Tinta Media - Harga beras di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Bahkan, kenaikan tersebut sangat tajam dibandingkan negara-negara lain. Sebagaimana diketahui, kemiskinan di Indonesia tak kunjung usai, ditambah dengan kenaikan harga produk yang tidak henti-hentinya naik dalam waktu yang sangat singkat. Sementara itu, beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup.
Country Director for Indonesia and Timor leste, World Bank (Bank Dunia), Carolyn Turk mengatakan bahwa harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Di sisi lain, kesejahteraan petani masih kurang (rendah). Apalagi hampir 87 persen petani Indonesia memiliki lahan kurang dari dua hektar. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah pendapatan petani marjinal yang sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sampai di bawah garis kemiskinan. (metronews.com, 20/09/2024)
Harga beras yang semakin tinggi disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keterbatasan sistem informasi pangan dan ketidakmampuan dalam mengintegrasikan data pangan dari tingkat pusat hingga desa. Hal itu menyebabkan kesulitan dalam memprediksi ketersediaan pangan yang pada gilirannya mengganggu proses distribusi dan penyediaan, serta masih banyak faktor yang lain.
Faktor paling menonjol yang menyebabkan kenaikan harga beras saat ini adalah penguasaan oligarki pada sektor pertanian saat ini. Para petani tidak dibantu oleh pemerintah. Mereka dipaksa untuk mandiri, terlebih yang memiliki modal sedikit. Banyak dari mereka yang mengadu tentang sulitnya pengairan sawah pada musim kemarau, sedangkan hasil penjualan tidak memberikan keuntungan. Kondisi ini malah menyulitkan dan tidak menyejahterakan bagi petani sedikit pun. Namun, suara mereka tidak dipedulikan oleh para penguasa.
Hal ini merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan negara hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pengurus yang meriayah rakyat. Penerapan sistem ini menghilangkan hakikat seorang pemimpin, yaitu yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan rakyat.
Ini berbeda dengan sistem Islam. Islam menjamin seluruh kebutuhan rakyat. Pemimpin dalam Islam akan memastikan seluruh rakyat hidup sejahtera. Selain itu, negara akan menyediakan berbagai macam fasilitas, termasuk penyediaan lahan pertanian, transportasi, dan pasar sehat dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya itu, sistem Islam juga akan mencegah dari berbagai penipuan yang bisa terjadi dalam perdagangan, baik dari pihak penjual atau pihak pembeli.
Di dalam Islam, kepentingan dan kebutuhan rakyat merupakan kewajiban negara. Sebagai contoh, dulu ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah berkeliling pada malam hari untuk memastikan kebutuhan rakyat telah terpenuhi. Ketika mendengar tangisan anak kecil karena kelaparan, beliau segera pulang untuk mengambil beberapa makanan pokok untuk diberikan kepada keluarga anak kecil itu.
Sungguh mulia hati Sayyidina Umar. Beliau begitu adil dan bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang semacam ini tidak akan ada kecuali dalam sistem Islam. Hanya Islamlah yang mampu melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab serta menjalankan amanah dengan baik. Dengan sistem Islam ini, masyarakat akan sejahtera, aman, dan sentosa. Wallahua'lam bishawab.
Oleh: Hilyah Khairiyah
Sahabat Tinta Media
