Tinta Media - Melihat cepat perkembangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bandung, melalui kementrian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), pemerintah menyediakan wadah bagi pelaku UMKM. Wadah tersebut merupakan SNI Corner dan Wifi Corner yang berada di Soreang, Kabupaten Bandung, tepatnya di Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT).
Penempatan lokasi tersebut adalah untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi produk, pemasaran, dan pelatihan pengemasan.
Dengan adanya wadah tersebut, berbagai kegiatan seperti pelatihan hingga formalisasi usaha akan mereka dapatkan, sehingga bisa mendorong UMKM naik kelas.
Perkembangan UMKM di berbagai daerah akan terus diperhatikan, dari sisi produksi hingga segi pemasaran. Tenaga ahli akan didatangkan dalam rangka mengakses keuangan atau KUR dan membina pemasaran.
Perbankan dan fasilitas hukum pun akan didorong.
Apakah menyediakan wadah bagi para UMKM merupakan solusi yang tepat?
Memang betul bahwa berkembangnya dunia digital memiliki sisi baiknya. Namun, ada juga sisi buruk yang tidak bisa kita mungkiri.
Sisi baiknya adalah kita bisa dengan mudah berinteraksi dengan sanak saudara yang jauh dengan sangat mudah. Namun, banyak juga sisi buruknya, yaitu banyak tindak kejahatan yang diakibatkan oleh kemajuan digital saat ini.
Namum, sejatinya bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk para pelaku UMKM seperti SNI Corner dan Wifi Corner akan berdampak pada perkembangan UMKM?
Sebetulnya, yang diperlukan oleh masyarakat adalah keseriusan pemerintah dalam menangani pemasaran produk mereka, bukan sekadar wadah yang hanya melakukan pelatihan saja.
Peran UMKM bukan sektor strategis, juga bukan solusi hakiki dan tidak bisa dijadikan sandaran. Sebaliknya, UMKM hanyalah solusi pragmatis saja.
Walaupun UMKM bisa memberikan banyak peluang pekerjaan,
UMKM hanyalah usaha hilir dan bukan usaha hulu. Walaupu
Adanya UMKM bisa menarik tenaga kerja yang banyak dan pendapatanp besar, tetapi tetap saja mereka dikendalikan oleh produsen hulu yang mayoritas, yaitu para cukong.
Bahkan, bahan dasar UMKM juga dipasok dari para cukong tersebut.
Begitulah faktanya. Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator saja. Negara hanya memberikan berbagai pelatihan, pinjaman, dan fasilitas saja. Namun, setelah itu negara pun abai dan lepas tangan, membiarkan UMKM berjuang dan berkembang sendiri.
Ditambah lagi, negara tetap membuka kran impor yang akan membuat produk lokal kalah saing.
Konsumen lebih memilih barang dengan harga murah ditambah lagi dengan belanja via online yang semakin marak.
Jadi Bisa dipastikan, bahwa semua solusi pragmatis yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan pernah menyelesaikan masalah, bahkan, akan menambah masalah baru.
Perekonomian tidak mungkin berkembang di dalam sistem ekonomi kapitalis.
Itulah bentuk kegagalan dan abainya negara di dalam sistem kapitalis.
Sudah saatnya umat sadar dan kembali ke dalam pengurusan sistem Islam yang datang dari sang Khaliq. Jadi, masalah sistemik perlu solusi yang sistemik pula. Solusi yang mendasar dan menyeluruh yaitu penerapan Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan dalam institusi negara khilafah. Sistem Islam tidak menjadikan para
UMKM sebagai pilar perekonomian.
Dalam Islam, negara khilafah akan menerapkan aturan Islam secara kaffah dan akan mengurus serta menerapkan sistem ekonomi Islam. Untuk menyejahterakan dan mengembangkan ekonomi rakyat, negara akan mengurus harta kepemilikan sesuai syariat. Ada tiga harta kepemilikan, yaitu kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu.
Negara akan mengurus dan mengelola harta kepemilikan umum yang melimpah, seperti Padang rumput, air, dan api. Lalu hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk sarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan.
Rakyat akan mendapatkan manfaat dan kemudahan karena Sarana-sarana tersebut di atas bisa didinikmati secara gratis.
Rakyat tidak lagi pusing memikirkan biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Negara khilafah juga akan memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti sandang pangan dan papan. Jangan sampai ada rakyat yang tidak punya pekerjaan.
Sanksi tegas dan penerapan syariat yang komperhensif akan menjadikanh negara adidaya dan pasti akan terhindar dari krisis dan inflasi.
Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Dartem, Sahabat Tinta Media
