Tinta Media - Sekjen Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. N. Faqih Syarif H, M.Si. menyampaikan kemungkinan langkah yang akan diambil pemerintahan Prabowo dalam menyelesaikan berbagai masalah yang diwariskan rezim Jokowi.
"Pemerintahan Prabowo-Gibran akan menghadapi tantangan
besar berupa warisan utang negara yang membengkak, isu kriminalisasi terhadap
ulama dan aktivis, serta proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diprediksi
mangkrak. Untuk menghadapi masalah-masalah ini, beberapa langkah yang mungkin
diambil oleh rezim baru, antara lain," tuturnya kepada Tinta Media, Senin (21/10/2024).
Pertama, Penanganan Utang Negara. Indonesia menghadapi beban utang yang signifikan, terutama setelah pandemi Covid-19. “Untuk mengatasinya, Prabowo-Gibran kemungkinan besar akan meningkatkan Pendapatan Negara: Salah satu prioritasnya adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkap Faqih.
Peningkatan penerimaan ini, katanya, bisa melalui optimalisasi pajak, efisiensi di sektor BUMN, dan memperluas basis pajak. “Melanjutkan Hilirisasi Industri. Dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam, seperti di sektor tambang, pemerintah bisa menghasilkan nilai tambah dari ekspor bahan setengah jadi, sehingga pendapatan negara meningkat. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri,” jelasnya.
“Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro. Dengan menjaga inflasi dan memperbaiki nilai tukar, rezim ini dapat memperkuat daya beli domestik serta menarik lebih banyak investasi asing,” tambahnya.
Kedua. Kriminalisasi Ulama dan Aktivis. Kritik terkait isu kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, yang menjadi perhatian dalam rezim sebelumnya, menimbulkan keinginan masyarakat untuk perbaikan di bidang hukum.
“Langkah yang mungkin diambil meliputi, Reformasi Hukum dan Penegakan HAM. Pemerintahan baru mungkin akan berupaya memperbaiki citra pemerintah dengan melakukan reformasi di bidang penegakan hukum dan memastikan kebebasan berpendapat dihormati. Pendekatan ini akan melibatkan dialog yang lebih terbuka dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sipil, serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” terang Faqih.
“Mengurangi Polarisasi Sosial. Salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah meredakan ketegangan sosial-politik yang muncul akibat kriminalisasi ini dengan membangun narasi persatuan nasional. Ini bisa dilakukan melalui rekonsiliasi politik dan sosial dengan berbagai kelompok, termasuk kalangan ulama dan aktivis yang kritis,” lanjutnya.
Ketiga, Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek IKN, yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo, menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan dan prediksi mangkraknya proyek tersebut.
“Untuk menyelamatkan proyek IKN, rezim baru kemungkinan akan, pertama, menarik Investasi Asing untuk melanjutkan proyek besar ini, pemerintahan baru perlu menarik lebih banyak investasi dari luar negeri, baik melalui skema public-private partnership (PPP) atau insentif khusus untuk investor besar.
“Kedua, Memperkuat Manajemen Proyek. Pemerintah dapat melakukan evaluasi ulang terhadap pengelolaan proyek untuk memastikan efisiensi dan menghindari pemborosan anggaran. Mereka mungkin juga akan merestrukturisasi jadwal dan prioritas pembangunan IKN,” jelasnya.
“Ketiga, Mengaitkan IKN dengan Hilirisasi dan Pengembangan Teknologi. Untuk menjaga relevansi dan nilai ekonomis IKN, pemerintah mungkin akan memfokuskan proyek ini sebagai pusat inovasi, teknologi, dan hilirisasi industri,” bebernya.
Secara keseluruhan, menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran akan perlu menunjukkan kemampuan mengelola utang negara dengan baik, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan proyek strategis seperti IKN tetap berjalan dengan efisien serta berkelanjutan.[] Novita Ratnasari
