Tinta Media - Masalah pendidikan masih menjadi perbincangan. Salah satunya terkait infrastruktur yang memprihatinkan. Sebuah video di media sosial memperlihatkan pemandangan yang tidak biasa. Sejumlah siswa berseragam SMP tengah belajar dalam kegiatan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan di dalam sebuah kelas atau gedung sekolah melainkan di ruang terbuka beralaskan terpal biru (detiknews.com, 27-9-2024). Tidak ada bangunan, tidak ada kursi dan tidak ada meja.
Pemandangan ini telah berlangsung sejak tahun 2022. Puluhan siswa SMPN 60 terpaksa harus belajar outdoor bukan tanpa alasan. Ruangan kelas yang ada ternyata tidak memenuhi kuota jumlah siswa. Para guru terpaksa menggilir rombongan belajar di luar ruangan karena bergantian dengan SD Negeri Ciburuy (metrotvnews.com, 28-8-2024). Sebagaimana diketahui, SMPN 60 menumpang belajar di SDN Ciburuy karena tidak memiliki gedung sekolah sendiri.
Dampak Lepas Tangan Negara
Miris, sebuah sekolah tidak memiliki gedung untuk menyelenggarakan aktivitas pendidikan. Parahnya lagi, hal ini telah terjadi sejak sekolah tersebut berdiri, yakni tahun 2018. Terpaksa, setiap aktivitasnya menumpang di sebuah gedung SD. seluruh siswa tidak tertampung dalam gedung SD tersebut.
Fakta yang juga memprihatinkan, SMP tersebut adalah SMP berstatus negeri, yang mestinya mendapatkan legalitas dan kucuran dana dari pemerintah. Namun, faktanya jauh panggang dari api. Siswa dan guru kesusahan dalam menyelenggarakan aktivitas belajar dan mengajar harian. Apalagi jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, seluruh aktivitas pasti akan terganggu dan tergantung cuaca yang ada.
Sungguh, pendidikan merupakan salah satu bidang yang utama dalam mengarahkan masa depan bangsa. Tidak hanya itu, pendidikan juga menjadi kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Namun sayang, negara hanya setengah hati mengurusi. Pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan sangat tertinggal dibandingkan dengan infrastruktur yang menopang aktivitas perekonomian negara. Seperti jalan tol atau gedung-gedung kenegaraan yang jauh lebih fantastis pembangunannya.
Semua fakta ini membuktikan bahwa negara tidak mampu menempatkan layanan prioritas yang utama bagi individu rakyat. Negara hanya mengutamakan pembangunan gedung-gedung mewah, transportasi dan segala bentuk fasilitasnya serta beragam hal yang berkaitan dengan pencitraan negara di hadapan negara lain. Sementara infrastruktur pendidikan dibangun seadanya atau bahkan tidak dibangun sama sekali.
Memang betul, negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan. Sayangnya, dana yang ada sangat minim dan tidak mampu menopang kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Saat ini terdapat beragam masalah yang menjadikan dana pendidikan tidak mampu terserap sempurna karena tidak amanahnya pengelolaan anggaran. Bahkan, kebanyakan dana pendidikan menjadi sasaran korupsi.
Inilah gambaran penataan negara dalam genggaman sistem kapitalisme sekuler. Sistem yang hanya menetapkan keuntungan materi dan manfaatnya sebagai satu-satunya orientasi. Negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator yang memudahkan langkah dan aktivitas para pemilik modal dan oligarki. Sementara kebutuhan rakyat dilalaikan begitu saja.
Sistem kapitalisme sekular meniscayakan negara lepas tangan pada setiap urusan rakyat. Sistem ini pun menjadikan rakyat selalu dalam posisi merugi dan terzalimi.
Islam Solusi Pasti
Islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor strategis demi membangun peradaban yang maju dan mulia.
Pendidikan juga merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan rakyat dan menjadi keharusan negara dalam memfasilitasinya. Anggaran pendidikan menjadi yang mutlak keberadaannya dan wajib disediakan negara.
Sistem Islam memosisikan negara sebagai ra'in (pengurus) sehingga negara akan mengoptimalkan segala bentuk usaha dan menetapkan regulasi yang memudahkan pelayanan terhadap rakyat.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.,
"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. Al Bukhori).
Konsep tersebut hanya mampu diterapkan dalam satu institusi yang dicontohkan Rasulullah SAW. yakni khilafah. Dalam khilafah, anggaran pendidikan diambil dari pos baitul maal yang ditetapkan berdasarkan kebijakan khilafah. Khilafah menerapkan sistem ekonomi Islam yang amanah. Dengan strategi tersebut, keuangan negara terjamin dan melimpah karena sumber-sumber pendapatan yang menjanjikan. Seperti fa'i, ghanimah, kharaj, dan sumber lainnya.
Tidak hanya itu, watak pemimpin dalam Islam adalah pemimpin amanah dan bijaksana yang memiliki bekal iman dan takwa yang mumpuni. Segala bentuk pengabdian diperuntukkan untuk melayani rakyat dengan satu tujuan utama, yakni rida Allah SWT. Dengan demikian, para pemimpin pun akan terhindar dari sikap curang dan perbuatan korupsi.
Demikianlah sistem Islam menetapkan tata kelola infrastruktur pendidikan secara optimal. Kehidupan penuh berkah dalam tatanan yang amanah.
Wallahu'alam bisshowwab.
Oleh: Yuke Octavianty, Forum Literasi Muslimah Bogor
