Tinta Media - Pernyataan mengenai bolehnya seorang kepala negara berkampanye dan berpihak dalam pemilihan umum 2024 lalu disambut baik oleh sejumlah ulama di Kabupaten Bandung.
Menurut mereka, semua orang mempunyai hak demokrasi dan politik yang sama. Pernyataan itu disampaikan kepada JPNN.com, dikutip Senin (5/2).
Untuk mendukung calon dan wakil presiden tertentu, sejumlah ulama telah bersepakat mendeklarasikan dukungan dan siap membantu untuk mengampanyekannya. Mereka berharap, kepala negara mau terlibat dalam kampanye yang dilakukan oleh sejumlah ulama Kabupaten Bandung.
Begitulah faktanya, ambisi untuk mendapatkan kekuasaan sudah menjadi hal yang wajar dalam sistem demokrasi, bahkan seorang pemimpin juga ikut cawe-cawe dalam masalah dukung-mendukung capres dan cawapres 2024.
Dalam sistem demokrasi, hal seperti adalah fakta yang tak terbantahkan. Kekuasaan tidak seharusnya dicampuradukkan dengan tindakan sewenang-wenang yang berakibat pada terjadinya pro dan kontra di masyarakat.
Berkampanye mendukung salah satu paslon adalah sebuah hal tidak etis. Ini merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara dalam mempergunakan kekuasaan karena kesewenang-wenangannya.
Dalam demokrasi, tolok ukur perbuatan adalah kepentingan dan keuntungan materi, sehingga tak peduli dengan aturan syariat Islam.
Mirisnya, sejumlah ulama pun ikut terjerumus ke dalam hiruk-pikuk kampanye yang justru mendukung penguasa dalam berkampanye mengusung calon presiden dan wakil presiden.
Banyak ulama yang secara sadar atau tidak sadar melanggengkan sistem demokrasi dengan menjadi pendukung dan anteknya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya ulama yang belum mempunyai pemahaman bahwa tugas ulama adalah menasihati dan meluruskan penguasa jika melakukan pelanggaran. Faktanya, banyak ulama justru ikut masuk ke dalam lingkaran sistem yang jelas-jelas tidak sesuai dengan standar syariat.
Padahal, sejatinya ulama adalah pewaris nabi yang bertugas mengembalikan penerapan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, bukan untuk mendukung dan ikut terjun dalam sistem warisan penjajah. Ulama adalah panutan bagi masyarakat yang harus membimbing dan mengarahkan masyarakat pada umumnya dan penguasa khususnya menuju perubahan hakiki, yaitu melanjutkan kehidupan Islam.
Ulama merupakan pengkritik sekaligus penasihat bagi penguasa dalam rangka meluruskan kebijakan-kebijakan dan perbuatan yang menyimpang dari aturan Islam. Menjadikan kehidupan diatur oleh syariat Islam sehingga ulama betul-betul akan menjadi pewaris nabi yang memelihara risalah dan melanjutkan perjuangannya, bukan melanggengkan sistem kufur demokrasi yang jauh dari Islam.
Sudah saatnya umat dan ulama sadar dan mau mengkaji Islam secara keseluruhan agar semakin cemerlang pemahamannya sehingga tahu di mana seharusnya posisinya berada. Semoga sistem Islam segera terwujud sehingga keberkahan akan menyelimuti seluruh alam, Aamiin.
Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Dartem
Sahabat Tinta Media
