Tinta Media - Produk Cina terus memberondong tanah air. Kualitas yang tidak murahan dengan harga yang ramah di kantong menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa produk Cina yang kini ramai di tanah air diantaranya, tekstil hingga keramik.
Produk lokal terus dihajar produk Cina hingga akhirnya ekonomi dan industri tanah air mengibarkan bendera putih. Tentu saja, keadaan ini menjadi sinyal bahaya bagi ekonomi dalam negeri.
Menanggapi fenomena tersebut, Wildan Syafitri, ekonom Universitas Brawijaya, mengungkapkan perubahan selera pasar yang cepat dan potensi pasar di masa datang, mampu diadaptasi dengan baik oleh manufaktur Cina. Keadaan ini pun mampu difasilitasi dengan infrastruktur yang tangguh dan investasi yang mudah. Jelas, keadaan ini menjadi ancaman bagi industri dalam negeri (cnbcindonesia.com, 26/7/2024). Wildan pun melanjutkan bahwa negara mestinya mampu bijak menerapkan regulasi komoditi impor agar mampu menjaga konsistensi produk lokal. Karena setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah, berakibat langsung pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang di-PHK, terutama di bidang manufaktur. Kementerian Perdagangan seharusnya mampu meningkatkan standarisasi produk impor untuk mencegah meningkatnya impor komoditi. Sedangkan Kementerian Keuangan, harus mampu mengontrol bea masuk pada komoditi tertentu, mengurangi fasilitas kredit impor dan meningkatkan fasilitas finansial untuk eksportir. Demikian lanjut Wildan.
Dampak Liberalisasi Kapitalisme
Fakta yang kini terjadi merupakan buah diterapkannya China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) pada tahun 2012. Kebijakan kerja sama perdagangan tersebut berdampak buruk pada produk dalam negeri karena hanya menguntungkan salah satu pihak, yakni Cina, tanpa memperhatikan pihak lain. Inilah produk liberalisasi perdagangan sistem ekonomi kapitalisme.
Liberalisasi perdagangan berdampak pada matinya industri dan perdagangan dalam negeri ketika negara yang dituju tidak mampu dan tidak siap menghadapi arus perdagangan bebas. Sementara produk Cina mendapatkan dukungan besar dari negaranya, khususnya dalam industri manufaktur sehingga mampu menekan biaya produksi.
Di sisi lain, kondisi buruk yang kini menerpa industri dalam negeri menunjukkan bahwa negeri ini tidak memiliki kemandirian industri. Mau tidak mau, negeri ini pun harus bergantung pada produksi negara lain. Ketergantungan inilah yang menjadi pintu lebar terbukanya penjajahan di bidang ekonomi. Wajar saja, Indonesia menjadi negara pembebek. Betapa buruknya kondisi ekonomi dalam genggaman kapitalisme liberal. Negara tidak mampu berdaya menguatkan roda ekonomi dalam negeri. Negeri ini hanya mampu berfungsi sebagai regulator yang tidak bisa tangguh menjaga kemandirian perekonomian dalam negeri. Dengan keadaan buruk semacam ini, rakyat makin terpuruk karena badai PHK kian kencang, kesejahteraan rakyat pun makin usang.
Negeri ini hanya mengutamakan kepentingan pihak asing dan aseng dan sama sekali tidak mampu menjamin terpenuhinya kepentingan rakyat.
Pengaturan Ekonomi dalam Islam
Sistem Islam memiliki berbagai mekanisme pengaturan strategis untuk menjaga kepentingan rakyat. Salah satunya menjaga kekuatan sektor ekonomi secara mandiri. Terkait hal ini, negara pun memiliki regulasi bijak yang mengatur hubungannya dengan luar negeri.
Dalam sistem Islam, negara adalah raa'in (pemelihara) sekaligus junnah (perisai) bagi umat.
Rasulullah SAW. bersabda,
"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya"
(HR. Al Bukhori)
Negara Islam menjalin hubungan luar negeri dengan cermat dengan konsep yang berbasis pada prioritas kepentingan rakyat. Jika terdapat hubungan perdagangan luar negeri, negara tetap akan mengutamakan perlindungan industri atau dunia usaha rakyat. Negara memiliki regulasi tegas dan jelas terkait penjaminan iklim usaha yang kondusif dan aman untuk rakyat. Sehingga industri dalam negeri dijamin tangguh dan kokoh terlindungi oleh strategi kebijakan negara.
Negara juga akan membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan konsep ini daya beli masyarakat tetap terjaga. Edukasi terkait konsumsi pun menjadi mekanisme khusus yang konsisten disampaikan di tengah masyarakat agar rakyat mampu mengendalikan dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.
Dengan paradigma yang bijaksana, kesejahteraan rakyat terjaga dalam kerangka sistem yang shahih. Inilah sistem Islam dalam wadah khilafah. Saru-satunya institusi yang menerapkan syariat Islam menyeluruh dan utuh demi menjaga kesejahteraan rakyat. Hanya dengannya rakyat terjaga. Rahmat dan berkah melimpah dalam tatanan amanah.
Wallahu'alam bisshowwab.
Oleh: Yuke Octavianty, Forum Literasi Muslimah Bogor
