Tinta Media - Kementerian Pertanian mulai buka-bukaan terkait mekanisme program makan bergizi gratis yang diusung oleh kabinet Prabowo-Gibran. Diketahui, makan bergizi gratis merupakan program unggulan Prabowo dalam kampanye pilpres 2024.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa program makan bergizi bagi anak anak sekolah di rencanakan mulai berjalan pada tahun 2025. Program yang dulu dinamai makan siang gratis ini akan menjangkau sekitar 83 juta siswa.
Sementara, untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging, pemerintah akan membuka peluang sektor swasta untuk impor sapi hidup. Dia mengungkapkan bahwa ada sekitar 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berkaitan untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi. Pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam hal perizinan dan menyiapkan lahan seluas 1 juta hektare untuk memelihara sapi.
Dalam kunjungan kerja di Jepang, Sudaryono menyatakan bahwa dirinya berharap ada keterlibatan mereka dalam program ini. (merdeka.com, 17/10/2024)
Makan bergizi gratis merupakan program untuk rakyat dengan adanya klaim perbaikan gizi anak sekolah dan pembentukan generasi yang sehat. Akan tetapi, sejatinya yang mendapatkan keuntungan adalah perusahaan besar, sebagai pemasok bahan baku. Kita tahu bahwa upah tenaga kerja tentu saja mengikuti ketentuan upah secara umum dalam kapitalisme.
Proyek berdana besar ini tentu juga membuka celah korupsi. Makan bergizi gratis ini ibarat tambal sulam ala kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi, khususnya kesehatan/kecukupan gizi.
Ini tidak sama dengan penyelesaian persoalan di dalam Islam. Negara Islam tidak perlu program khusus karena kebijakan negara memang harus menjamin kesejahteraan rakyat, tidak hanya anak sekolah saja. Hal ini karena negara bersifat ro'in (pengatur) dan junnah (perisai).
Penerapan sistem ekonomi Islam dilakukan dalam rangka menjamin terwujudnya kesejahteraan melalui tercapainya ketahanan pangan. Apalagi, negara memiliki berbagai macam sumber pemasukan yang akan menjadikan negara mampu menjamin kesejahteraan rakyat.
Adanya pejabat yang amanah, memiliki keimanan yang kuat akan mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya, termasuk memperkaya pribadi. Sudah saatnya kita berjuang untuk tercapainya institusi daulah Islam dalam bingkai daulah al khilafah. Wallahu a'lam bish shawaab.
Oleh: Elis R( Bunda Tafhan)
Muslimah Peduli Generasi
