Tinta Media - Menyoroti beberapa kebijakan penguasa yang tidak merakyat, Pakar Hukum dan Filsafat Pancasila Prof. Suteki, meyakini hal tersebut memicu penentangan rakyat.
"Diakui atau tidak, dampak dari beberapa kebijakan yang tidak merakyat yang diproduksi penguasa telah memicu penentangan sebagian masyarakat. Wajar jika kalangan mahasiswa sebagai agen perubah pun merasa resah dan menyuarakan curhat kritisnya,” ungkapnya di laman akun facebooknya, Senin (5/2/2024).
Ia menilai, sering kali apa yang dilisankan oleh penguasa tak sesuai dengan tindakan.
“Di satu sisi menyatakan rindu didemo (dikritik), namun realitasnya, berbagai perangkat hukum telah disiapkan untuk memberangus kebebasan berpendapat,” kritiknya.
Lip service seperti ini, tegasnya, menunjukkan muka duanya penguasa. Pun sekaligus menguak hipokrisi demokrasi, sebagai sistem politik tumbuh dan berkembangnya rezim.
"Demokrasi hipokrit melahirkan rezim hipokrit, adalah keniscayaan tak terbantahkan. Jargon kedaulatan rakyat hanyalah utopia. Ide kebebasan dan HAM yang diagung-agungkan pun sekadar mimpi," ungkapnya.
Justru, lanjutnya, dengan ide kebebasan ala demokrasi inilah yang menjadi titik kritis untuk dimainkan pengembannya sesuka hati.
"Jadilah kebebasan berstandar ganda. Lahirlah penguasa suka-suka kami (SSK)," imbuhnya.
Menurutnya, kebebasan terkesan hanya milik penguasa dan orang (kelompok) yang berada di lingkaran tahta, bukan bagi kaum oposan yang berdiri di seberang istana penguasa.
"Jika pengkhianatan terhadap hak-hak rakyat terus berlangsung, maka hakikatnya rezim dan demokrasi tengah bunuh diri yang pelan namun pasti akan mengantarkan pada kematiannya yang hakiki. Begitulah kerapuhan sistem hidup buatan manusia, penuh kelemahan, keraguan dan ketidakjelasan dalam memberikan aturan," pungkasnya. []'Aziimatul Azka
