuk memasukkan kembali pembahasan Omnibus law tentang sebuah metode yang dibenarkan dalam pembentukan Undang-undang.

"DPR kejar tayang dan mementingkan pengusaha hitam yang memanfaatkan Omnibus law untuk kepentingan pribadi. Dengan masuknya Omnibus law dalam Revisi Undang-Undang P3 maka pemahaman tentang Omnibus law Cipta Kerja akan dilanjut," ujar Said.

"Penolakan buruh terhadap UU Cipta Kerja hingga RUU tersebut telah disahkan sejatinya menunjukkan bahwa UU tersebut memang sarat kedzaliman. Sebab, UU tersebut hanya memuluskan jalan investor untuk meraih keuntungan sementara rezim meminggirkan peran buruh. Hal ini terlihat dari banyak pasal dalam UU tersebut yang berisi upaya menggenjot investasi. Karenanya, semua hal yang dianggap menghambat investasi harus dihilangkan dengan membuat regulasi baru yang bisa menggantikan berbagai regulasi lama secara serentak," lanjut narator.

Ia menyebutkan, Untuk Cluster ketenagakerjaan, dari pasal-pasal yang ada dianggap kurang menarik minat investor akibat tingginya upah buruh dan banyaknya tuntutan buruh. Alhasil, dalam UU Cipta Kerja formula perhitungan Upah Minimum Pekerja dapat dihitung berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi sesuai pasal 88D UU Cipta Kerja. Penggunaan frasa "dapat" dalam penentuan Upah Buruh Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sangat merugikan buruh karena penetapan UMK bukan kewajiban gubernur sehingga bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini mengakibatkan upah murah.

"Perlu disadari bahwa kedzaliman dan kejahatan regulasi ini lahir dan akan berulang lahir dari rahim sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah tanah subur yang menumbuhkan model pemerintahan korporatokrasi," pungkasnya.[] Yupi UN

Ketua GP-PMI: Perubahan Hakiki Tidak Lahir dari Sistem yang Salah

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 01, 2022    Comment   

Ketua GP-PMI: Perubahan Hakiki Tidak Lahir dari Sistem yang Salah

Tinta Media  - Ketua Gerakan Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (GP-PMI) Rizqy Awal dalam himbauannya ke kalangan mahasiswa, buruh, berbagai elemen dan beberapa gerakan yang terjun tanggal 21 April 2022  menyatakan perubahan hakiki tidak lahir dari sistem yang salah dan dipertahankan ini. 

“Dari kenyataan yang terjadi, sudah sepatutnya aksi kita butuh visi jelas sebab perubahan hakiki tidak lahir dari sistem yang salah dan dipertahankan ini,” tuturnya dalam live aksi 21 April: Sampaikan Pesan Penting Untuk Aksi Mahasiswa dan Buruh, Kamis (21/4/2022) di kanal Youtube MimbarTube.

Ia mengungkapkan aksi yang dilakukan harus membawa perubahan yang tidak bersifat sementara dan parsial tersebab tuntutan aksi terpusat pada perkara yang cabang. Harus ada perubahan hakiki yang terwujud dengan menyadari solusi yang besar dari ini (solusi yang ditawarkan dalam aksi)

“Maka visi kita yang benar akan melahirkan perubahan yang benar sehingga terwujud perubahan hakiki ketika kita menyadari bahwasanya ada solusi yang lebih besar dari ini,” ungkapnya.

Ia berharap aksi yang dilakukan ini menemui solusi pada setiap permasalahan. “Kita berharap meluruskan aksi dengan mencari apa penyebab semua permasalahan bukan menyelesaikan akibat agar negara ini membaik. Kita tidak menginginkan penggantian pemimpin tapi pada faktanya kondisi negeri ini tidak berubah membaik,” harapnya.

Ia mengingatkan pada bulan Ramadhan ini, meminta kepada semua pihak untuk kembali menjadi pribadi yang bertakwa dengan menjadikan Islam sebagai bagian dari solusi. “Bukankah keberkahan pun akan tercurah pada negeri yang menerapkan Islam secara sempurna. Sebagaimana janji Allah SWT dalam Surat Al-Araf ayat ke 96 (yang artinya) kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Kami siksa mereka atas perbuatannya,” ujarnya.

