Tinta Media - Prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari sebulan lagi. Akan tetapi, polemik program unggulan dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih ini terus bergulir. Mulai dari penggantian nama makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis, pemotongan anggaran untuk satu porsi yang awalnya Rp15.000 menjadi Rp7.500, lalu kini masyarakat diramaikan oleh wacana penggantian protein dari susu sapi menjadi susu ikan.
Dari awal tercetusnya program makan siang gratis, masyarakat sudah mempertanyakan dari mana sumber anggaran untuk program ini, karena saat kampanye pilpres lalu, Prabowo mengatakan jika anggaran yang dibutuhkan untuk makan siang gratis yaitu Rp460 Triliun. Akan tetapi, kenyataannya dalam RAPBN 2025 anggaran yang dialokasikan untuk program ini jauh di bawah jumlah yang disebutkan saat awal kampanye, yaitu hanya Rp71 Triliun. Padahal, saat kampanye pilpres, Prabowo sangat optimis akan keberhasilan program makan bergizi gratis ini dengan anggaran Rp460 Triliun yang disebutnya akan menggunakan APBN pendidikan dan perlindungan sosial.
Mereka beranggapan bahwa anggaran untuk pendidikan dan perlindungan sosial sebelumnya sangat besar, sehingga mampu menutupi anggaran makan bergizi gratis.
Kenyataannya, masih banyak sekolah-sekolah yang bangunannya tidak layak, bahkan hampir ambruk dan membahayakan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Belum lagi fasilitas sekolah yang tidak lengkap dan sangat kurang bagi mereka yang berada di pedalaman Indonesia.
Perlindungan sosial pun masih jauh dari kata terpenuhi. Sangat banyak bantuan dan jaminan sosial yang tidak tepat sasaran. Sehingga, mereka yang benar-benar termasuk dalam kategori rakyat miskin harus berjuang sendiri untuk memenuhi perlindungan sosialnya.
Di tengah ketidakpastian itu, ramai pemberitaan bahwa ada wacana jika susu ikan dijadikan sebagai pengganti protein dari susu sapi. Susu ikan adalah produk turunan dari hidrolisat protein ikan (HPI).
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengklaim bahwa susu ikan ini merupakan alternatif dari aspirasi masyarakat dan belum final. Akan tetapi, di media sosial sendiri hal ini masih menjadi pro dan kontra, mengingat jika kita mengonsumsi olahan ikan langsung atau olahan protein hewani lainnya dinilai lebih baik daripada minum susu ikan yang mengandung tinggi gula. Apalagi, masih sedikit dukungan ilmiah mengenai kesehatan jika dikonsumsi jangka pendek ataupun jangka panjang.
Program makan bergizi gratis ini dinilai belum matang dan pemerintah belum siap untuk menjalankan. Apalagi, anggaran justru dipangkaskan dari APBN yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk kebutuhan lain, yaitu sektor pendidikan dan perlindungan sosial karena dinilai sangat besar.
Padahal, ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Faktanya, masih banyak masyarakat terkategori miskin dengan makanan dan tempat tinggal yang tidak layak, serta pendidikan yang tidak merata. Bahkan, banyak anak yang harus putus sekolah di jenjang sekolah dasar.
Masih banyak opsi lain untuk memperbaiki generasi masa depan Indonesia selain memberi makan bergizi gratis, seperti mengatur harga bahan pokok supaya tidak mengalami kenaikan yang signifikan atau terjadi kelangkaan di tengah masyarakat, membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah, khususnya di daerah tertinggal atau di pedalaman Indonesia.
Hal penting lainnya yaitu pemerataan dan peningkatan layanan kesehatan di tengah masyarakat. Terlalu banyak fakta ketimpangan di lapangan, seperti ketika ada ibu hamil yang hendak melahirkan harus ditandu, lalu menyebrangi sungai dengan akses yang sulit menuju pusat kesehatan, padahal untuk mencegah stunting yang pertama adalah dari masa kehamilan.
Ketika bahan pokok stabil dan mudah didapat oleh masyarakat, anak-anak mendapat haknya untuk mengenyam pendidikan dan pusat kesehatan atau tenaga medis yang mudah dijangkau masyarakat, maka kualitas kehidupan masyarakat akan perlahan meningkat dan menjadi lebih baik.
Dalam kepemimpinan Islam, setiap individu berhak mendapat makanan bergizi dan hidup layak. Hal ini karena negara bertanggung jawab penuh dalam mempermudah dan memenuhi hak dasar rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan jaminan keamanan. Sedangkan pemimpin itu sendiri sebagai ra’in atau penggembala. Mereka harus merasa senang ketika melihat rakyat yang dipimpinnya hidup sejahtera. Wallahualam bissawab.
Oleh: Tita Noer Hayati ,
Muslimah Peduli Generasi
