Tinta Media - Program magang atau praktik kerja lapangan (PKL) di tingkat pendidikan menengah seperti SMK maupun pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis bagi siswa melalui pengalaman kerja langsung di perusahaan. Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri (DUDI), sebagai realisasi konsep "link and match" yang sering digaungkan dalam pendidikan vokasi.
Namun, dalam konteks sistem kapitalisme, program magang ini sering kali menjadi celah bagi perusahaan untuk memanfaatkan pelajar dan mahasiswa demi kepentingan keuntungan semata. Bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi mencakup pemberian beban kerja yang melebihi kapasitas, jam kerja yang melebihi batas tanpa bayaran yang layak, serta minimnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah konsekuensi dari kapitalisasi pendidikan, yaitu hubungan antara perusahaan dan institusi pendidikan lebih berorientasi pada keuntungan bersama, tetapi justru merugikan peserta didik yang seharusnya dilindungi dan diberikan kesempatan untuk belajar.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan. Namun, sistem yang berlaku saat ini belum mampu memberikan solusi yang memadai. Di dalam kapitalisme, pendidikan tidak lagi berfungsi murni untuk membangun kualitas sumber daya manusia, tetapi cenderung menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memandang pendidikan sebagai salah satu tanggung jawab negara untuk membentuk sumber daya manusia yang berkepribadian Islam, memiliki keterampilan unggul, serta berjiwa pemimpin yang siap membangun peradaban.
Dalam sistem Islam, negara tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebutuhan pendidikan terpenuhi tanpa bergantung pada sektor swasta atau perusahaan. Dengan demikian, eksploitasi melalui program magang atau PKL tidak akan terjadi, karena negara mengelola sistem pendidikan dan ekonomi berdasarkan syariat Islam yang adil dan melindungi setiap individu dari penyalahgunaan.
Sistem ekonomi Islam menekankan pada distribusi kekayaan yang adil, sehingga negara memiliki kemampuan finansial untuk mendukung pendidikan secara penuh. Jika pun diperlukan kerja sama dengan pihak lain, hal itu dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan peserta didik.
Oleh: Ummu Hagia
Sahabat Tinta Media
