Tinta Media - Lagi dan lagi, harga beras kembali mengalami kenaikan, padahal sebelumnya rakyat saja sudah kesulitan untuk membeli beras, dan bahan pokok lainnya, beberapa masyarakat mulai melirik beras bulog yang harganya jauh lebih murah, tapi sayangnya kini harga beras bulog pun mengalami kenaikan drastis hingga hampir menyamai harga beras belida dengan selisih beberapa ribu saja.
CnnIndonesia.com (20/05/2024).
Beras merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) permanen dari kenaikan harga sebelumnya tentu sangat menyulitkan rakyat. Sebab sebagai makanan pokok beras harus tetap dibeli meskipun harganya naik, baik orang kaya maupun orang miskin, bedanya orang kaya mungkin hanya sedikit terganggu dengan kenaikan harga, atau mungkin tidak sama sekali, sementara orang miskin pasti akan sangat keberatan, bahkan mungkin mengurangi jatah anggaran untuk membeli kebutuhan lain demi tetap adanya beras dirumah.
Anehnya kenaikan harga ini justru tidak menguntungkan petani sama sekali, kehidupan mereka tetap sama seperti biasanya, justru juga menderita sebab mahalnya harga pupuk dan rendahnya harga beli gabah dari cukong atau pengepul, belum lagi persaingan harga dengan beras impor yang lebih murah. Jadi mengapa harga beras terus mengalami kenaikan? Dan siapa yang diuntungkan dalam situasi ini? Padahal kenaikan ini akan memicu tingginya angka kemiskinan, yang berdampak pada kelaparan dan stunting.
Tak hanya itu, lebih jauh lagi kemiskinan akan menimbulkan kasus kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, begal, dan lain sebagainya. Naiknya harga bahan pokok dan pemasukan yang tetap, atau bahkan berkurang menjadi penyebab utama terjadinya tindakan kriminal. Sulitnya mencari pekerjaan di zaman sekarang juga menjadi penyebab banyaknya pengangguran, bagaimana cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari jika tidak ada penghasilan yang didapatkan?
Jika hal ini terus menerus dibiarkan, rakyat akan semakin bergantung pada beras impor yang tentunya lebih murah, sehingga petani kelak akan menyerah bertani, kemudian menjual sawahnya dan diubah menjadi lahan Industri oleh pemilik modal, sebab kerugian yang terus menerus dirasakan petani.
Bantuan yang diberikan pemerintah pun tidak akan mampu memastikan 25,90 juta penduduk Indonesia mendapatnya, sebagian bansos malah salah sasaran, bukannya didapatkan rakyat miskin, malah menyasar kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, sedihnya lagi, bansos yang tidak seberapa bagi segelintir orang tapi sangat diharapkan oleh yang sangat membutuhkan ini justru dengan tega dikorupsi oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Miris sekali, akan semenderita apa masyarakat kita nanti?
Beras Juga Di Kapitalisasi
Meskipun sektor pertanian dikuasai oleh petani, namun yang berkuasa pada pendistribusian beras dan yang bisa mengatur harga beras di pasaran adalah para pengusaha pemilik modal dan mafia pangan. Mereka bebas menaikkan harga tanpa memikirkan akibatnya, menimbun beras sehingga terjadi kelangkaan pasar, dan tidak peduli ruginya para petani, serta jeritan rakyat miskin yang membutuhkan nasi.
Padahal Indonesia adalah negara agraris, namun kehidupan petaninya justru miris, bahkan berujung tragis, serta penduduknya lebih banyak menangis, padahal lokasinya strategis, namun penguasa dan pengusaha yang duduk manis justru mendapatkan keuntungan fantastis.
Solusi Islam Dalam Politik Bahan Pangan
Dalam negara Islam, beras yang merupakan bahan pokok merupakan tanggung jawab negara dalam memenuhinya sesuai kapasitas penduduk negara. Negara sangat memperhatikan petani bahkan memberikan subsidi demi produksi beras berjalan lancar, dengan modal ringan dan keuntungan yang besar. Petani harus diberikan penyuluhan mengenai alat-alat teknologi modern yang canggih, benih unggul, pupuk terbaik, dan bantuan pertanian berupa lahan maupun modal.
Negara mengupayakan beras hasil dalam negeri, dan menghentikan impor dari luar. Negara melarang adanya perusahaan asing yang ingin menguasai sektor industri dan tidak melakukan ekspor sampai kebutuhan pokok setiap warga negara hingga individu terpenuhi dengan baik. Negara juga mengawasi jalannya distribusi sehingga tidak memungkinkan adanya kecurangan atau permainan harga yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Khatimah
Hanya dalam sistem Islam, pemerintah menunjuk seorang pengawas pasar yang mengawasi setiap kegiatan di pasar, dan menindak setiap adanya kecurangan. Setiap pelaku yang berbuat curang akan diberikan sanksi tegas sesuai syariat. Pemerintah menyadari statusnya sebagai pelayan umat, bukan sebagai penguasa, sehingga sangat mementingkan kepentingan masyarakat sebelum kepentingan pribadi.
Dalam negara Islam, setiap pemimpin menyadari hubungannya dengan Allah, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, serta adanya hari pembalasan kelak, yang membuat pemimpin Islam sangat takut melakukan kecurangan, apalagi memakan hak dan uang rakyat. Sudah saatnya kita campakkan sistem zalim ini, dan kembali kepada sistem Islam yang berasal dari sang pencipta manusia. Jika aturan Allah Swt diterapkan tentunya akan memberikan rahmat bagi seluruh alam.
Wallahua'lam bishawab.
Oleh: Audina Putri, Aktivis Dakwah
