Fenomena pasar Indonesia baru-baru ini dibanjiri oleh produk Impor yang berasal dari China terutama produk manufaktur. Seperti yang dikutip dari CNBC.com (26/7/2024), Produk manufaktur China terus menggempur pasar domestik RI. Belakangan yang mencuat diantaranya tekstil hingga keramik. Ada kekhawatiran industri RI tidak sanggup dengan gempuran tersebut dan akhirnya keok. Apalagi impor barang murah dari China sudah lama terjadi dan China terus melakukan inovasi dan penetrasi pasar Indonesia melalui penguatan efisiensi dan skala ekonomi, sehingga biaya rata rata yang rendah menyebabkan komoditi mereka semakin kompetitif.
Hal tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan perusahaan dalam negeri, UMKM ataupun industri menengah kebawah. Bagaimana tidak, keberagaman produk, kualitas barang yang tinggi, murahnya harga barang, serta kecepatan adaptasi pihak importir terhadap pangsa pasar dan selera konsumen meminggirkan produk lokal sehingga ancaman serius bagi produk domestik terindikasi bangkrut yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dalam negri dengan karyawan (PHK). Kinerja pemerintah dalam menanggapi fenomena produk manufaktur Import dinilai lamban dan terkesan ada unsur pembiaran belum lagi solusi yang digunakan oleh pihak kementerian terkait bukanlah solusi longterm atau jangka panjang. Kebijakan yang diambil justru akan berpotensi merugikan produk domestik.
Pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas, cepat, dan tepat untuk melindungi produk lokal serta menyehatkan perusahaan domestik agar ekspor stabil atau meningkat serta menekan laju impor di pasar negri.Ketatnya bea cukai dengan menaikkan tarif pajak barang import, regulasi kebijakan kementerian dalam hal ini adalah pemerintah serta pemberantasan mafia pajak di jajaran kementerian dinas terkait adalah beberapa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hal ini.
Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa watak dari ekonomi kapitalis adalah meraup keuntungan sebesar besarnya meminimalisir biaya, menekan sedemikian rupa kebutuhan akan SDM, serta mereka rela "membeli" kebijakan penguasa sehingga wakil rakyat yang seharusnya menjaga kestabilan ekonomi negara menjadi kacung atau budak kapitalis yang hanya menjadi regulator untuk tuanya. Sungguh miris kenyataan yang ada di depan mata kita saat ini, perekonomian masyarakat yang melamban karena daya beli melemah akibat minimnya lapangan kerja , kurangnya pendidikan yang layak untuk masyarakat kecil adalah sebagian kecil imbas dari keterpurukan ekonomi negara akibat kebijakan yang diambil serampangan khususnya dalam hal banjirnya barang import produk luar negeri.
Di dalam sistem Islam kebijakan untuk menyediakan berbagai produk manufaktur, produk pangan dan lain sebagainya semata mata untuk kemakmuran masyarakat umum. Sistem ekonomi Islam akan menjaga kestabilan harga pasar, memudahkan regulasi kebijakan yang diberikan untuk perusahaan domestik. Membuka lapangan pekerjaan untuk setiap individu khususnya kepala rumah tangga sehingga kesejahteraan keluarga akan terjamin. Penguasa di dalam sistem Islam juga akan menjadi pengontrol seluruh mekanisme distribusi barang atau produk dari hulu ke hilir. Pemerintah Islam juga akan menekan laju impor dengan menaikkan beban pajak barang, menaikkan jumlah produk domestik dengan berbagai inovasi yang bertumpu pada syariat sehingga tidak ada satupun pihak yang akan dirugikan atau terdzolimi.
Seperti halnya firman Allah SWT di dalam surat Jumuah ayat 10
(Katakanlah,"Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan." Allah pemberi rizki yang terbaik. Penguasa akan optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi negara menjamin ketersediaan barang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta membangun ekonomi masyarakat dalam bingkai syariat.
Allahu a'lam bissawab.
Oleh : Ita, Aktivis Muslimah
