Tinta Media - Saat ini sistem kapitalisme tengah duduk di singgasananya. Namun sayang beribu sayang, kesejahteraan semu yang ditawarkan makin membuat hati teriris. Miris melihat derita rakyat yang tiada henti. Namun, kehidupan para anggota wakil rakyat justru kian hedonis. Seperti yang diberitakan dalam harian ayobandung.com (8/9/2024), bahwa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bandung ramai-ramai gadaikan SK yang pagunya mencapai miliaran rupiah pada hari pelantikannya.
Hal senada pun terjadi di beberapa daerah, bukan hanya di Kabupaten Bandung. Alasan mereka mengadaikan SK memang macam-macam. Ada yang beralasan untuk membayar utang kampanye, membeli rumah, kendaraan, merenovasi rumah, dll.
Alasan bahwa ini adalah hak personal sebagai pembenaran, nyatanya tidak bisa kita terima. Pasalnya, mereka adalah pemimpin dan wakil rakyat yang figurnya seharusnya jadi tuntunan sekaligus contoh bagi masyarakat luas.
Perilaku Hedon Buah Kapitalisme
Perilaku yang dipertontonkan para wakil rakyat seperti ini sejatinya menggambarkan gaya hidup hedon dan konsumtif yang tidak layak untuk dicontoh. Kehidupan para pejabat hari ini merupakan buah dari pemikiran sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Ini semua telah menancap kuat dalam benak mayoritas masyarakat, tak terkecuali para pejabat.
Sistem sekulerisme yang hanya mengedepankan asas manfaat di dalamnya telah ikut andil dalam membentuk pejabat yang materialistik dan hanya berlomba untuk meraih hidup dalam kemewahan. Sekulerisme memandang kesuksesan hanya dilihat dari sudut pandang materi saja. Seseorang akan dikatakan sukses jika berhasil meraih kepuasan materi sebesar-besarnya, baik rumah mewah, mobil mewah, ataupun barang-barang mewah lainnya.
Sistem politik demokrasi yang rusak dan merusak telah diberlakukan di negeri ini. Kekuasaan atau jabatan dalam sistem politik ini dipandang sebagai jalan untuk meraup kekayaan sebanyak-banyaknya, meski dengan melakukan keculasan.
Maka, tak heran jika integritas dan etos kerja pejabat dikenal buruk. Mereka duduk sebagai pejabat atau wakil rakyat bukan berdasarkan kapabilitas kepemimpinan, tetapi berdasarkan besarnya modal yang dimiliki. Tanpa modal besar, seseorang tidak akan mampu mencalonkan diri menjadi pejabat. Tabiat atau kebiasaan inilah yang menjadikan pejabat terpilih berusaha mengembalikan modal yang dikeluarkan saat kampanye dengan berbagai cara tanpa melihat halal dan haram dari perbuatan tersebut.
Janji Semu Kesejahteraan dalam Kapitalis
Meminjam uang dari bank adalah perkara yang diharamkan Allah Swt. karena mengandung aktivitas riba. Ini merupakan bukti kuat bahwa sistem kapitalisme tidak mampu menyejahterakan semua rakyat, termasuk para pejabat.
Utang hanya dipandang sebagai pemasukan selain pendapatan atau income wajar. Maka, peran negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme di dalamnya akan memberi jalan, bahkan mempermudah siapa pun untuk memperoleh utang, baik dengan jalan menggadaikan barang hingga SK. Itu artinya, negara memberi solusi dengan cara berutang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan maupun gaya hidup.
Seorang pejabat seharusnya fokus dengan beban amanah yang diampunya. Dia harus fokus dalam menjalankan tanggung jawab mengurus urusan umat. Sangat mustahil dalam sistem politik demokrasi dan juga sistem ekonomi kapitalisme, pejabat benar-benar berperan sebagai ra'in atau pengurus seluruh urusan umat, juga sebagai junah atau pelindung bagi rakyat. Yang ada hanyalah memperkaya diri dan membalikkan modal yang keluar saat kampanye.
Kesejahteraan Hakiki Hanya Ada dalam Islam
Memang betul, kesejahteraan hanya akan ada dan lahir dari sistem pemerintahan yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu Islam. Islam dengan sistem kepemimpinannya, berlandaskan pada akidah Islam. Aturannya bersumber dari Allah Swt. Sang Pencipta dan Pengatur manusia.
Aturan-Nya yang terperinci telah mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan umat manusia. Sistem ini akan melahirkan para pemimpin dan pejabat yang amanah dan layak jadi teladan bagi umat. Inilah sistem Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.
Aturan komprehensif yang dimiliki oleh Khilafah mulai dari sistem pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, dll, dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Suasana ruhiyah yang terbentuk di tengah masyarakat Islam menetapkan bahwa siapa pun yang memegang amanah kepemimpinan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. atas rakyat yang ia urus.
Pemilihan pejabat dalam kekhilafahan tidak disandarkan pada modal atau kekayaan, tetapi kapabilitas pejabat tersebut dalam mengurus urusan umat.
Islam dan syari'atnya tidak melarang individu, termasuk pejabat negara menjadi orang kaya. Tetapi, sebagai figur pemimpin dia akan memahami bahwa dirinya adalah teladan bagi umat. Ia harus memberikan keteladanan, termasuk hidup sederhana dan fokus menjalankan amanahnya sebagai pengurus umat.
Maka, dipastikan bahwa Khilafah Islamiyah merupakan sistem yang paripurna dalam menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk para pejabat negara. Khilafah akan memberikan gaji yang layak dan memberi tunjangan yang cukup bagi para pejabat yang memegang amanah penguasa. Maka, tidak akan ada pejabat yang kekurangan dalam hal ekonomi, karena Khilafah mampu melahirkan pejabat yang amanah dan layak menjadi teladan bagi umat. Wallahu'alam bi ashawwab.
Oleh: Rufaida Aslamiy
Sahabat Tinta Media
