Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana, menilai kenaikan harga BBM di pasar Internasional dijadikan momentum pemerintah untuk mengurangi secara bertahap bahkan menghapus sama sekali subsidi di bidang energi.
"Patut diduga kenaikan harga BBM di pasar internasional hanyalah faktor kebetulan saja, yang kemudian dijadikan momentum oleh pemerintah," ujarnya dalam video Ada Efek Berantai Bila Pertalite Dihapus, Rabu (27/3/2024) di kanal Youtube Justice Monitor.
Menurutnya, ini terkait dengan rencana lama pemerintah untuk mengurangi secara bertahap bahkan menghapus sama sekali subsidi di bidang energi. "Pasalnya penghapusan subsidi adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme," tegasnya.
Agung menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia di pasar internasional itu juga disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme. Selain itu menurutnya, yang tak kalah besar dampak buruknya bagi masyarakat adalah kebijakan pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi, khususnya di sektor energi.
"Liberalisasi sektor energi tidak hanya di sektor hulu, eksplorasi, tetapi juga di sektor hilir, distribusi dan pemasaran," bebernya.
Lewat undang-undang minyak dan gas (Migas) tutur Agung, berpeluang membuka kesempatan bagi perusahaan swasta lain untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran Migas, dengan alasan supaya kompetitif dalam distribusi dan pemasaran agar bisa adil.
Lantas ia mengungkapkan bahwa saat ini yang paling siap untuk berkompetisi adalah perusahaan-perusahaan multinasional karena mereka yang paling siap.
Maka ujarnya, merekalah yang akan merebut pangsa pasar distribusi dan pemasaran migas di Indonesia. Karena itu jelas diperlukan keberanian pemerintah dan rakyat Indonesia untuk keluar dari jeratan kapitalisme global ini.
"Untuk kemudian segera memberlakukan sistem yang baik, yang tidak lain bersumber dari Sang Pencipta Allah Yang Maha Tahu," pungkasnya.[] Muhammad Nur