Baginya mimpi jika berharap penguasa di sistem ini mengurusi rakyatnya. “Bagi penguasa, rakyat hanya diperlukan suaranya di 5 tahun sekali, juga sebagai background foto pencitraan dan sumber wajib pajak. Maka wajar menurutnya berbagai tuntutan yang diajukan pada aksi tidak terwujud dengan tuntas," ungkapnya.

Tuntutan Aksi

Menurutnya, ada enam tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo beserta pemerintahannya untuk segera ditindaklanjuti, yakni:

Pertama, menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Sejak masa reformasi berganti-ganti pemimpin tapi kondisi negeri kita sendiri tidak lebih baik dari sebelumnya, pokok persoalannya ada di dalam penerapan sistem kita pada hari ini. Bagi demokrasi Pemilu adalah harga mati,” katanya.

Kedua, mengkaji ulang Undang-Undang (UU) IKN yang berimbas pada kerusakan ekologi dan sosiologi. "Tak kalah mengkhawatirkan lagi dampak sosial dari UU IKN yang sengketa lahannya antara rakyat dan penguasa,” ucapnya.

Ketiga, mendesak menstabilkan kebutuhan harga pokok. “Kenaikan harga sembako seolah-olah menjadi hal biasa terutama menjelang puasa dan tahun baru. Tidak ada solusi, yang terjadi justru kenaikan harga-harga barang dan jasa yang termasuk kebutuhan dasar manusia sementara individu tidak juga naik, tak satu pun pemimpin hasil pemilu yang mampu mengatasi hal ini dengan tuntas,” ujarnya

Keempat, mengusut mafia minyak goreng. Karut-marut persoalan minyak goreng mulai dari langka dan dilepaskannya ke pasaran dengan harga yang fantastis.
“Sebagai penghasil CPO terbanyak di seantero dunia namun tidak mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Tuntutan mahasiswa untuk mengusut mafia minyak goreng kemungkinan tidak akan terlaksana meskipun kita tahu sudah ditetapkan sejumlah nama menjadi tersangka,” terangnya.

Kelima yaitu menyelesaikan konflik agraria. Dan tuntutan keenam, yakni memenuhi janji-janji kampanye.
“Diduga kuat akan teramat berat dan utopia untuk terealisasi,” pungkasnya. [] Ageng Kartika

Aksi Mahasiswa: Perubahan Apa yang Diinginkan?

@tintamedia 0 Dibaca    April 23, 2022    Comment   

Aksi Mahasiswa: Perubahan Apa yang Diinginkan?

Tinta  Media - Ada penampakan yang tidak biasa di bulan Ramadan tahun ini, tepatnya Senin, 11 April 2022 kemarin. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan memenuhi Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta. Aksi ini digelar sebagai representasi rasa kecewa mereka kepada pemerintah yang dinilai tidak becus mengatasi masalah sehingga membuat masyarakat hidup dengan kesulitan. Prahara minyak goreng yang dipermainkan oligarki, harga-harga pangan yang naik, pasal-pasal bermasalah UU IKN, dan penundaan Pemilu 2024 menjadi isu utama yang disuarakan oleh mahasiswa dalam aksinya tersebut.

Sebelumnya, para mahasiswa sudah melakukan aksi di ring satu Istana Negara pada 1 April 2022. Sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus melakukan long march dari Kampus Trisakti menuju Istana Negara. Kemudian disusul aksi mahasiswa dari berbagai daerah, seperti di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, pada hari Rabu, 6 April 2022; di Jambi dan Majalengka, Jawa Barat pada hari Kamis 7 April 2022, di Makassar, dan di Palembang.

Aksi-aksi ini menjadi berita gembira. Sudah seharusnya mahasiswa tidak hanya berkutat di ruang kelas dengan sederet dektat buku, jurnal, dan perlombaan, karena ruang kuliah mereka yang sesungguhnya adalah lingkungan masyarakat. Karakter khas mereka sebagai agent of change maupun social control, menjadi salah satu power (kekuatan) untuk menjaga nilai dan norma sosial di masyarakat.

