Tinta Media - Direktur Siyasah Institute Iwan Januar berharap pemerintahan baru lepas dari paradigma ideologi sekularisme-kapitalisme. “Harus lepas dari paradigma ideologi sekularisme-kapitalisme,” ujarnya kepada Tinta Media, Senin (21/10/2024).
Menurut Iwan, rusaknya negeri ini di segala sektor, termasuk hukum dan pemberantasan korupsi karena cara berpikirnya sekuler. Korupsi hanya soal uang dan hukuman, bukan lagi soal moral dan takwa pada Allah Swt. “Padahal, pencegahan yang paling kuat itu kekuatan ruhiyah, takwa,” tegasnya.
Aturan-aturan yang datang dari ideologi kapitalisme ini dinilai Iwan sudah nyata merusak segala lini; hukum menjadi tidak adil, ekonomi menciptakan kesenjangan sosial dan eksploitasi kekayaan alam untuk segelintir orang, moralitas bangkrut dengan maraknya perzinaan, kekerasan seksual, dan sebagainya. “Obatnya hanya satu, perbaiki dari dasar sampai ke atapnya dengan Islam,” nilainya.
Iwan menuturkan harapan orang banyak agar rezim ini bisa lebih baik dalam membangun negeri, menciptakan kemakmuran, dan menegakkan hukum dengan adil. “Selain itu ada juga harapan agar Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi yang dianggap punya fase kepemimpinan terburuk sepanjang sejarah nasional,” tuturnya.
Persoalannya, Iwan melihat Prabowo sendiri memasukkan banyak orang-orang Jokowi dalam pemerintahannya. Bahkan mengangkat LBP sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Padahal, menurut Iwan kondisi ekonomi yang karut marut sekarang ini, adalah hasil pemerintahan Jokowi yang diisi orang-orang tadi. Bergantinya nakoda tidak otomatis mengganti arah kapal, apalagi ABK-nya adalah orang-orang lama. “Mereka juga punya bargaining position terhadap penguasa, dan membawa kepentingan oligarki, minimal diri mereka yang juga seorang oligarki,” ungkapnya.
“Jadi, mau berharap apa? Ini bak pungguk merindukan rembulan, kata pepatah lama,” tambahnya.
Menurut Iwan, dengan muatan orang-orang lama, maka paradigma pemerintahan dalam bidang ekonomi khususnya utang LN, tidak akan bergeser banyak. Pajak masih tetap jadi sumber pendapatan negara terbesar. “Prabowo juga tetap mempertahankan program hilirisasi pertambangan yang sudah jelas tidak mengangkat ekonomi warga lokal dan lebih untungkan asing,” jelasnya.
Soal IKN, Iwan menilai sekarang bergantung pada nyali Prabowo; bisakah dia lepas dari bayang-bayang Jokowi? Bila dilanjutkan IKN akan jadi beban nasional, bila tidak dilanjutkan pasti akan mangkrak.
“Ini jebakan pemerintahan Jokowi,” pungkasnya.[] Raras
