Tinta Media - Dalam upaya meringankan dan mengantisipasi dampak kemarau panjang yang akan mengakibatkan petani kesusahan, Sudaryono (wakil menteri pertanian) dan jajarannya akan menargetkan satu juta hektare program pompanisasi di Indonesia pada 2024. (TRIBUBJABAR.ID, BANDUNG)
Ada 100.000 hektare yang sudah tercapai dari 117.000 hektare yang ada di Jawa Barat. Harapannya, tidak hanya 100 persen, tetapi bisa lebih dari itu, bahkan hingga 200 persen boleh. Hal itu diungkapkan pada hari rabu (7/8/2024).
Sudaryono akan melakukan peninjauan secara langsung, khususnya diJawa Barat untuk memastikan program tersebut berjalan dengan lancar. Peninjauan langsung akan dilakukan di Desa Bojongkunci yang terletak di Kecamatan Pameungpeuk, Jawa Barat karena daerah tersebut merupakan daerah yang rawan kekeringan, apalagi di musim kemaren panjang El Nino.
Setelah dilakukan peninjauan dan dicek, pompa berfungsi dengan baik. Sudaryono berharap semoga bukan hanya saat ditinjau saja kondisi pompa itu bagus.
Keberadaan air sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, mencuci, dan untuk mengairi lahan pertanian. Namun, ketika kemarau panjang melanda, banyak daerah yang mengalami kekeringan dan kesusahan air bersih.
Untuk menangani masalah tersebut, menteri pertanian membuat program pompanisasi sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengairi lahan pertanian mereka. Benarkah program itu bisa membantu masyarakat dalam jangka panjang atau hanya solusi pragmatis saja?
Jika ditelaah, kekeringan yang melanda Indonesia bukan karena faktor fenomena alam atau iklim semata. Namun, ada peran/andil dari manusia. Semua berakar dari sistem kapitalisme sekuler liberal yang diterapkan hari ini.
Eksploitasi dan industrialisasi lahan besar-besaran oleh segelintir orang yang dijembatani oleh negara itulah yang menyebabkan rusaknya keharmonisan lingkungan hingga pemanasan global yang makin menguat.
Dalam sistem kapitalis, pembangunan jor-joran dikebut tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Banyak lahan hijau yang dijadikan bangunan pabrik, perumahan, pertokoan, dan berbagai tempat wisata.
Semua dilakukan dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Faktanya, bukan rakyat yang menikmati, tetapi mereka, para kapitalis. Rakyat hanya dapat imbasnya, yaitu kerusakan lingkungan serta hilangnya mata pencaharian ketika lahan mereka dialihfungsikan oleh pihak swasta melalui kebijakan pemerintah.
Tata kelola lahan yang tidak tepat guna juga semakin memperparah kerusakan lingkungan. Hutan sebagai paru-paru dunia semakin terkikis dan berkurang akibat kerakusan segelintir orang yang bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan.
Banyak lahan yang dijadikan proyek strategis dan berujung pada ketidakseimbangan alam. Negara pun hanya berperan sebagai regulator saja untuk kepentingan mereka (oligarki).
Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti program pompanisasi, jelas bukan sebuah solusi hakiki, tetapi sekedar solusi pragmatis saja. Ini karena solusi yang dibuat tidak digali secara mendalam akar permasalahannya.
Hanya dengan kembali pada konsep ekonomi Islam, kita bisa menyelesaikan masalah apa pun, termasuk masalah kekeringan. Islam tidak akan membiarkan sumber daya alam dikelola secara ugal-ugalan seperti dalam sistem demokrasi kapitalis.
Semua sumber daya alam akan aman dan dikelola sesuai hak kepemilikan. Seperti halnya hutan yang notabene adalah harta milik umum, tentunya akan dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat. Tidak boleh ada pihak swasta maupun individu yang bisa mengeksploitasi hutan tersebut yang merupakan sumber resapan air.
Pembangunan dilakukan tanpa merusak alam sehingga keharmonisan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Itulah hal yang sangat diperhatikan dalam konsep ekonomi Islam.
Sesungguhnya, Rasulullah saw. bersabda,
“Imam/khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)
Semua perbuatan Khalifah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Begitulah, tugas pemimpin dalam Islam sangatlah berat, karena akan berpengaruh terhadap kehidupan di akhirat kelak.
Seorang Khalifah harus mempunyai keimanan yang kuat serta niat ikhlas dalam segala perbuatannya. Itu dilakukan semata-mata untuk mencari rida Allah, sehingga apa yang dilakukan dalam mengurus rakyat harus sesuai dengan syariat Islam.
Penerapan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah adalah satu-satunya solusi hakiki yang bisa menyejahterakan rakyat. Karena itu, sudah saatnya umat Islam sadar bahwa aturan yang paling sempurna hanya Islam. Mari berjuang bersama menyampaikan Islam kepada umat hingga umat sadar dan bangkit kembali dalam naungan khilafah. Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Dartem
Sahabat Tinta Media
