Tinta Media - Pornografi kian merajalela, namun negara seolah-olah tampak tak berdaya. Berkali-kali mencoba dengan seluruh upaya, namun hanyalah gagal yang menjadi hasil akhirnya.
Dikutip dari voaindonesia.com (14/06/2024) Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, menerapkan peraturan ketat yang melarang berbagi konten yang dianggap tidak senonoh secara daring. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, Jumat (14/6), bahwa Indonesia siap menutup platform media sosial X jika platform itu tidak mematuhi peraturan yang melarang konten dewasa.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan juga mengancam akan memblokir aplikasi X apabila masih menerapkan kebijakan kebebasan konten pornografi di Indonesia (www.cnbcindonesia.com 16/06/2024).
Namun tampaknya pemblokiran aplikasi X ini bukan solusi hentikan pornografi. Sebagaimana yang diberitakan kompas.com 16/06/2024.Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden Sekar Arum menilai bahwa pemblokiran aplikasi ini bukanlah solusi, karena sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir beberapa platform digital untuk mengurangi konten pornografi namun nyatanya tak ada hasil.
Sistem yang diterapkan saat ini, yaitu kapitalisme sekularisme, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai liberal atau kebebasan. Hal ini tampak pada dibolehkannya konten pornografi oleh platform X yang menunjukkan bahwa kebebasan perilaku lah yang menjadi nilai yang dibawa oleh X. Bahkan pornografi dapat menjadi bisnis yang menggiurkan dan mampu meraup keuntungan yang sangat besar dalam pandangan sistem saat ini.
Wacana Indonesia untuk memblokir aplikasi X tak akan mampu menangi kasus pornografi secara tuntas. Mengingat ada banyak sekali platform-platform lainnya yang sama-sama kemungkinan besar untuk menyebarkan konten pornografi.
Pada sistem yang diterapkan saat ini, solusi yang diberikan untuk memberantas kasus pornografi sangat sedikit bahkan mustahil untuk bisa diterapkan dan menyelesaikan persoalan ini. Sistem yang menjadikan kepuasan jasadiyah/materi menjadi standar kebahagiaan, akan membuat seluruh umat menghalalkan berbagai macam cara tanpa memperdulikan hukum halal dan haram. Oleh sebab itu, kasus pornografi tak akan mampu diberantas oleh sistem lemah buatan manusia seperti ini.
Untuk memberantas konten pornografi, dibutuhkan peran yang sangat besar dari negara dengan upaya komprehensif dan menyeluruh karena pemberantasan pornografi membutuhkan dana besar, kekuatan dan kemampuan yang hebat lagi kuat.
Islam menetapkan pornografi adalah sesuatu yang haram. Entah untuk kalangan anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa.
Rasulullah SAW bersabda "Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya" (HR. Bukhori). Negara wajib mengatur peredaran informasi. Salah satunya adalah dengan mengadakan departemen penerangan (al-i'lam) yang bertugas mengatur informasi yang tersebar di masyarakat dan mengolah informasi yang shahih agar terbentuk masyarakat yang islami.
Negara masih mengizinkan personil untuk mendirikan suatu platform dan tidak memerlukan izin khusus, hanya membutuhkan pemberitahuan kepada departemen penerangan (al-i'lam). Negara membebaskannya untuk menyajikan beberapa informasi selama tidak bertentangan dengan aturan syara'. Pemberian izin ini juga didukung oleh pilar ketakwaan individu yang dicetak melalui sistem pendidikan Islam.
Namun jika masih ditemukan konten pornografi, negara akan memberikan hukuman berupa ta'zir secara tegas dan adil. Ta'zir akan diberikan kepada pelaku maupun pengonsumsi konten. Sanksi ini bersifat jawabir dan zawajir sehingga akan sangat mampu untuk meminimalisir konten pornografi yang akan ditayangkan.
Dan semua ini hanya bisa diterapkan dalam suatu institusi yang menerapkan syariat Islam secara kaffah.
Waallahuta'ala a'lam bis shawab.
Oleh: Shiera Kalisha Tasnim, Aktivis Muslimah
