Tinta Media - Sejak memasuki bulan Ramadan hingga bulan Syawal, kenaikan harga gula makin signifikan. Kenaikan tersebut otomatis memukul berbagai industri yang menggunakan gula sebagai salah satu bahan utamaĺĺ Parahnya lagi, setelah lebaran, stok gula dikatakan "kosong" di pasaran. Terutama pasar ritel modern. Karena harga makin tidak masuk akal.
Pengaturan ala Kebijakan Simultan
Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengungkapkan kelangkaan terjadi karena pelaku usaha kesusahan memperoleh stok gula impor, kalaupun ada, harganya tinggi (CNNIndonesia.com, 19/4/2024).
Di pasaran, harga gula mencapai Rp 18.000 hingga Rp 22.750 yang sebelumnya berkisar Rp 14.000 hingga Rp 15.000 (CNNIndonesia.com, 20/4/2024). Tentu saja, hal tersebut berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga dan industri. Karena gula merupakan komoditas strategis yang dominan dibutuhkan seluruh masyarakat.
Secara internasional, harga gula sebetulnya sedang turun, namun pasokan yang saat ini diimpor, menggunakan harga sebelum penurunan. Demikian lanjut Isy. Tidak hanya itu, petani gula lokal pun belum melakukan penggilingan tebu, sehingga mempengaruhi stok gula dalam negeri. Ungkapnya.
Kenaikan harga gula merupakan refleksi betapa buruknya konsep tata niaga yang kini diterapkan. Sehingga kekacauan tersebut akhirmya dimanfaatkan oleh pebisnis besar seperti ritel dan sejenisnya. Adanya penimbunan barang hingga terjadilah pasar monopoli. Sayangnya, negara tidak melakukan inspeksi pasar secara langsung. Justru yang dilakukan adalah kebijakan simultan, yakni membuka keran impor gula demi memenuhi persediaan gula di pasar. Alhasil, mekanisme tersebut mengguncang harga gula. Hingga terjadi ketidakstabilan, baik stoknya maupun harganya.
Gonjang-ganjing harga gula pun dipengaruhi kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah saat ini. Karena kebijakan tersebut hanya berat di satu pihak. Jika petani mengalami kenaikan harga produksi, petanilah yang mengalami kerugian. Meskipun betul bahwa kebijakan HET, mampu menjaga harga komoditas di pasar. Namun fluktuasi yang terjadi tidak mampu meredam kenaikan harga yang semakin tidak terkendali. Dalam hal ini dibutuhkan kebijakan yang adil dari negara terkait pasar, stok dan stabilitas harga.
Inilah konsekuensi diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme yang liberalistik. Semua kebijakan hanya disandarkan pada pemegang modal terbesar. Negara sama sekali tidak mampu menerapkan regulasi yang sebelumnya telah ditetapkan. Sehingga lahirlah Undang-undang yang memudahkan impor gula. Di sisi lain, tidak ada usaha serius dari pemerintah untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri. Wajar saja, saat kondisi semakin tidak bisa dikendalikan, solusi yang diputuskan adalah impor gula. Lagi-lagi, kebijakan tersebut sudah tentu menguntungkan oligarki kapitalis.
Ironisnya lagi, saat ini banyak lahan pertanian, salah satunya lahan tebu yang dialihkan demi menuntaskan Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan sebagai program andalan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Otomatis, produktivitas bahan pangan pun merosot tajam. Betapa buruknya tata kelola pangan dalam kendali sistem kapitalisme liberalistik. Konsepnya membebaskan segala cara demi meraup keuntungan materi yang tiada henti. Sementara kepentingan rakyat semakin terabaikan.
Pengaturan Pangan dalam Islam
Negara beserta seperangkat kebijakannya semestinya mampu mengendalikan stok dalam negeri, pasokannya serta stabilitas harga di lapang. Sehingga setiap kebijakannya mampu menciptakan kondisi yang nyaman untuk seluruh rakyat. Seluruh lapisan rakyat mampu menjangkau harga komoditas pangan dengan aman.
Konsep tersebut hanya mampu tersaji dalam tatanan sistem Islam yang dikendalikan oleh institusi khilafah. Satu-satunya institusi yang mampu menjaga ketahanan pangan secara global untuk seluruh kepentingan rakyat.
Sistem Islam dalam khilafah, memiliki konsep mekanisme pengaturan yang amanah dan mengutamakan kemandirian dalam pengurusan urusan rakyat. Dalam aturan syara', penguasa adalah pelayan semua urusan rakyat. Sebagaimana disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW.,
"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. Al Bukhori).
Politik ekonomi Islam yang diterapkan dalam khilafah, menjamin pemenuhan pangan dan kebutuhan pokok setiap individu.
Terkait penjagaan stabilitas komoditas gula, khilafah akan menetapkan berbagai kebijakan yang amanah demi memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya.
Pertama, menetapkan regulasi yang adil terkait harga, pasokan barang dan mekanisme distribusi di pasar. Harga dijaga pada batas aman, namun tetap memperhatikan fluktuasi pasar. Tidak hanya itu, khilafah pun akan menindak setiap penimbun barang, atau menghilangkan setiap kesempatan terbentuknya pasar monopoli. Dengan demikian, pasar akan tetap terjaga dan terkendali dengan batas harga yang tetap mampu dijangkau masyarakat. Menyoal impor, kebijakan khilafah akan meminimalkan atau bahkan me-nol-kan impor. Karena produksi dalam negeri akan terus digenjot dengan berbagai metode dari para ahli pertanian. Dengan demikian, negara akan senantiasa terjaga kemandiriannya. Karena kemandirian produksi akan mempengaruhi pembentukan harga barang di pasar.
Kedua, menetapkan mekanisme produksi yang terjaga demi produktivitas tinggi. Seperti penetapan intensifikasi dan ekstensifikasi yang langsung diserahkan kepada para ahli pertanian. Serta memudahkan akses pupuk, alat sarana pertanian, dan sejenisnya.
Dengan konsep tersebut, pasokan gula akan dijamin khilafah secara sempurna. Mekanisme dan konsep kemandirian akan senantiasa menjaga perekonomian secara utuh di dalam negeri.
Pengaturan berlandaskan syariat akan berbuah manfaat dan rahmat bagi seluruh umat. Inilah janji Allah SWT. Dan Allah SWT. tidak akan pernah menyalahi janji-Nya.
Wallahu'alam bisshowwab.
Oleh: Yuke Octavianty (Forum Literasi Muslimah Bogor)
