Tinta Media - Diberitakan oleh kompas.com pada 23 Februari 2024 bahwa polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap seorang bayi yang baru saja dilahirkan di Tambora, Jakarta Barat. Salah satu tersangka kasus tersebut adalah ibu dari bayi yang diperjualbelikan tersebut. Ketiganya dijerat pasal 76i juncto Pasal 88 dan atau Pasal 76F juncto Pasal 83 UU RI nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 dan 5 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.
Sang ibu mengaku, bahwa ketika ia tidak mampu membiayai persalinan buah hatinya di sebuah rumah sakit, kedua orang tersangka lainnya datang dengan menawarkan akan memberikannya uang sebesar Rp 4.000.000 untuk biaya persalinan dengan kemudian mengadopsi anaknya tersebut. Keduanya adalah sepasang suami istri yang memaksudkan adopsi tersebut untuk membesarkan dan merawat bayi tersebut.
Namun, setelah memberi uang muka sejumlah Rp1.500.000 keduanya tidak kembali mengirimkan sisa uang yang dijanjikan. Oleh karena itu sang ibu kemudian melaporkan kedua orang tersebut kepada kepolisian. Dan setelah itu, terbongkar banyak kasus TPPO terhadap 4 bayi lainnya yang telah dilakukan sebelumnya oleh sepasang suami istri tersebut di daerah Karawang dan Bandung.
Generasi adalah Tonggak Peradaban
Sungguh miris realitas nasib ibu dan anak pada zaman ini. Kebutuhan rakyat termasuk ibu dan anak dijadikan komoditas oleh sekelompok orang yang didukung oleh negara. Seperti dalam kasus ini, harga biaya administrasi persalinan yang amat mahal bagi rakyat kecil. Hingga tidak sedikit ibu yang kehilangan naluri keibuannya dan terpaksa merelakan buah hati yang baru saja dilahirkannya demi segepok uang untuk melunaskan administrasi persalinan.
Kini, kehamilan dan kelahiran seakan menjadi beban keluarga. Banyak orang tua yang terpaksa menitipkan bayinya ke panti asuhan untuk sementara waktu atau merelakan anaknya untuk diadopsi sepanjang waktu. Bayi tak berdosa terpaksa menanggung pahitnya kehidupan, ikut menanggung sulitnya ekonomi keluarga. Ada yang berakhir bahagia dalam asuhan keluarga pengadopsi, ada pula yang berakhir menjadi komoditas untuk dilukai. Bukankah ini menjadi tugas besar bagi negara? Bukan hanya kesalahan seorang ibu atau bapak yang tidak mampu membayar biaya persalinan.
Padahal, anak yang mendapat perawatan dan pendidikan secara terpadu pun tentu akan menjadi generasi sehat, berprestasi dan bermoral yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Menciptakan kemajuan teknologi-teknologi canggih, Menghasilkan penemuan-penemuan ilmu baru, dan mengubah pola pikir masyarakat dengan menjadi orang yang berpengaruh atau influencer. Dengan kata lain, anak-anak tersebutlah generasi yang menjadi tonggak penerus peradaban.
Oleh sebab itu, bukankah ketika negara menyadari dan melaksanakan tugas besarnya merawat dan mendidik rakyat, termasuk para ibu-ibu dan terlebih anak-anak akan membawa untung serta manfaat besar bagi negara? Bagi kemajuan teknologinya, peradabannya, sekaligus keharuman namanya. Betapa ruginya negara ini ketika justru melakukan hal sebaliknya. Malapetaka jelas menantinya.
Inilah realitas dari sebuah negara yang menerapkan sistem Kapitalisme. Sistem yang dibangun berdasarkan asas maslahat. Semua perbuatan dianggap sah atau halal selagi tidak melanggar Undang-Undang Konstitusi buatan manusia, makhluk terbatas dan lemah. Penerapan sanksi hanya sebagai formalitas belaka, dan sering kali salah sasaran sebab tidak melihat sebuah kasus dari akar masalahnya.
Berbeda dengan Islam. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia tentu memiliki aturan yang menjaga fitrah manusia pula. Maka dalam hal ini, seorang ibu yang memiliki fitrah merawat dan mendidik sang buah hati akan dijaga selamanya keberlangsungan fitrah ini. Islam akan mendukung dan membantu agar fitrah ini selalu hidup.
Maka apabila fitrah seorang ibu ini meredup sebab sulitnya ekonomi untuk merawat sang buah hati, Islam akan dengan sigap memberikan bantuan entah berupa uang tunai atau bantuan secara langsung berupa susu dan kebutuhan bayi lainnya. Islam terjelma menjadi sebuah negara berbasis akidah Islam, yakni Daulah AL-Khilafah Al-Islamiyyah. Negara akan sigap memberikan pelayan persalinan secara cuma-cuma kepada para ibu yang kurang mampu.
Tidak hanya itu, Islam juga akan menjaga kewajiban seorang bapak yakni bekerja keras menafkahi keluarganya. Karena dalam kasus ini, ternyata penyebab utama sulitnya ekonomi disebabkan oleh bapak yang menjual anaknya tersebut tidak memiliki penghasilan sebab PHK. Maka, seorang bapak yang tertimpa musibah PHK akan diberikan lapangan pekerjaan oleh daulah, sesuai dengan kemampuan bapak tersebut. Tidak selalu lapangan pekerjaan dalam industri. Bisa jadi, sebagai contoh apabila bapak tersebut mampu dalam mengelola tanah, ia akan diberikan sebidang tanah milik negara agar bapak tersebut bisa menafkahi keluarganya dari hasil kerja kerasnya bercocok tanam.
Demikianlah pengaturan Islam terhadap kasus tersebut dan kasus serupa yang dilaksanakan oleh Daulah Khilafah. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan kebutuhan manusia. Maka dari itu, penerapannya sangat fleksibel, mampu sesuai dengan zaman dan tempat. Karena pada nyatanya, fitrah dan kebutuhan hakiki manusia tidak pernah berubah bahkan dari zaman manusia diciptakan pertama kali, yang membedakan hanya bentuk kehidupan manusia yang sama sekali tidak mengubah pandangan hidupnya.
Dan termasuk pada zaman ini, di mana bentuk kehidupan manusia semakin beragam, Islam tetap mampu memberikan solusi terhadap ribuan problematika yang ada. Mari wujudkan kembali Islam di dalam kehidupan kita, dalam pengelolaan politik, kesehatan, ekonomi, dan seluruh aspek yang ada. Agar keberadaannya mampu menjadi rahmatan lil ‘alamin. Wallahu a’lambish-showab
Oleh: Diajeng Annisaa
(Aktivis Muslimah)
