Tinta Media - Kesenjangan sosial di kalangan masyarakat semakin terlihat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Masyarakat menengah ke bawah dihadapkan pada realitas kehidupan yang semakin berat, sementara hanya sebagian kecil yang merasakan layanan (riayah) dari pemerintah. Sehingga, masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
Di sisi lain, pemerintah mengapresiasi kinerja ASN. Menurut Bupati Bandung, di tahun 2023, capaian serapan anggaran APBD Kabupaten Bandung lebih dari 90 persen. Bahkan, pendapatan asli daerah pun (PAD), dari 1,3 triliun terealisasi 98 persen.
Menurut Bupati Bandung, capaian tersebut adalah bukti dari kinerja ASN Pemkab Bandung sudah mulai terlihat. Bupati Bandung mengungkapkannya pada saat rapat evaluasi. Dadang Supriatna mengatakan bahwa, penyerapan anggaran di awal tahun 2024, akan memprioritaskan pelaksanaan proyek strategis, juga untuk pengerjaan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Menurut Bupati Bandung, program prioritas lain di tahun 2024 adalah peningkatan kapasitas SDM ASN.
Pada faktanya, dana tidak terserap semuanya. Di dalam sistem demokrasi kapitalis ini, pemerintah dengan mudahnya mengatakan bahwa bukti kinerja ASN sudah tampak, walaupun anggaran tidak terserap semuanya. Padahal, rendahnya serapan anggaran tersebut menunjukkan buruknya kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran. Seharusnya serapan anggaran APBD tersebut dihabiskan untuk kepentingan masyarakat.
Pemerintah seharusnya menggunakan anggaran tersebut untuk kebutuhan hidup masyarakat. Kita tahu bahwa beban hidup masyarakat semakin meningkat. Naiknya harga bahan-bahan pokok membuat beban hidup masyarakat semakin berat.
Pemerintah seharusnya menyalurkan anggaran tersebut untuk subsidi, bansos, jaminan kesehatan, pinjaman modal tanpa bunga, dan lain-lain. Akan tetapi, pemerintah malah memprioritaskan untuk melaksanakan proyek strategis prioritas. Padahal, proyek-proyek strategis yang dibangun oleh pemerintah dengan dana dari APBD, sebenarnya tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terbukti, dari proyek-proyek yang sudah ada, hanya sedikit dari kalangan masyarakat yang menikmatinya. Contohnya, jalan tol, proyek kereta cepat, tempat-tempat pariwisata. Semua proyek tersebut tidak bisa dinikmati oleh masyarakat kecil karena mahal biayanya.
Jadi, pembangunan proyek strategis itu hanya diperuntukkan bagi kalangan berduit, pebisnis, pengusaha, dan penguasa. Rakyat kecillah yang kesusahan karena harus membayar pajak macam-macam, sementara hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Dengan tidak optimalnya penyaluran dana tersebut, rakyat kecil semakin susah. Inilah akibat penerapan sistem demokrasi kapitalisme, sehingga tata kelola anggaran ini karut-marut. Di sisi lain, ada yang minim anggaran, tetapi di lain pihak, pemerintah selama ini sering mengeluh APBN jebol dan anggaran defisit karena subsidi BBM dan listrik. Inilah yang terjadi jika arah pembangunan tidak berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Hal ini karena sistem demokrasi mengharamkan peran agama dalam mengatur urusan rakyat.
Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah mengatur pengelolaan anggaran. Dengan pijakan aturan Islam, pengelolaan anggaran mengarah pada tujuan yang benar dan tepat.
Di dalam Islam, pengelolaan anggaran sejalan dengan fungsi kepemimpinan sekaligus menjadi tujuan bernegara, yaitu mengurusi urusan umat, menjaga, dan menjadi perisai bagi umat. Fungsi kepemimpinan ini akan terwujud apabila negara menerapkan syariat Islam secara kaffah.
Kebutuhan anggaran diatur dengan sistem keuangan Islam, yaitu dengan baitul mal. Di dalam sistem Islam, yang termasuk ke dalam prioritas anggaran adalah seluruh kebutuhan dasar rakyat yang menjadi tujuan strategi politik ekonomi.
Untuk memudahkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama bagi para laki-laki yang berkewajiban mencari nafkah, pemerintah (khalifah) memfasilitasi dengan menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, bantuan modal, memberikan keterampilan, dan lain-lain.
Adapun bagi orang-orang yang memiliki fisik lemah, serta para janda yang tidak mempunyai mahram yang mampu menafkahi, negara akan memberikan santunan. Semua anggaran dipenuhi dari baitul mal.
Di dalam sistem Islam, sumber dana didapat dari pengelolaan kepemilikan. Pengelolaan tambang milik umum akan menghasilkan dana yang sangat besar untuk APBN. Kemudian, adanya zakat, sedekah, dan wakaf dari kalangan muslim yang kaya, turut mendanai baitul mal, sehingga selalu ada dana untuk kebutuhan kemaslahatan rakyat. Inilah urgensi penerapan sistem Islam, karena di dalam sistem Islam, seorang pemimpin dituntut untuk amanah dalam mengurusi urusan umat. Wallahu'alam bisshawab.
Oleh: Enung Sopiah
Sahabat Tinta Media