Jadi, memang tidak boleh mahasiswa berjauhan dan dijauhkan dengan rakyat, karena sama saja menjauhkan ikan dari air. Pun karakter khas mahasiswa ini menjadikan mereka sebagai species yang memiliki critical thinking untuk mengkritisi kezaliman yang dilakukan penguasa dan mencarikan solusi masalah tersebut. Oleh karena itu, langkah mahasiswa turun ke jalan sebagai respon kondisi saat ini, sudah benar.

Namun, yang perlu dan penting dipahami oleh mahasiswa agar perjuangan mereka menghasilkan perubahan yang sahih, tentu mereka harus membawa bekal. Bekal ini bukan hanya sekadar rasa kecewa dan amarah semata, melainkan bekal pemikiran yang ideologis.

Kenapa harus pemikiran ideologis? Sebab jika sebuah pergerakan itu hanya didasari oleh perasaan (syu’ur), arah perubahan itu seperti suara kawanan sapi yang sedang melenguh karena kelaparan. Mereka bersuara, tetapi tidak begitu diperhitungkan. Akhirnya, tuntutan itu akan berulang dari masa ke masa sebagaimana yang sudah terjadi sebelumnya.

Mengapa harus perubahan ideologis? Sebab jika yang dituntut hanya penguasa memperbaiki kinerjanya, menurunkan harga-harga barang, merevisi UU yang bermasalah, atau bahkan tuntutan mengganti pemimpin, selama sistemnya masih sekularisme kapitalisme, kekacauan akan terus terjadi.

Syaikh Taqiyyuddin an Nabhani rahimahullah, dalam kitabnya Nizamul Islam bab Qiyadah Fikriyah mengatakan, masyarakat itu dipengaruhi oleh pemikiran yang sama, perasaan yang sama, dan sistem yang sama. Jadi, jika pemikiran, perasaan, dan sistem yang ada di masyarakat masih sekularis-kapitalis, maka rakyat jangan berharap memiliki pemimpin sekelas Khalifah Umar bin Khattab, jangan bermimpi memiliki pemimpin sekelas Harun ar Rasyid, dan khalifah-khalifah lainnya.

Hal ini karena sistem sekuleris-kapitalislah, negara berubah jati diri dari negara riayah (pengurus) menjadi negara jibayah (pemalak) yang super duper tega kepada rakyatnya. Prahara minyak goreng menjadi salah satu dari sekian list kezaliman penguasa.

Perubahan idelogis yang dimaksud tidak lain adalah menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan. Ini karena Islam diturunkan oleh Allah Swt. sebagai penjelas segala sesuatu.

Allah Swt. berfirman dalam surah An Nahl ayat 89 :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”

Islam memiliki konsep-konsep kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam hal akidah dan ibadah. Islam pun mengatur hubungan manusia dengan diri mereka sendiri dalam hal makanan, minuman, akhlak, dan pakaian. Islam pun mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pemerintahan termasuk bentuk negara, bahkan mengatur politik dalam dan luar negeri. 

Inilah tsaqafatul izzah yang dimiliki kaum muslimin, yaitu pemikiran-pemikiran yang akan membawa mereka kepada kemuliaan jika diterapkan secara praktis oleh negara, yakni Daulah Khilafah.

Adanya Khilafah yang menerapkan ekonomi Islam, mampu menuntaskan keculasan para oligarki yang mempermainkan kebutuhan pangan rakyat demi keuntungan mereka sendiri. Adanya Khilafah yang menerapkan politik Islam, mampu melahirkan pemimpin berjiwa periayah (pengurus) bukan pemimpin rakus kekuasaan seperti saat ini. Adanya Khilafah, dunia akan diliputi kemuliaan dan keberkahan, hingga orang zalim pun malu berbuat nista.

Perubahan seperti inilah yang seharusnya dibawa dan disuarakan oleh mahasiswa. Perubahan seperti ini tidak akan terwujud secara sahih jika perubahan yang diusung dengan cara people power, kudeta, atau partisipasi dalam parlemen. Sebab, semua itu adalah metode perubahan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ.

