Tinta Media - Gagal mengikuti pilkada tahun 2024, Anies Baswedan berkeinginan untuk mendirikan partai politik (parpol) baru. Namun, parpol baru itu bakal mengulangi kegagalan parpol sebelumnya jika masih berpegang pada demokrasi.
Tersanderanya partai yang ada oleh kekuasaan disebut sebagai salah satu yang melahirkan keinginan Anies untuk membangun partai baru. Di samping itu parpol baru dianggap dapat mewadahi gerakan perubahan yang semakin hari semakin membesar.
Jika benar maksud Anies membangun parpol untuk mewujudkan perubahan, maka mau tidak mau parpol tersebut harus berlepas dari demokrasi bukan hanya berlepas dari tangan para penguasa. Sebab, demokrasi yang sesungguhnya menggiring parpol saat ini tersandera oleh kekuasaan sekaligus memelihara kondisi yang semakin hari semakin rusak dan menyengsarakan.
Memang pada prinsipnya, demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat dengan jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan prinsip itu, rakyat yang berhak memilih pemimpinnya, rakyat pula yang berhak membuat aturannya sendiri dengan diwakili oleh beberapa orang yang dipilih oleh rakyat. Pemimpin dan wakil rakyat tersebut tentunya diharapkan bekerja untuk kepentingan rakyat. Sedangkan peran parpol diantaranya mengader calon wakil rakyat di lembaga legislatif dan calon pemimpin untuk menjadi presiden maupun kepala daerah.
Namun, prinsip dan jargon manis demokrasi selalu tidak sesuai dengan kenyataan. Demokrasi di satu sisi menuhankan rakyat, tapi di sisi yang lain demokrasi tidak berkutik membatasi hasrat para kapitalis. Hal itu karena demokrasi tersandera oleh prinsipnya yang lain yaitu menjamin kebebasan yang dikenal dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM).
Para kapitalis sebagai bagian dari rakyat juga memiliki hak yang harus dijamin oleh demokrasi. Dengan potensi dan modal yang dimiliki, para kapitalis lalu memanfaatkan kebebasannya berekspresi dan kebebasan hak miliknya sehingga tampillah mereka sebagai pemenang setelah berhasil memiliki kekayaan alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kekayaannya yang semakin besar dan luas, para kapitalis bebas membeli apa saja tanpa bisa dihalangi oleh demokrasi. Jangankan suara rakyat, jika para kapitalis menginginkan nyawa rakyat yang lain sekalipun, maka demokrasi tidak akan sanggup menghalanginya.
Inilah kenyataannya, demokrasi tidak akan berkutik menghadapi kapitalisme karena sesungguhnya kapitalisme dan demokrasi adalah saudara kandung yang lahir dari ibu yang sama yaitu sekularisme. Demokrasi dan kapitalisme dituntut saling mendukung agar sekularisme tetap berjaya dengan terpisahnya agama dari kehidupan manusia. Dengan menjamin kebebasan terutama kebebasan para kapitalis adalah cara paling realistis dan efektif agar sekularisme tetap berjaya dan agama mana pun tidak akan bisa kembali mengatur kehidupan.
Jelaslah, tersanderanya parpol hari ini oleh kekuasaan tidak lain akibat dari lemahnya sistem demokrasi dalam menghadapi ambisi para kapitalis. Alih-alih menjamin kebebasan seluruh rakyat, demokrasi nyatanya menjadi pelayan bagi para kapitalis. Jadilah para kapitalis sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya pada negara yang menganut sistem demokrasi. Parpol yang harusnya menjadi entitas yang memperjuangkan kepentingan rakyat, justru menjadi sarana bagi para kapitalis untuk menjamin kepentingan-kepentingannya.
Di tangan para kapitalis parpol beroperasi layaknya perusahaan yang mendatangkan keuntungan materi. Awalnya, parpol dimodali oleh para kapitalis demi meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, parpol yang meraih banyak suara dari rakyat apalagi lolos kursi dewan perwakilan rakyat (DPR) bakal memiliki nilai tawar tinggi bagi para calon presiden maupun kepala daerah yang ingin mengendarainya. Tidak heran, jika ada yang menyebut ongkos pilkada gubernur bisa mencapai 100 miliar rupiah.
Di samping itu, parpol yang memiliki banyak kursi di DPR akan memiliki pengaruh besar saat penentuan keputusan di DPR. Karenanya, para kapitalis dengan kekuatan modal yang dimiliki akan berusaha memastikan keberpihakan parpol tersebut, sehingga peraturan-peraturan yang diputuskan tidak merugikan bahkan menguntungkan mereka.
Akhirnya dalam sistem demokrasi, parpol akan selalu tersandera oleh para kapitalis. Sebab, demokrasi akan selalu memberi jalan bagi para kapitalis untuk berkuasa, baik mereka sendiri yang tampil sebagai penguasanya maupun sebagai tuannya para penguasa.
Walhasil, selama parpol masih berpolitik sesuai demokrasi maka selama itu pula parpol akan selalu tersandera oleh para kapitalis selaku pemilik kekuasaan sesungguhnya dalam sistem demokrasi. Perubahan yang diimpikan berupa keadilan maupun kesejahteraan bagi seluruh rakyat tidak akan pernah terwujud.
Oleh karena itu, jika tidak ingin mengalami kegagalan sebagaimana parpol-parpol sebelumnya, maka parpol yang benar-benar menginginkan perubahan wajib berlepas dari demokrasi sembari memilih politik sesuai ideologi yang benar dan terbukti mampu mewujudkan keadilan bahkan kebahagiaan bagi umat manusia yaitu ideologi Islam.
Oleh: Muhammad Syafi'i, Aktivis Dakwah
