Tinta Media - Ledakan yang terjadi pada tungku smelter nikel di PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park dinilai MMC sebagai fakta kapitalisme yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap pekerja.
"Fakta ini semakin meneguhkan potret perusahaan dalam sistem kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan dan abaikan tanggung jawabnya terhadap pekerja," tuturnya dalam Serba Serbi MMC: Smelter Meledak, Kapitalisme Abai terhadap Keselamatan Pekerja, Selasa (26/12/2023) di kanal YouTube Muslimah Media Center.
"Selain itu, terdapat hal lain yang berpengaruh terhadap abainya jaminan keselamatan kerja, yakni regulasi sistem sanksi negara kapitalisme senantiasa cenderung tidak berlaku tegas kepada para pemilik modal atau investor meski mereka melakukan pelanggaran," tambahnya.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan catatan WALHI sepanjang tahun 2022 hingga 2023 tidak ada satu pun perusahaan yang disanksi tegas atas kejadian yang merenggut nyawa pekerja. Sebaliknya perusahaan malah memberi sanksi kepada para pekerja yang menuntut hak-haknya. "Fakta kezaliman seperti ini adalah sebuah keniscayaan selama sistem kapitalisme berdiri. Negara akan berada di bawah kendali para pemilik modal atau investor baik asing maupun Aseng," paparnya.
Menurutnya, kebebasan kepemilikan menjadi prinsip ekonomi kapitalisme. Karena itu, perusahaan swasta seperti milik Cina bisa menguasai harta milik umum seperti tambang nikel. Negara kapitalisme juga begitu memfasilitasi prinsip ini, lantaran para pemilik modal adalah penyumbang dana para penguasa yang ingin meraih jabatan. Selain itu, penguasa kapitalisme memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. "Mereka menggandeng swasta menarik kekayaan alam kemudian hasilnya mereka nikmati berdua," ujarnya.
"Demikianlah kezaliman demi kezaliman yang terjadi jika diatur dengan sistem kapitalisme. Berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam yakni Daulah Khilafah," imbuhnya.
*Jaminan Keselamatan*
Ia menyatakan bahwa Islam begitu memperhatikan nyawa manusia termasuk jaminan keselamatan pekerja, tercakup dalam akad ijarah atau perburuhan antar pekerja dan majikan atau perusahaan. "Akad ijarah adalah akad atau kesepakatan atas suatu jasa dengan adanya imbalan atau kompensasi tertentu," jelasnya.
"Karenanya, baik pekerja maupun majikan harus sama-sama memahami rukun-rukun ijazah beserta hak dan kewajiban masing-masing pihak," bebernya.
Ia mengungkapkan bahwa jaminan keselamatan pekerja adalah kewajiban majikan atau perusahaan yang mempekerjakannya. Majikan atau perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi, defisiensi, produktivitas kerja bahkan hilangnya nyawa. "Tindakan ini dilakukan agar pekerja terhindar dari bahaya," ungkapnya.
"Khilafah akan memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajiban konsep kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang lalai dari tanggung jawabnya," terangnya.
Dengan demikian, lanjutnya, insiden seperti yang terjadi di ITSS dan perusahaan sejenis bisa dicegah. Bahkan lebih dari itu, jika dilihat perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menguasai sumber kekayaan alam. Dalam Islam, sumber daya alam yang jumlahnya melimpah adalah harta milik umum atau milkiah ammah haram dikuasai dan dimonopoli oleh swasta. "Harta ini harus dikelola negara dan hasilnya diserahkan kepada rakyat dalam bentuk jaminan kebutuhan," tukasnya.
Ia melihat bahwa di sisi lain, khilafah akan memastikan setiap warganya yang bekerja di bawah naungan perusahaan yang dikelola negara mendapatkan keselamatan kerja dan hak-haknya sebagai pegawai sehingga konsep K3 akan benar-benar diterapkan. "Tidak diabaikan demi mengejar keuntungan seperti yang dilakukan oleh perusahaan dan negara kapitalisme," pungkasnya.[]Ajira
