Tinta Media - Baru-baru ini data Moneter Internasional atau IMF pada World Economic Outlook April 2024 merilis data tingkat pengangguran di Indonesia yang mencapai 5,2% dan ini termasuk tertinggi bila dibandingkan dengan 6 negara lain di ASEAN yakni Filipina dengan 5,1%, Brunei dengan 4,9%, Malaysia dengan 3,5%, Vietnam dengan 2,1%, Singapura dengan 1,9% dan Thailand 1,1%. (OkeGrafis/OkeZone, Ahad, 21/7/2024).
Sementara itu dilansir dari detikedu.com, Angka pengangguran di Indonesia telah mencapai jumlah yang cukup tinggi. Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik, TPT atau persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 5,32 persen yang berarti ada sekitar 7,86 juta jiwa pengangguran per Agustus 2023 dari total 147,71 juta jiwa angkatan kerja. (Selasa, 30/4/2024).
Menyoal pada kondisi ini Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito menjelaskan bahwa substansi dari angka TPT yang dimiliki Indonesia berbeda dengan yang dimiliki oleh negara-negara maju. Dia menyebutkan tingginya TPT di Indonesia kebanyakan diakibatkan oleh adanya masyarakat yang belum bekerja, sedang kuliah/sekolah dan mencari kerja. Ada pula yang baru lulus kuliah atau sekolah dan baru akan mencari pekerjaan, serta orang yang baru berhenti bekerja dan dalam proses mencari pekerjaan baru.
Permasalahan meningkatnya angka pengangguran bukanlah soalan baru hari ini. Sebab misi mengentaskan pengangguran di negeri ini sudah lama terwacanakan oleh pemerintah. Sering kali pula menjadi bahan kampanye dalam ajang pemilihan kepala daerah maupun negara. Akan tetapi hingga kini masalah pengangguran tak kunjung mengalami penurunan yang signifikan. Malah terus bertambah setiap tahunnya.
Sebenarnya di mana letak kesalahannya? Kita bisa menilik dari bagaimana pemerintah memberikan solusi untuk pengangguran. Sebut saja di tahun 2020 ada proyek Kartu Prakerja, yang bertujuan memberikan pelatihan bagi orang-orang serta memberikan sejumlah uang yang bisa digunakan untuk membeli paket pelatihan sesuai minat serta sisanya bisa digunakan untuk modal. Akan tetapi alih-alih memberikan dampak positif, kebanyakan hasil program ini pun tak memberikan hasil yang berarti.
Sebagaimana kami lansir dari theconversation.com, (6/8/2020) yang mana disebutkan adanya 3 kelemahan dari solusi kartu prakerja ini. Pertama, peserta yang tidak diarahkan ke industri unggulan.
Kedua, tidak memberikan informasi pada peserta mengenai keahlian apa yang dibutuhkan oleh industri potensial. Ketiga , desain dan konten pelatihan belum memastikan terpenuhinya keterampilan yang dibutuhkan. Alhasil, solusi itu gagal mewujudkan pengentasan angka pengangguran di negeri ini. Justru yang terjadi adalah keuntungan bagi pihak pemilik program pelatihan, yang mendapatkan anggaran dari negara atas proyek ini.
Sudah tak mengherankan bila negeri ini tak mampu menyelesaikan masalah dengan tuntas. Sebab asas dari negeri yang mengusung mabda Kapitalisme ini memang bukan untuk menyelesaikan persoalan umat, melainkan untuk meraup keuntungan ataupun manfaat. Kapitalisme sendiri memandang bahwa memenuhi urusan umat bukanlah bagian prioritas mereka seutuhnya, melainkan memenuhi kebutuhan individu lah yang jadi acuan utama. Sebab individu kapitalis biasanya memberikan manfaat bagi negara.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau SDM di sistem kapitalisme ini mengakibatkan tenaga ahli dan tenaga kerap diambil justru dari negara asing. Alhasil rakyat sendiri kehilangan potensi dan kesempatan kerja hingga akhirnya memilih solusi jadi TKI negara lain.
Lantas solusi apa yang bisa menuntaskan permasalahan ini? Jika ingin mencari solusi dari sistem kapitalisme maka mustahil akan ditemukan jawabannya. Namun bagaimana bila kita bicara tentang satu mabda yang haq? Yakni Islam.
Berbeda dengan ideologi Kapitalisme, Islam justru mewajibkan negara untuk mengurus rakyat termasuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendukung, seperti adanya pengelolaan SDA secara mandiri, yang akan membuka banyak lapangan
Kerja, hal yang mustahil bila diterapkan dalam sistem kufur saat ini. Lalu disusul dengan adanya kebijakan yang tepat dalam menentukan kurikulum pendidikan sehingga menciptakan sumber daya manusia yang gemilang. Teguh di atas akal dan sadar akan potensi serta perannya dalam kehidupan.
Lapangan pekerjaan akan dimudahkan bagi para kepala keluarga atau wali dari keluarga. Perempuan tidak diwajibkan menjadi tulang punggung keluarga melainkan diberikan hak nya sebagai yang dinafkahi.
Walau begitu Islam tetap membolehkan bila perempuan ingin bekerja namun bukan sebagai pemberi nafkah melainkan bila perannya dibutuhkan, misal di bagian medis ataupun pendidikan.
Maka sudah seharusnya umat membuka mata untuk melihat bahwa tak ada permasalahan yang bisa selesai sampai akar kecuali hanya dengan menerapkan sistem Islam. Yang mana sistem ini mampu diterapkan dalam negara Islam bernama Khilafah Islamiyah. Wallahua’lam Bisshoowab.
Oleh : Tri Ayu Lestari, Penulis Novel Remaja & Aktivis Dakwah
