Tinta Media - Seperti yang kita ketahui pemilu tinggal menghitung hari. Pemilu akan digelar sebentar lagi yaitu tepatnya 14 Februari. Parpol dan elite politik melalui beragam monopoli dan negosiasi semakin terus memanas saat ini. Berbagai survei oleh setiap lembaga di lakukan untuk opini seputar para capres tersebut.
Suasana kondisi pemilu sangat kuat di tengah masyarakat. Posko-posko relawan didirikan sebagai agenda solidaritas, sosialisasi para capres di gelar di berbagai daerah. Antusias tampak tinggi di tengah-tengah kaum Muslimin. Mereka sangat berharap perubahan melalui pemilu. Seperti yang kita lihat bahwa keadaan umat di tanah air tidaklah merasakan kebaikan bahkan kian terpuruk dengan beragam persoalan yang semakin menggurita. Mulai dari persoalan, sosial, ekonomi, keamanan, bahkan politik.
Sepanjang tahun 2023 banyak persoalan rakyat yang tidak ada penyelesaian tuntasnya.
Di bidang sosial misalnya, angka perceraian dan KDRT makin meningkat. Kasus kekerasan rumah tangga tak kunjung selesai, dan angka kemiskinan semakin meningkat. Di bidang ekonomi ternyata kekayaan alam di negeri ini yang melimpah ruah justru tidak mampu menjamin hidup rakyatnya sejahtera. Nyatanya masih banyak masyarakat yang terlilit kemiskinan, kekurangan gizi, kelaparan, dan lain sebagainya. Kekayaan negeri ini juga hanya di nikmati segelintir orang. Kesenjangan sosial semakin mendalam dan melebar
Ironinya lagi, Indonesia malah makin tercekik utang. Akhir tahun ini saja, utang pemerintah mencetak rekor terbesar hingga mencapai 8.041,01 triliun. Di sisi lain pembangunan yang ada makin menghadirkan ketidakadilan bagi rakyat, melainkan hanya berpihak kepada oligarki.
Keadaan ini makin terpuruk dengan adanya koruptor yang tidak ada henti-hentinya yang melibatkan para pejabat.
Sungguh akar masalah persoalan bangsa dan negara ini bukan karena semata karena faktor individu, yaitu pemimpin/pejabat yang tidak amanah dan tidak benar. Melainkan karena negara tidak memakai hukum syariat Islam secara kaffah lah akar dari permasalahan umat. Hari ini hukum yang diterapkan negara bersumber dari ideologi kapitalis dengan demokrasinya yang rusak dan merusak.
Sekularisme terjadi di semua lini. Kebahagiaan di ukur dengan tercapainya berbagai kepentingan dan kemanfaatan individual. Mereka mencitakan undang-undang yang dibuatnya dengan aturan yang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat melainkan hanya untuk kepentingan oligarki.
Allah SWT berfirman; "Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan di sebabkan oleh tangan manusia. Allah menghendaki mereka merasakan dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar." (TQS. ar Rum ayat 41).
Wahai kaum Muslim, selama kita masih memakai sistem hidup yang berasal dari sistem rusak ini, maka kita seperti orang dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Perubahan hakiki hanya dengan Islam. Memilih pemimpin bukan hanya sekedar pemimpin yang berkepribadian Islami melainkan juga yang mau menerapkan Islam secara kaffah dan menjalankan hukum Islam baik dari segi ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan hukum, dan politik dalam dan luar negeri. Syariat Islamlah yang menjadi panduan dalam kehidupan baik individu, masyarakat maupun negara. Maka perubahan hakiki yang menyejahterakan rakyat akan terwujud.
Wallahu a'lam bish shawwab
Oleh: Ummu Nizam
Sahabat Tinta Media
