Tinta Media - Sepintas program MBG (Makan Bergizi Gratis) terlihat sangat membantu generasi, terutama para pelajar yang sedang dalam masa pertumbuhan. Program ini diharapkan dapat mencegah stunting pada anak, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia, serta meningkatkan ketahanan pangan. Meskipun pada awal kemunculannya program ini memicu polemik, apalagi anggaran awal fantastis sekitar 450 Triliun, tetapi saat ini sudah ditetapkan menjadi 71 Triliun.
Dalam laman Tirto.id (21/10/2024), Ekonom Senior Indef (Institute for Development Economics and Finance) Didik J Rachbini, menyarankan pemerintah agar memberikan pelaksanaan program makan siang gratis ini untuk para usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah ini akan meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan para 'bandit' atau pihak yang mengambil untung.
Menurut Didik, anggaran jumbo ini memiliki banyak peluang kecurangan mulai dari pengadaan bahan baku hingga pendistribusian. Didik juga mengatakan bahwa program ini dimaksimalkan agar jangan diberikan kepada pengusaha luar (impor). Jika di Indonesia tidak ada bahan yang diperlukan, maka sebaiknya mencari bahan pangan lokal yang bisa dijadikan alternatif.
Kepentingan Abadi dalam Sistem Demokrasi
Bukan berprasangka buruk, hanya saja sudah bukan rahasia umum lagi bahwa sistem sekuler kapitalis ini begitu mengagungkan materi. Setiap tindakan atau kebijakan yang dilakukan pasti memberikan keuntungan bagi pihak terkait. Seperti dalam program MBG ini, yang paling diuntungkan adalah perusahaan besar, sebagai pemasok bahan baku utama. Seperti yang dikatakan Pak Didik di atas, proyek bernilai triliunan ini sangat mungkin ada kecurangan.
Jika memandang permasalahan stunting dan gizi buruk, akan dapat kita temui fakta bahwa persoalan ini muncul dari tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Mengapa bisa terjadi? Karena angka pendapatan lebih rendah daripada pengeluaran. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu hal yang paling memengaruhi kesehatan masyarakat.
Jadi, makanan bergizi gratis ini bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan stunting dan gizi buruk. Seharusnya, yang diberantas paling awal adalah kemiskinan. Kemiskinan ini terbentuk dari sulitnya lapangan pekerjaan, mahalnya harga bahan-bahan pokok, kenaikan harga BBM dan Listrik, mahalnya biaya pendidikan sehingga banyak anak putus sekolah, yang akhirnya menjadi pengangguran atau pengusaha serabutan. Mereka akan kesulitan mencari pekerjaan sebab salah satu syarat utama pekerja adalah memiliki ijazah minimal SMA sederajat.
Bahkan, di awal percobaannya saja sudah banyak kejanggalan yang terlihat, mulai dari anggaran awal sebesar Rp15.000 menjadi Rp7000. Lalu, susu sapi diganti menjadi susu ikan, padahal pakar gizi menyatakan bahwa proses yang panjang dan lama akan mengurangi kadar gizi pada ikan, bahkan lebih baik jika ikan dimasak langsung saja.
Belum lagi proses produksi ini tentu harus menggunakan alat yang canggih dan modal yang besar, yang pada akhirnya hanya bisa dilakukan perusahaan, bukan oleh para petani, sehingga sudah sangat jelas siapa yang akan diuntungkan nanti.
Kemiskinan ini terjadi akibat kelalaian pemerintah dalam mengurusi rakyat, karena dalam sistem demokrasi, negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, bukan pengurus rakyat. Program MBG ini sudah terlihat ada kepentingan bisnis di baliknya. Program ini seperti industrialisasi dan investasi di bidang pangan, mulai dari rencana impor, penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi sudah terlihat akan dilaksanakan oleh perusahaan raksasa, bukan petani kecil dengan keterbatasan alat.
Islam Menjamin Kemaslahatan Generasi
Dalam Islam pemerintah bertugas sebagai ra'in (pengurus) umat, bukan penguasa. Sehingga, pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang menekan atau merugikan rakyat. Negara wajib memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan pokok, ataupun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Juga memberikan jaminan keamanan dan perlindungan untuk setiap rakyat. Ini semua dilakukan negara tanpa menyulitkan dan memberatkan rakyat.
Dalam kasus pendidikan dan kesehatan, negara memberikannya secara gratis, dan menjamin pelayanan terbaik, memberikan pendidikan yang berbasis akidah Islam agar terbentuk generasi yang gemilang dan mulia. Negara memudahkan rakyat mengakses kebutuhan pokok, seperti harga-harga yang standar dan tidak mahal, juga memberikan sanksi terhadap siapa pun yang berbuat kecurangan.
Makanan bergizi adalah hak setiap warga negara, bukan hanya untuk orang tidak mampu saja. Negara harus mengatur akses makanan bergizi agar harganya tetap terjangkau, serta pendistribusian bisa merata ke seluruh penjuru daerah, dan berupaya agar tidak terjadi kelangkaan. Negara juga harus mengalokasikan anggaran negara dengan tepat dan jujur. Dalam Islam, setiap pemerintah memiliki kesadaran bahwa perbuatan mereka kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sehingga mereka takut untuk berbuat sewenang-wenang.
Khatimah
Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur setiap aspek kehidupan, mulai dari kehidupan individu hingga urusan bernegara. Dengan menerapkan aturan yang berasal langsung dari Allah Swt., manusia akan merasakan kemaslahatan, kedamaian, dan kesejahteraan yang tidak akan pernah tercapai dalam sistem lainnya selain Islam. Wallahu 'alam bishawab.
Oleh: Audina Putri
(Aktivis Dakwah Muslimah)
