Tinta Media - Bukan rahasia lagi, betapa buruknya layanan kesehatan di rumah sakit. Seperti yang baru-baru ini terjadi di RSUD OTISTA Kabupaten Bandung. (TRIBUN JABAR)
Hal seperti itu sudah lumrah bagi kebanyakan masyarakat umum yang memanfaatkan rumah sakit negeri di seluruh Indonesia. Pasien yang datang ke rumah sakit berharap ingin mendapatkan pengobatan dan pelayanan maksimal dan memuaskan, tetapi kenyataan malah sebaliknya. Mereka mendapatkan pelayanan yang sangat buruk, hingga sampai ada yang terlantar karena lambannya penanganan dari para tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut. Mereka juga kesulitan mengurus prosedur administrasi, khususnya bagi pasien yang memakai fasilitas jaminan kesehatan gratis.
Buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam masyarakat kapitalisme sekularisme ini senantiasa dibenturkan dengan kurangnya dana (modal) dalam pengelolaan rumah sakit, apalagi rumah sakit pemerintah yang hanya bermodalkan dari APBD/APBN.
Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan dan sarana-prasarana yang tersedia, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berbiaya murah. Jika menginginkan pelayanan maksimal, maka harus berani membayar mahal.
Inilah cerminan dari sistem kapitalisme yang memandang bahwa fasilitas kesehatan yang merupakan sebuah kebutuhan dasar dan dibutuhkan banyak orang justru dijadikan ladang bisnis yang menjanjikan untuk keuntungan segelintir orang (para kapitalis). Mereka akan mengesampingkan sisi kemanusiaan jika masyarakat tidak mampu membayar sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan.
Maka, dalam pelayanan kesehatan ini, rumah sakit yang ada telah mengklasifikasikan kualitas pelayanan berdasarkan kelas-kelas masyarakat, mulai dari kelas ekonomi, VIP, hingga VVIP. Makin tinggi kelasnya, makin mahal pula biayanya.
Demikian juga dengan sistem asuransi atau BPJS yang saat ini ada. BPJS menentukan pelayanan kesehatan berdasarkan kemampuan para nasabah dalam membayar premi yang dia sanggupi. Itu pun tidak untuk semua jenis pelayanan kesehatan. Ada hal-hal yang tidak ditanggung oleh BPJS, terkait penyakit- penyakit tertentu atau pembelian obat- obatan dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya.
Semua ini cukup menunjukkan bahwa negara saat ini abai terhadap jaminan dan fasilitas kesehatan rakyat, termasuk masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan seperti kartu jaminan kesehatan gratis yang sesungguhnya tidak gratis sama sekali.
Berbeda dengan sistem Islam yang sempurna dan paripurna dalam pengaturannya. Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang diperuntukkan bagi semua rakyat tanpa membedakan strata ekonomi. Negara akan memberikan pelayanan terbaik dan tidak menjadikannya sebagai ladang bisnis, apalagi sampai meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.
Negara justru akan hadir menjadi penanggung jawab dan penyelenggara dalam menyediakan jaminan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang optimal bagi semua rakyat. Tidak ada pungutan sedikit pun dalam memenuhi kebutuhan ini, bahkan negara harus memberikan semua layanan kesehatan ini dengan gratis sekaligus menjamin kemudahan mengaksesnya.
Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang artinya,
"Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. (H.R. Al. Bukhari).
Hal ini juga pernah diterapkan pada masa pemerintahan Islam.
Diriwayatkan dari Annas ra, bahwa ada sebuah rombongan orang dari kabilah "urainah yang masuk Islam". Mereka lalu jatuh sakit ketika di Madinah. Rasulullah saw. sebagai kepala pemerintahan meminta mereka untuk tinggal di pengembalaan unta zakat yang dikelola oleh baitul mall di dekat daerah Quba.
Mereka diperbolehkan minum air susu secara gratis sampai sembuh.
Sementara, di masa kekhilafahan Umar bin Khatab, beliau telah menjamin kesehatan rakyat secara gratis dengan mengirimkan dokter kepada rakyat yang sakit tanpa memungut imbalan/ bayaran sedikit pun.
Selain itu, ada kebijakan negara berupa rumah sakit keliling yang berkeliling dari satu desa ke desa yang lainnya. Layanan ini menomorsatukan rakyat tanpa membedakan lingkungan, status sosial, dan tingkat ekonomi rakyatnya.
Penerapan sistem kesehatan dalam Islam ini didukung oleh sistem ekonomi Islam dan moneter yang kuat yang ditopang oleh sistem pemerintahan yang amanah. Pemimpinnya mengurusi umatnya. Semua tenaga kesehatan yang profesional mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak menjadikannya ladang bisnis sebagaimana dalam sistem layanan kesehatan kapitalisme.
Hanya sistem Islam yang diterapkan dalam naungan khilafahlah yang akan mampu mewujudkan dan menyelesaikan permasalahan layanan kesehatan masyarakat secara tuntas dan optimal. Wallahu'allam bisawwab.
Oleh: Yuli Ummu Shabira
Sahabat Tinta Media
