Tinta Media - Meski sempat terjadi polemik terkait anggota paskibraka perempuan yang bertugas di IKN tidak boleh memakai kerudung, ternyata di Kabupaten Bandung tetap diperbolehkan. Bambang Sukardi selaku Kepala Kesbangpol Kota Bandung mengatakan bahwa tidak ada perintah untuk melepas kerudung untuk anggota yang beragama Islam karena nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika masih dijunjung tinggi. (TRIBUNJABAR.ID)
Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang tetap memperbolehkan peserta paskibraka untuk mengenakan kerudung saat upacara peringatan HUT ke -79 lalu memang patut diapresiasi. Hal itu membuktikan bahwa masih ada kaum muslimin yang menyadari bahwa memakai kerudung merupakan kewajiban dari Allah yang harus dipegang teguh.
Di samping itu, berkerudung merupakan hak setiap warga berdasarkan keyakinannya yang dijamin oleh UUD 45. Harusnya, memakai kerudung bukanlah penghalang untuk melakukan tugas kenegaraan seperti halnya petugas paskibraka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Munculnya larangan berkerudung bagi petugas paskibraka perempuan oleh pihak BPIP justru menimbulkan kekisruhan dan membuat geram berbagai pihak. Kalau dipikir-pikir, kebijakan nyeleneh tersebut wajar terjadi mengingat yang berlaku saat ini adalah sistem yang batil, yaitu kapitalisme sekuler liberal.
Sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan ini sudah mengakar kuat di benak kaum muslim saat ini. Sekularisme memandang bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengatur hidupnya sendiri tanpa harus terikat syariat. Di sini, penggunaan kerudung bukanlah sesuatu yang diwajibkan, tetapi merupakan hak masing-masing individu.
Sebaliknya, dalam pandangan Islam, setiap manusia harus terikat dengan aturan Allah, tidak bisa bebas memilih sesuai kehendak hatinya. Di sinilah perlunya keimanan pada setiap manusia. Dengan bekal keimanan yang kokoh, setiap manusia tidak akan berani melanggar perintah-Nya, termasuk para muslimah. Mereka tidak akan mau melepaskan kerudung hanya demi ketundukan pada aturan manusia. Hal ini kerena mereka mengetahui bahwa hanya aturan Allah sajalah yang harus dipatuhi sebagai bentuk keimanan kepada-Nya.
Hanya saya, menjaga akidah umat tidak bisa dilakukan oleh individu saja, tetapi butuh sebuah institusi negara yang independen, bukan pengekor.
Selama belum ada sistem pemersatu umat, maka keadaan negeri ini akan selalu diwarnai dengan berbagai masalah. Inilah pentingnya peran negara yang akan menjaga akidah umat, agar semua hak sebagai warga negara dan sebagai mahluk Allah bisa terpenuhi dengan baik.
Semua itu bisa terwujud dengan adanya negara khilafah, yaitu negara yang menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, kehidupan Islam yang sejahtera, aman, dan damai akan bisa dinikmati oleh manusia dan seluruh alam.
Wallahu a'lam bishawab
Oleh: Dartem
Sahabat Tinta Media
