Tinta Media - Perhelatan politik di Indonesia memang menarik untuk diikuti. Tak terkecuali tentang debat calon presiden dan calon wakil presiden yang hari ini selalu menjadi trending topic di setiap pembicaraan masyarakat Indonesia. Komentar-komentar saling sindir pun begitu tampak dan vulgar. Tak peduli itu kawan, sahabat bahkan keluarga dekat pun menjadi korban saling sindir. Ditambah bermunculan berita-berita hoaks yang makin mempertajam konflik tersebut.
Menariknya di setiap debat calon presiden dan calon wakil presiden, tiap paslon (pasangan calon) memaparkan cara pandangnya terhadap suatu permasalahan di negeri ini secara solutif dan inovatif. Namun hal ini dapat menjadi bumerang ketika beberapa pendukung salah satu paslon menilainya tak masuk akal atau hanya omong kosong saja bahkan secara terang-terangan menunjukkan nir adab (tidak beradab). Hasilnya timbul kekecewaan yang mengakibatkan berpindahnya dukungan ke paslon yang lain.
Efek kekecewaan ini pun berimbas kepada lembaga survei elektabilitas. Lembaga survei ini banyak memberikan data-data elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden di suatu daerah. Tujuannya ingin memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat agar dapat menentukan pilihannya. Selain itu data-data dari lembaga survei tersebut, digunakan oleh para paslon untuk menyusun strategi meraih dukungan yang lebih banyak. Namun beberapa masyarakat Indonesia tidak mempercayainya, dikarenakan isu yang beredar bahwa lembaga survei merupakan antek dari salah satu paslon.
Jika dicermati secara mendalam, sayangnya para calon presiden dan calon wakil presiden tidak ada yang memberikan pandangannya secara Islam. Mereka hanya berkutat secara cabang tidak secara substansial pada setiap pembahasannya. Hal ini memberikan gambaran bahwa para calon presiden dan calon wakil presiden tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Hanya meneruskan dari sistem yang sudah ada yaitu demokrasi kapitalisme.
Dalam sistem demokrasi kapitalisme, agama dilarang mengatur urusan kenegaraan. Artinya harus dipisahkan antara urusan negara dan agama. Padahal dalam Islam, negara harus berlandaskan dari aturan agama, karena hanya Allah Swt. yang berhak membuat aturan. Selain itu pada sistem demokrasi kapitalisme kedaulatan ada di tangan rakyat, sedangkan pada Islam kedaulatan itu milik Allah swt. Sehingga jelas tidak mungkin akan ada kepentingan baik secara kelompok maupun individu. Dalam Islam negara dan rakyat wajib taat kepada hukum syariat. Sehingga akan tercipta amar ma'ruf nahi munkar bila negara melanggar syariat Islam.
Sungguh miris keadaan negeri ini yang mayoritas beragama Islam serta memiliki jumlah pemeluk agama Islam terbesar sedunia namun menolak atau anti kepada syariat Islam. Padahal seorang muslim itu wajib taat kepada syariat Islam tanpa nanti tanpa kecuali dan tanpa pilih-pilih. Umat Islam membutuhkan pemimpin yang benar-benar menjalankan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh), karena hanya dengan Islam persoalan-persoalan di negeri ini akan terselesaikan. Mulai dari kemiskinan, keadilan, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain.
Oleh karena itu sudah saatnya masyarakat Indonesia mulai berpikir mendalam tentang permasalahan pemilihan pemimpin ini. Jangan mau terjebak berulang-ulang di setiap ajang 5 tahunan ini. Dan seharusnya umat Islam memiliki pandangan atau agenda sendiri di dalam perpolitikan yang bertujuan untuk melanjutkan kehidupan Islam.
Adapun cara yang di tempuh yaitu mengikuti thariqah (metode) yang diajarkan Rasulullah SAW dengan cara mengikuti pembinaan-pembinaan (belajar) dan memberikan edukasi kepada masyarakat (dakwah) agar tercipta masyarakat yang berpikir mendalam secara perspektif Islam. Bayangkan jika semua masyarakat sadar dan berpikir secara perspektif Islam yang kaffah, tentu negeri ini pun akan menjadi negri baldatun thoyyibatun wa rabbun ghaffur seperti yang dicita-citakan.
Oleh : Arief Firman
Aktivis Dakwah
