Tinta Media - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengumumkan bahwa negara yang sejahtera dan adil membutuhkan penerimaan pajak yang baik (liputan6.com, 14/7/2024). Pajak merupakan instrumen penting dalam membangun cita-cita bangsa dan negara. Demikian lanjutnya.
Sri Mulyani pun memaparkan perkembangan penerimaan pajak yang terkategori baik dari masa ke masa. Menteri Keuangan merinci, tahun 1983 penerimaan pajak di Indonesia masih di posisi Rp13 triliun. Kemudian memasuki masa reformasi (1999) penerimaan pajak menjadi Rp400 triliun. Untuk tahun 2024, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.988,9 triliun. Sektor pajak merupakan sektor pijakan yang mampu diandalkan dalam berbagai situasi. Ungkapnya.
Konsep Keliru ala Kapitalisme
Penerimaan pajak yang terus meningkat dapat diartikan sebagai naiknya jumlah pungutan yang ditetapkan atas rakyat. Dalam sistem kapitalisme, pajak merupakan instrumen utama dalam membangun infrastruktur. Negara selalu mengaruskan opini bahwa rakyat bijak, taat pajak. Dan senantiasa menggemborkan bahwa setiap pajak yang dipungut dari rakyat berimplikasi positif dengan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Beberapa diantaranya, subsidi BBM, kesehatan, pendidikan dan beragam sektor layanan lainnya. Kebijakan pajak yang ditetapkan hingga saat ini diharapkan mampu memberikan pelayanan merata bagi seluruh rakyat, termasuk bagi rakyat berpenghasilan rendah. Baik layanan kesehatan, pendidikan maupun akses kebutuhan primer. Sehingga pemerintah terus mengimbau agar rakyat taat dan disiplin membayar pajak.
Negara dengan konsep yang berpijak pada kapitalisme akan selalu menganggap benar bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang menjanjikan. Karena potensinya begitu besar yang berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun faktanya, dari tahun ke tahun jumlah pajak ini semakin memberatkan rakyat. Tanpa diiringi tingkat kesejahteraan yang layak. Justru sebaliknya, angka kemiskinan semakin bertambah dan kian ekstrim dari waktu ke waktu. Kasus kelaparan terus terjadi, buruknya layanan kesehatan, sempitnya lapangan kerja ditambah dengan layanan pendidikan yang kian memprihatinkan. Mestinya, jika secara teoritis pajak memiliki konsep menyejahterakan dan menjaga kepentingan rakyat, semua kesulitan ini tidak akan terjadi. Namun faktanya, semua kesulitan ini semakin membelit dan membuat rakyat makin sulit.
Pemikiran rakyat semakin teracuni oleh konsep kapitalisme yang keliru. Mereka menganggap tidak ada penerimaan negara selain dari pajak dan utang luar negeri. Seharusnya kita semua mampu belajar dari konsep pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam tatanan konsep amanah yang mengedepankan kemandirian dan ketangguhan suatu negara. Tanpa harus bergantung pada negara lain atau menjadikan rakyat sebagai tameng ekonomi.
Di sisi lain, instrumen pajak ditetapkan bagi sebagian besar rakyat ekonomi kecil dan menengah. Sementara, golongan ekonomi atas justru dengan mudah mengemplang pajak dengan berbagai strategi dan alasan. Kezaliman yang nyata.
Tanah air, memiliki sumber daya alam melimpah ruah. Sumber daya ini memiliki potensi luar biasa jika diatur dan dikelola dengan baik dan optimal. Namun sayang, konsep liberalisme kapitalistik telah melenyapkan segala bentuk harapan atas seluruh kekayaan yang dimiliki negeri ini. Kekayaan alam yang ada justru dilimpahkan pengelolaannya pada asing dan swasta. Alhasil, rakyat harus merogoh kocek dalam-dalam demi mengakses kebutuhannya. Bak jatuh tertimpa tangga, selain sulitnya akses pemenuhan kebutuhan, rakyat pula harus menanggung beban berat pajak yang ditetapkan negara di setiap bidang layanan.
Inilah fokus kekeliruan sistem kapitalisme yang terus menjebak rakyat. Pajak disinyalir naik, namun rakyat terus sulit dan tercekik. Tentu saja, konsep ini menyalahi fitrah pengaturan manusia sebagai individu yang butuh tata kelola adil dan bijaksana. Wajar saja, saat kehidupan kian dimiskinkan secara sistemis oleh kebijakan-kebijakan yang absurd.
Tata Kelola Ekonomi dalam Islam
Sistem Islam memiliki mekanisme dan konsep yang berbeda secara diametral dengan sistem kapitalisme. Sistem ekonomi Islam tidak pernah menjadikan pajak dan utang luar negeri sebagai pijakan perekonomian negara. Institusi berbasis sistem Islam, yakni khilafah, menitikberatkan segala bentuk pengelolaan ekonomi pada tata kelola sumber kekayaan alam secara adil, bijaksana dan amanah sesuai tuntunan syariah.
Khilafah memiliki pos-pos khusus dalam tata kelola ekonomi. Semua diurusi demi mencapai kesejahteraan rakyat. Islam menetapkan bahwa negara harus berfungsi sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (perisai) yang mampu menjaga setiap kebutuhan individu umat.
Rasulullah SAW. Bersabda,
“Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (HR. Al Bukhori).
Khilafah mengatur bahwa ada tiga jenis pos pemasukan utama dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, penerimaan dari pos pengelolaan harta kepemilikan umum, berupa barang tambang, minyak, gas alam, dan lainnya. Kedua, penerimaan dari kepemilikan negara, berupa kharaj, fa’i, ghanimah, dan lainnya. Ketiga penerimaan dari zakal maal, yang hanya diperuntukkan untuk delapan ashnaf, yakni fakir, miskin, ibnu sabil, gharimiin, amil dan seterusnya. Harta dari zakat maal tidak dialokasikan untuk keperluan lainnya. Sehingga kebutuhan rakyat mampu tercukupi dan terjaga pengadaannya. Ketiga pos pemasukan termasuk mampu mengcover seluruh kebutuhan rakyat untuk mencapai taraf sejahtera. Dengan konsep inilah, negara tidak perlu menetapkan pungutan pajak.
Sistem ekonomi Islam, satu-satunya sistem tangguh yang mampu mencapai kemakmuran seluruh rakyat dengan sempurna. Sistem gemilang ini telah terbukti keberhasilannya dalam menggenggam kejayaan dan cahaya Islam selama 13 abad lamanya. Penerapan sistem yang amanah di bawah dekapan khilafah, niscaya melahirkan berkah.
Wallahu ‘alam bisshowwab.
Oleh: Yuke Octavianty, Forum Literasi Muslimah Bogor
