Tinta Media - Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) menilai kebuntuan demokrasi atau demokratic deadlock terjadi ketika institusi demokratis tidak berfungsi dengan baik.
"Demokratic deadlock terjadi ketika institusi demokrasi, seperti lembaga pemerintahan, parlemen, atau mekanisme pemilihan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya dengan baik, dan terjadi kebuntuan dalam pengambilan keputusan politik yang penting," tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (17/10/2024).
Ahmad membeberkan fungsi trias politika demokrasi yang diterapkan di negeri ini, sering kali justru tak berfungsi sama sekali.
"Penyebab trias politika tak berfungsi semestinya, karena mereka terikat dengan partai pengusungnya, sehingga yang terjadi adalah hegemoni atau kedaulatan partai, bukan kedaulatan rakyat, apalagi kedaulatan Tuhan," bebernya.
Polarisasi Dan Kompromi Tidak Untuk Kepentingan Rakyat
Ahmad kembali menjelaskan, keadaan demokratic deadlock bisa terjadi ketika ada polarisasi politik, karena akan memperburuk kualitas dialog demokrasi, ditandai dengan adanya kelompok politik atau partai yang berbeda memiliki pandangan yang sangat bertentangan dan tidak ada kesediaan untuk berkompromi.
"Polarisasi politik ini, bisa memperburuk kualitas dialog demokrasi, meskipun kompromi itu sendiri sering kali hanya karena pragmatisme semata yang tidak berhubungan dengan kepengurusan rakyat," imbuhnya.
Melanjutkan penjelasan, ungkap Ahmad, polarisasi maupun kompromi tetap akan berujung kepada kebuntuan dan bisa menimbulkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
"Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi demokrasi seperti parlemen, lembaga kehakiman, atau pemerintah, adanya polarisasi politik, akhirnya rakyat semakin muak dengan semua drama politik yang ada," lanjutnya.
Menurut Ahmad, bagian kebuntuan demokrasi lainnya, ketika para institusi demokrasi tidak lagi berpartisipasi dalam proses demokratis, dan hal ini sangat mungkin terjadi karena rakyat hanya dijadikan sapi perah dan penonton.
"Hal yang sangat mengerikan ketika rakyat hanya dijadikan sapi perah dan penonton, karena imbas dari kebuntuan demokrasi," sambungnya.
Lanjut Ahmad, demokratic deadlock dapat mengakibatkan krisis ekonomi dan sosial, karena dampak dari satu kelompok politik atau pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan sistem demokrasi.
"Terakhir, demokratic deadlock marak dijumpai terhadap pemimpin menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan media, memanipulasi pemilu, atau mengabaikan peraturan hukum, sehingga terjadi krisis ekonomi dan sosial," pungkasnya.[] Novita Ratnasari
