Tinta Media - Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky mengungkapkan
implikasi gugatan warga untuk tidak beragama jika nanti dikabulkan oleh MK.
"Ada implikasi seriusnya gugatan warga terhadap
undang-undang adminduk dan undang-undang HAM untuk tidak beragama seandainya nanti dikabulkan
oleh MK," tuturnya dalam Kabar Petang Cegah Legalisasi Ateisme dan
Komunisme? Selasa (28/10/2024) di kanal Youtube Khilafah News.
Pertama, akan memberikan legalitas bagi komunisme di negeri
ini. Selama ini, ujarnya, orang masih ada rasa anti terhadap komunisme
karena punya sejarah panjang yang telah memberontak dan melakukan makar
terhadap negara ini. "Ada G30S/PKI yang dulu membantai para Jenderal
Revolusi," imbuhnya.
Menurutnya, jika ini diberikan ruang boleh tidak beragama
maka akan semakin mendapat legalitas untuk tumbuh ajaran-ajaran komunis di
negeri ini. "Nah itu yang mungkin bagi sebagian masyarakat kita tentu akan
mempertanyakan lebih serius," sambungnya.
Kedua, kalau itu jadi legal maka ini bukan sekedar pemenuhan
hak bagi warga negara yang mengabulkan tetapi ada upaya secara sistematis itu
melakukan kampanye agar orang tidak beragama. "Jadi, mendapat
legalitas kemudian dikampanyekan jadi lebih masif orang yang awalnya mungkin
agak ragu-ragu agak takut atau sungkan," tegasnya.
Akhirnya, dengan adanya legalitas tersebut, katanya,
orang akan semakin masif dan berani serta semakin leluasa untuk menyebarkan
paham komunisme yang bagi sebagian masyarakat masih trauma dengan ajaran
komunisme.
"Apalagi kalau mengetahui bahwa mereka hidup di
negara yang berasaskan Pancasila dan Undang Dasar 45 landasan ideal maupun
landasan konstitusionalnya. Nah, itu di sila pertama mengajarkan harus ada
ketuhanan. Sementara mereka tak beragama itu kan mereka ingin tidak ada Tuhan
sebenarnya posisinya di situ," ulasnya.
Dan intinya, menurut Wahyudi, mereka tidak mau diatur.
"Nah ini yang akan memberikan dampak yang sangat serius ke depan kalau MK
mengabulkan persoalan bolehnya orang tidak beragama," pungkasnya.[]
Muhammad Nur
