Tinta Media - Survei yang dilaporkan Talent Acquisition Insights 2024 oleh Mercer Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 69 persen perusahaan di Indonesia menyetop rekrut karyawan baru pada tahun lalu lantaran khawatir ada pemutusan hubungan kerja (PHK). (cnnindonesia.com, 26/4/24).
Survei tersebut sudah membuat para pencari lowongan pekerjaan patah harapan. Kini, fakta yang sangat pahit harus dialami para karyawan perusahaan besar di tanah air ini. Menurut catatan CNBC Indonesia, dalam kurun waktu setahun terakhir (2023-2024), sudah ada 8 pabrik 'raksasa' yang tutup di Jabar. Sebelum pabrik Bata yang akhirnya tutup dan melakukan PHK massal terhadap 233 pekerjanya, publik juga gempar karena tutupnya pabrik ban PT Hung-A Indonesia yang beroperasi di Cikarang, Jawa Barat. PT Hung-A Indonesia tutup pada awal Februari 2024 hingga menyebabkan seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 1.500 orang diberhentikan sejak 16 Januari 2024.
Jawa Barat menjadi salah satu provinsi penyumbang angka PHK cukup tinggi. Di atas Jawa Barat ada DKI Jakarta dengan jumlah angka PHK 8.876 pekerja, disusul kemudian Jawa Tengah dengan angka PHK 8.648 pekerja. (cnnindonesia.com, 8/5/24).
Nasib rakyat kembali terguncang. Tak ada kepastian yang jelas, bahkan bagi mereka yang saat ini masih berstatus karyawan karena gelombang PHK bisa saja sewaktu-waktu menyerang mereka. Maka, pupus sudah harapan para pencari loker yang ingin menggantungkan nasib di perusahaan atau pabrik.
Keniscayaan dalam Sistem Kapitalisme
Ketidakstabilan ekonomi karena berbagai kondisi global berperan dalam memicu maraknya PHK. Hal ini menjadi suatu keniscayaan dalam sistem Kapitalisme. Ini karena tenaga pekerja menjadi bagian dari komponen produksi sehingga untuk menstabilkan keuangan perusahaan ketika kondisi mengharuskan untuk menekan biaya produksi, sangat memungkinkan yang ditekan adalah biaya gaji karyawan, dengan kata lain adalah PHK. Demi menghindari kerugian, mereka tak segan untuk memangkas biaya yang dirasa memberatkan, mengingat prinsip produksi kapitalisme adalah untung sebesar-besarnya dan modal sekecil-kecilnya.
Terjadinya PHK masal akan berdampak meningkatkan angka kemiskinan dan berbagai hal lainnya. Karena kapitalisme adalah sistem yang berpihak pada oligarki, maka selamanya kesejahteraan tak akan pernah berpihak pada rakyat.
Faktanya, rakyat hanya dimanfaatkan tenaganya untuk mendulang banyak keuntungan dan memuluskan berbagai kepentingan para oligarki. Ketika rakyat tak lagi dibutuhkan bahkan menjadi beban, maka tak segan untuk dibuang dan diabaikan. Mereka tak lagi melihat rakyat itu sebagai manusia yang juga harus dihargai dan dilindungi hak-haknya sebagai manusia. Maka, kapitalisme bak drakula yang membutuhkan manusia untuk dihisap darahnya. Setelah habis, mereka diabaikan begitu saja.
Maka, kemiskinan dalam sistem kapitalisme menjadi suatu keniscayaan karena sistem ekonominya telah banyak merampas hak-hak rakyat. Bukan saja di dunia ketenagakerjaan melalui UU Ciptaker, terapi juga telah mengambil hak kepemilikan rakyat lewat para penguasa yang memfasilitasi berbagai kepentingan oligarki atas nama investasi dan lain sebagainya.
Ditambah abainya peran negara dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan. Negara menyerahkan sepenuhnya lapangan pekerjaan ke pihak swasta dan menjadikan lapangan pekerjaan sebagai tempat bergantung hampir seluruh masyarakat. Negara tidak berinisiatif untuk memberikan pembekalan life skill dan memberikan modal usaha untuk warganya.
Sistem kapitalisme telah menjadikan output pendidikan hanya mencetak para generasi pekerja. Sedikit generasi negeri ini yang mengoptimalkan potensinya untuk membangun negeri karena minimnya support negara dalam menunjang kemampuan generasi tersebut.
Maka, jadilah generasi bangsa ini generasi pekerja yang saat ini nasibnya sangat memprihatinkan. Banyaknya pengangguran dan gelombang PHK yang tinggi membuat semakin meningkatnya angka kemiskinan. Inilah keniscayaan dalam sistem kapitalisme, yaitu PHK masal menjadi masalah yang tak terselesaikan.
Islam Solusi yang Menyejahterakan
Islam menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat dengan berbagai mekanisme dalam sistem Islam kafah, termasuk sistem ekonomi. Negara memiliki kewajiban menyediakan berbagai pelayanan untuk membantu kepala keluarga menunaikan kewajibannya dalam mencari nafkah, di antaranya membuka lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan life skill hingga memberikan modal usaha.
Selain itu, negara Islam juga memberikan jaminan usaha bagi perusahaan yang ada dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat sehingga perusahaan dan rakyat tidak berjuang sendiri.
Negara IsIam juga memiliki berbagai sumber pemasukan sehingga mampu mengatasi kemiskinan dan menjamin kebutuhan pokok, baik individu maupun komunal, baik secara langsung ataupun tidak, seperti sandang, pangan dan papan untuk individual dan pendidikan, kesehatan dan keamanan untuk hak komunal. Dengan jaminan kebutuhan pokok ini saja sebagian besar beban hidup masyarakat sudah teratasi. Masyarakat hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi, seperti kebutuhan jasmani, yaitu makan dan minum.
Inilah gambaran sistem Islam dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang sangat menyejahterakan. Maka, satu-satunya cara untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah dengan tegaknya kembali khalifah Islamiya. Wallahu a'lam.
Oleh: Heti Suhesti (Aktivis Dakwah)