Agar terwujud perubahan sahih, maka arah pergerakan yang dibawa mahasiswa haruslah seperti yang dicontohkan Rasulullah ﷺ ketika beliau memperbaiki sistem kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliyyah, yaitu dakwah politis bersama kelompok Islam ideologis yang memperbaiki pemikiran umat. Sehingga, masyarakat menyadari kesahihan pemikiran, perasaan, dan sistem Islam untuk menggantikan sistem batil sekuleris-kapitalis ini. Wallahu a’lam.

Oleh: Nonik Sumarsih
Aktivis Dakwah Kampus dan Mahasiswi Pascasarjana

SELAIN TURUNKAN JOKOWI, MAHASISWA JUGA INGINKAN KHILAFAH

@tintamedia 0 Dibaca    April 16, 2022    Comment   

SELAIN TURUNKAN JOKOWI, MAHASISWA JUGA INGINKAN KHILAFAH

Tinta Media - Ternyata aspirasi mahasiswa tak hanya melulu tolak tunda Pemilu dan Tolak Jokowi tiga periode. Dalam diskusi online di akun YouTube Ahmad Khozinudin channel (Ahad, 10/4) dengan tema 'menakar aspirasi mahasiswa, menghitung umur kekuasaan rezim Jokowi' saya menjadi host dalam acara tersebut, ternyata ada aspirasi lain yang menggelayuti benak mahasiswa.

Afandi Ismail selaku Ketua Umum PB HMI menyatakan dengan tegas HMI menginginkan Jokowi turun pada aksi 11 April hari ini. Sementara Rizky Awal menyatakan perlunya Indonesia ganti sistem dengan sistem yang adil, yakni sistem Islam.

Sejalan dengan aspirasi sistem Islam, Bung Agung Wisnu Wardhana selaku aktivis 98 kembali menawarkan proposal Khilafah. Menurut Rizky Awal, Khilafah juga sudah menjadi perbincangan alternatif sistem di kalangan mahasiswa.

Agung selanjutnya mengingatkan, spirit pergerakan mahasiswa bukan hanya didasarkan oleh dorongan moral melainkan harus berdasarkan kesadaran ideologis. Menurutnya, kegagalan reformasi 98 salah satu penyebabnya adalah dorongan perubahan ideologis tidak hadir, pergerakan hanya didasarkan pada motivasi menjatuhkan Soeharto.

Untuk isu Khilafah ini, Agung juga menawarkan kepada HMI juga mahasiswa pada umumnya untuk juga mendiskusikan isu Khilafah. Bahkan, Bung Agung sempat mengajak saya untuk menyambangi Sekretariat HMI untuk mendiskusikan Khilafah lebih lanjut.

Melalui diskusi tersebut, sebenarnya publik perlu tahu bahwa ternyata tuntutan mahasiswa tidak ecek-ecek. Bukan sekedar tolak tunda pemilu dan tolak Jokowi tiga periode, mereka ternyata juga menuntut Jokowi mundur.

Lebih lanjut, mahasiswa ternyata sudah mulai memperbincangkan Khilafah sebagai alternatif sistem. Mereka sadar, akar masalah negeri ini adalah bercokolnya sistem kapitalisme liberal. Sistem ini yang harus diamputasi dari negeri ini.

Siapapun presidennya, jika sistemnya tetap kapitalisme liberal, maka mimpi saja menginginkan kesejahteraan rakyat. Agung juga menegaskan, pada faktanya sistem yang diterapkan di negeri ini adalah kapitalisme liberal.

Sistem itulah, yang menyebabkan BBM naik, minyak goreng mahal dan langka, liberalisasi sektor minerba dan migas, kesenjangan, ketidakadilan, dan berbagai problematika yang mendera bangsa Indonesia. Sebagaimana berulang kali disampaikan, Bung Agung Wisnu Wardhana kembali menawarkan proposal Khilafah kepada segenap elemen anak bangsa di negeri ini.

Semoga, pergerakan mahasiswa semakin menyadari problem yang dihadapi di negeri ini adalah problem sistem. Sehingga, yang diganti bukan hanya rezim, melainkan juga sistem.

Mengganti rezim Jokowi yang zalim memang mendesak, tetapi mengganti sistem kapitalisme liberal yang menindas jauh lebih mendesak. Bangsa Indonesia butuh ganti rezim, ganti sistem. Butuh Syariah dan Khilafah untuk menggantikan kapitalisme liberal.[]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat