Tinta Media - Akar masalah banyaknya kasus korupsi dan juga terus terulang-ulang kasus korupsi di negeri ini adalah karena sistem demokrasi. "Menurut saya, ini menyangkut tentang sistem politik yang diterapkan di Indonesia yakni sistem politik demokrasi yang memang berbiaya tinggi," ujar Luthfi Afandi, S.H., M.H. dari Indonesia Justice Monitor dalam acara Kabar Petang dengan tema Skandal 271 T Bakal Senasib dengan 349 T? di kanal Youtube Khilafah News, Kamis (4/4/2024).
Menurut Luthfi, alasannya adalah perusahaan pertambangan itu membutuhkan area yang luas dan sangat riskan atau rentan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sementara para politisi membutuhkan semacam biaya politik untuk kampanye.
"Maka mereka (pengusaha pertambangan) perlu adanya backingan dari pejabat, jadi mereka (pengusaha dan pejabat) ini semacam simbiosis mutualisme," bebernya.
Jadi alasan kasus korupsi terus bergulir, bebernya, karena tidak bisa dilepaskan dari sistem politik demokrasi yang memang membutuhkan biaya politik atau ongkos politik sangat besar dan tinggi.
"Jadi mereka (pengusaha dan pejabat) saling membutuhkan lah satu sama lain, dan tambang ini cuannya luar biasa, bisa unlimited," pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
