Tinta Media - Bantuan sosial alias Bansos adalah salah satu hal yang mengemuka menjelang pemilu 2024. Program Bansos sebagai alat kampanye pendongkrak suara, makin masif di kampanyekan oleh Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri yang tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden dan wakilnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bansos diberikan Jokowi kepada rakyat berupa 10kg beras dan bantuan langsung tunai (BLT) Rp200 ribu rupiah per bulannya.
Berdasarkan data BBC Indonesia (30-01-2024), total alokasi perlindungan sosial 2024 mencapai 496,8 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023, yaitu sebesar 433 triliun. Bahkan, jumlah tersebut lebih tinggi daripada masa pandemi Covid-19 2019, yaitu 468,2 triliun (2021) dan 470.6 triliun (2022).
Alasan Jokowi memberikan bansos adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Menurutnya, penguatan daya beli perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan.
Akan tetapi, politisasi bansos amat kental. Beberapa faktor yang menguatkan aroma politisasi bansos adalah:
Pertama, Jokowi akan mengumumkan penambahan jumlah keluarga penerima bantuan beras pada 2024 dari 21,3 juta menjadi 22 juta pada 15 Januari 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah.
Kedua, Jokowi mengumumkan akan memperpanjang periode bantuan beras hingga Maret 2024 pada 22 November 2023, di Biak Numfor, Papua.
Ketiga, Jokowi mengumumkan perluasan program Bansos, bantuan beras. BLT El Nino diperpanjang penyalurannya hingga Juni 2024 saat sidang kabinet di istana negara pada tanggal 9 Januari 2024.
Keempat, pada tanggal 29 Januari 2024, pemerintah mengumumkan skema BLT baru dari BLT El Nino menjadi BLT Mitigasi Risiko Pangan. Hal ini dilakukan karena BLT El Nino mendapat kritikan tajam jika diperpanjang, mengingat saat ini sudah masuk musim hujan dan pada bulan Maret, petani akan panen. BLT Mitigasi Risiko Pangan akan diberikan untuk periode tiga bulan sebesar Rp600.000 dan langsung disalurkan semuanya pada Februari, yaitu bulan pelaksanaan pemilu.
Sebetulnya tidak hanya Jokowi , beberapa menteri yang sekaligus petinggi partai juga menggunakan bansos untuk meraih dukungan rakyat. Mereka berdalih bahwa bansos bukanlah untuk kampanye, melainkan program pemerintah.
Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden, termasuk kepada pejabat negara agar tidak melakukan tindakan yang melanggar larangan kampanye atau tindakan yang menguntungkan, bahkan merugikan peserta pemilu, ujar anggota Bawaslu, Totok Hariyono.
Dalam sistem demokrasi, kekuasaanlah yang akan selalu diperjuangkan dan dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara. Oleh karena itu, setiap ada peluang, pasti akan mereka manfaatkan untuk memenangkannya, meski dengan menyalahgunakan uang negara dan jabatan.
Hal seperti itu wajar terjadi, karena sistem demokrasi meniscayakan kebebasan berperilaku. Kebebasan berperilaku merupakan salah satu pilar demokrasi. Karena asas demokrasi adalah sekularisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan, termasuk dalam politik.
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap politik menyebabkan masyarakat mudah sekali ditipu dengan iming-imingi materi. Ini juga bisa jadi merupakan dampak dari buruknya pendidikan di negeri ini dan kemiskinan yang mengimpit kehidupan mereka.
Kemiskinan menjadi problem negara saat ini. Negara seharusnya menuntaskan kemiskinan dengan cara komprehensif, mulai dari akarnya, bukan hanya sekadar bantuan sosial yang terus diulang, dan meningkat saat musim pemilu tiba
Islam juga menetapkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga para penguasa akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara.
Islam juga mewujudkan Sumber Daya Manusia/SDM yang berkepribadian Islam, jujur, dan amanah.
Negara juga akan mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam memilih seorang pemimpin, sehingga umat mempunyai kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Seorang muslim yang akan menjadi pemimpin pun jelas harus berkualitas karena iman dan ketakwaannya kepada Allah Swt. serta memiliki kompetensi. Tentunya tidak butuh pencitraan agar disukai oleh rakyatnya. Wallahu 'alam
Oleh: Ummu Nazba
Muslimah Peduli Umat
