Tinta Media – Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, kuota BBM dan LPG subsidi menjadi bancakan sehingga kuota selalu jebol.
“UU APBN mengamanatkan agar subsidi BBM dan LPG 3 kg disalurkan tepat sasaran. Ini maksudnya agar APBN tidak sekarat, agar tidak ada permainan kuota BBM dan LPG subsidi, agar tidak terjadi kasus BBM ilegal di masyarakat. Namun yang terjadi sebaliknya, kuota BBM dan LPG subsidi malah menjadi bancakan, sehingga kuota selalu jebol,” tuturnya kepada Tinta Media, Ahad (17/11/2024).
Ia melanjutkan, meski pemerintah sudah menjerit- jerit meminta BBM subsidi dan LPG subsidi 3 kg dikendalikan, dibatasi konsumsinya, disalurkan kepada yang berhak saja, namun pihak yang ditugasi seperti tidak mendengar.
Ia menduga, sulitnya membatasi BBM subsidi ini karena keuntungan yang menggiurkan. “Pendapatan dan keuntungan para pebisnis yang ikut dalam membisniskan BBM dan LPG subsidi sangat menggiurkan dan melimpah ruah,” tukasnya.
Di sisi lain, ia heran, penjualan BBM nonsubsidi yang ditarget agar bisa menyelamatkan APBN justru semakin turun.
“Jangan-jangan BBM subsidi dan LPG subsidi malah diperdagangkan sebagai BBM dan LPG nonsubsidi, akibat sistemnya bocor, jebol, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semua ini harus direview oleh pihak independen demi penyelamatan APBN dari rongrongan semacam ini,” duganya.
Dengan kondisi semacam itu, Salamuddin memastikan, adanya kegagalan dalam berbagai sisi, mulai dari kegagalan agenda transisi energi karena yang dijual ini BBM kotor atau bahan bakar kotor, juga kegagalan dalam pengendalian subsidi sebagai agenda utama dalam penyelamatan APBN.
“Ini dapat disebut sebagai kegagalan sistemis semua aspek dalam diskursus swasembada energi," pungkasnya.[] Muhammad Nur
