Tinta Media - Proyek mercusuar pemerintah Kabupaten Bandung menjadi sorotan ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugiarto. Pasalnya, berbagai proyek yang menjadi program pemerintahan dinilai tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Seperti halnya pada layanan kesehatan. Diketahui, Kabupaten Bandung memiliki 62 puskesmas yang dinilai sudah bagus. Namun, dalam hal pelayanannya dinilai kurang memuaskan.
Demikian juga pada program pendidikan yang dari segi keuangan membutuhkan anggaran dana sangat besar saat membangun USB (Unit Sekolah Baru). Padahal, seharusnya pemerintah mendukung peningkatan rata-rata lama sekolah, baik sekolah swasta ataupun perguruan tinggi, termasuk satuan pendidikan yang berada di bawah binaan Kemenag (RA/MTs/MA).
Dengan ini, Sugiarto menyarankan agar tidak menjadikan proyek USB negeri sebagai proyek mercusuar untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, sebab keberadaannya tidak menunjukkan peningkatan kualitas dan hanya berkutat di level pejabat daerah, sementara masyarakat tak merasakan manfaatnya.
Sugiarto mengimbau kepada Pemkab Bandung agar tidak hanya memikirkan proyek mercusuar, tetapi bagaimana agar masyarakat merasakan betul manfaat dari kehadiran program Pemkab Bandung tersebut.
Masyarakat tentunya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugiarto, karena sejatinya, proyek mercusuar hanya bersifat prestise, cenderung hanya untuk pencitraan penguasa saja. Begitu banyak program yang diupayakan dengan membangun berbagai fasilitas mewah, seperti halnya rumah sakit, sekolah, jalan tol, kereta cepat, tetapi keberadaannya sama sekali tak membawa manfaat bagi masyarakat.
Banyak sekolah bagus dengan biaya mahal, tetapi output yang dihasilkan tak menjamin mereka menjadi generasi cemerlang.
Sebagaimana kita ketahui, saat ini dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Banyak pelajar tawuran. Bullying semakin menjadi yang berakhir pada penganiayaan, bahkan pembunuhan. Narkoba seakan sudah menjadi hal yang biasa. Sex bebas melanda dan aborsi ada di mana-mana.
Di sisi lain, masyarakat miskin yang terimpit oleh beban ekonomi mendamba pendidikan dengan biaya murah. Akan tetapi, pada akhirnya output yang dihasilkan tak mampu menyeimbangi mereka yang punya modal. Alhasil, mereka hanya menambah jumlah pengangguran.
Begitu pun dengan ambisi pemerintah dalam hal infrastruktur seperti jalan tol, kereta cepat, rumah sakit yang pastinya semua membutuhkan anggaran yang fantastis. Pemerintah senantiasa mengejar proyek mercusuar di tengah kemiskinan masyarakat.
Lalu, untuk siapakah proyek-proyek tersebut dibangun? Siapa yang akan diuntungkan dengan proyek mercusuar tersebut?
Maklum, biaya untuk bisa masuk tol, kereta cepat, ataupun rumah sakit tersebut cukup mahal, tidak terjangkau oleh semua kalangan. Selain itu, dalam pengembangannya pemerintah mengandalkan para pemilik modal.
Memang, sudah seharusnya pemerintah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan seluruh problem pada setiap aspek kehidupan. Negara harus mampu untuk tampil terdepan di kancah global perekonomian. Akan tetapi, tentunya ambisi tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan dalam menyejahterakan rakyat. Sebagaimana diketahui, kondisi ekonomi negara saat ini di ambang kehancuran. Negara terjerat utang luar negeri. Mirisnya, proyek yang mereka kerjakan banyak yang mangkrak, bahkan nyaris tak berfungsi dan menyisakan banyak persoalan.
Jelas sekali, ini adalah kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Pemerintah sibuk melakukan pencitraan dan mengakomodasi kepentingan individu yang orientasinya memperbesar kapital sehingga berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan sosial.
Jelas, bahwa proyek mercusuar benar-benar sudah menjadi visi demi melanggengkan citra kekuasaan dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam kepemimpinan. Inilah wajah buruk dari sistem sekuler kapitalisme neoliberal yang bersandar pada kemanfaatan subjektif.
Dalam sistem ini, standar kebahagiaan dan kesuksesan diukur dari nilai materi. Padahal, sejatinya semua itu hanyalah angan-angan dan tak menyentuh sisi kemanusiaan yang dibutuhkan oleh umat secara keseluruhan
Tentu menjadi berbeda jika yang diterapkan adalah sistem Islam. Dalam sistem Islam, fungsi kepemimpinan adalah sebagai pengurus dan penjaga umat dengan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Sebagaimana sejarah mencatat, kegemilangan peradaban Islam dan kemajuan ilmu dan teknologi telah dicapai selama berabad-abad dan benar-benar telah membawa kesejahteraan hakiki tanpa menanggalkan sisi-sisi kemanusiaan dan mencederai keseimbangan alam.
Kepemimpinan sistem Islam menjadikan masyarakat sejahtera secara merata. Keberkahan dirasakan oleh seluruh manusia, baik muslim ataupun nonmuslim. Mereka hidup saling bergandengan merasakan rahmat dari penerapan hukum-hukum Islam.
Oleh sebab itu, sudah semestinya kita berjuang bersama untuk mewujudkan kehidupan Islam dalam sebuah institusi penegak syariat. Perjuangan ini harus menjadi agenda bersama umat tatkala mereka ingin keluar dari kegelapan dan kerusakan sistem sekuler kapitalisme neoliberal yang sejatinya bisa dirasakan oleh semua orang. Wallahu'alam bisshawab.
Oleh: Tiktik Maysaroh, Aktivis Muslimah Bandung
