Tinta Media - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan program penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar sebagai bagian dari upaya untuk menekan angka kehamilan remaja yang terus meningkat. Langkah ini telah memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat, terutama dalam konteks nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.
Indonesia menghadapi masalah serius dalam hal kesehatan reproduksi remaja. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa tingkat kehamilan di kalangan remaja masih cukup tinggi, dengan sekitar 36 dari 1.000 remaja perempuan berusia 15-19 tahun mengalami kehamilan pada tahun 2021. Kehamilan pada usia dini ini tidak hanya berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak, tetapi juga dapat berdampak sosial, seperti putus sekolah dan kemiskinan.
Dalam konteks ini, program penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dapat dilihat sebagai upaya untuk menanggulangi masalah kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Dengan akses yang lebih mudah terhadap alat kontrasepsi, diharapkan remaja dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi mereka dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan.
Pandangan Islam terhadap kontrasepsi cukup beragam, tergantung pada interpretasi dan mazhab yang dianut. Secara umum, Islam tidak secara tegas melarang penggunaan kontrasepsi, asalkan penggunaannya tidak bertujuan untuk menghindari keturunan secara permanen (sterilisasi) dan dilakukan dalam kerangka pernikahan yang sah. Menurut beberapa ulama, penggunaan kontrasepsi diizinkan jika tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan ibu, menjarangkan kelahiran, atau untuk alasan ekonomi dan sosial yang sah.
Namun, dalam konteks penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang belum menikah, pandangan Islam cenderung lebih konservatif. Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian dan moralitas, dan aktivitas seksual di luar pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, kebijakan yang memungkinkan akses mudah terhadap alat kontrasepsi bagi remaja dapat dianggap sebagai dorongan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Untuk menjembatani perbedaan ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penguatan pendidikan seks yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada aspek teknis seperti penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan remaja.
Pendidikan seks dalam perspektif Islam dapat mencakup ajaran tentang pentingnya menjaga kesucian, tanggung jawab dalam hubungan, serta konsekuensi sosial dan spiritual dari aktivitas seksual di luar nikah. Dengan demikian, remaja tidak hanya diberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga moralitas sesuai dengan ajaran agama.
Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi program ini adalah potensi resistensi dari masyarakat yang kuat memegang nilai-nilai agama. Beberapa kelompok masyarakat mungkin merasa bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai moral yang mereka anut dan khawatir akan dampak negatifnya terhadap perilaku remaja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, di mana pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, guru, dan orang tua, untuk memastikan kebijakan ini diterima dan dipahami dengan baik.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa distribusi alat kontrasepsi tidak disalahgunakan. Edukasi yang mendalam tentang penggunaan kontrasepsi, dampak kesehatan, serta implikasi moral dan sosialnya harus menjadi bagian integral dari program ini. Dengan cara ini, kebijakan ini bisa berjalan efektif tanpa melanggar norma-norma sosial yang ada.
Peran tokoh agama sangat penting dalam menyukseskan program ini. Tokoh agama dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang tepat mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dengan dukungan tokoh agama, diharapkan kebijakan ini dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat luas, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama yang dianut.
Program penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang diusulkan oleh pemerintahan Jokowi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menekan angka kehamilan remaja, namun menghadapi tantangan besar dalam hal penerimaan sosial dan agama. Dalam pandangan Islam, kontrasepsi diperbolehkan dalam batas-batas tertentu, tetapi penggunaannya di kalangan remaja yang belum menikah masih menjadi isu kontroversial.
Untuk memastikan kebijakan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, pemerintah perlu melibatkan tokoh agama, pendidik, dan masyarakat dalam perumusannya. Edukasi seks yang komprehensif, berbasis pada nilai-nilai Islam dan budaya lokal, perlu menjadi bagian integral dari program ini. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat diterapkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sambil tetap efektif dalam mencapai tujuan kesehatan publik.
Oleh: Nur Aidah Fitriah, Mahasiswi STEI SEBI
