Tinta Media - Di tengah arus teknologi yang semakin canggih, masih banyak rakyat Indonesia yang tertinggal. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang belum menikmati fasilitas umum yang seharusnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Salah satunya adalah adanya fasilitas listrik yang memang sangat diperlukan. Tentunya hal ini sangat mengecewakan.
Seperti halnya kekecewaan Bupati Bandung terhadap perusahaan-perusahaan Geotermal yang beroperasi di Kabupaten Bandung yang disebabkan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memperhatikan warga sekitar yang tinggal dekat lokasi perusahaan panas bumi.
Bupati Bandung mengungkapkan kekecewaan tersebut dalam kegiatan Rekonsiliasi Perhitungan Bonus Produksi Panas Bumi Kabupaten Bandung di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (20/12/2023) di hadapan perwakilan perusahaan Geotermal dan para kepala desa penerima dana bagi hasil panas bumi.
Dadang Supriatna menyayangkan, di tengah eksplorasi panas bumi tersebut, masih banyak warga Kabupaten Bandung yang berdekatan dengan lokasi perusahaan Geotermal belum menikmati listrik. Bupati Bandung meminta kepedulian dari perusahaan-perusahaan Geotermal terhadap masyarakat di sekitarnya dengan mengalokasikan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR), sehingga dapat membantu masyarakat Kabupaten Bandung yang rumah-rumahnya belum dialiri listrik.
Bupati Bandung menyebutkan bahwa ada 3000 keluarga di sana. Mayoritas dari mereka tinggal dekat dengan lokasi perusahaan Geotermal, tersebar di beberapa desa yang belum menikmati listrik, sungguh ironi realita seperti ini.
Bupati Bandung juga berharap agar perusahaan Geotermal dapat ikut bersinergi dalam program beliau sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung yang meluncurkan program Bedas Caang Baranang, untuk membantu masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik.
Sebenarnya, ketika masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati hasil dari sumber daya alam Indonesia yang melimpah, itu bukan hal yang aneh. Walaupun eksploitasi SDA tersebut dekat dengan pemukiman rakyat, akan tetapi rakyat tidak bisa menikmatinya. Hal ini terjadi karena pemerintah menggandeng swasta dalam mengelola SDA. Pengelolaan sumber daya strategis dengan tujuan bisnis tentu saja akan menghilangkan hak rakyat. Seperti sebuah pepatah, " Ibarat ayam mati di lumbung padi," itulah kondisi masyarakat Indonesia saat ini.
Ini merupakan salah satu bukti rusaknya penerapan sistem demokrasi kapitalis di semua sektor akibat diliberalisasi. Walhasil, rakyatlah yang dirugikan. Padahal, sumber daya alam Indonesia atau kekayaan alam Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, karena kekayaan alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia.
Akan tetapi, saat ini malah sebaliknya, rakyat Indonesia tidak bisa menikmatinya. Yang menikmati hanyalah segelintir orang atau korporasi. Keuntungan hanya dirasakan oleh para kapitalis, sementara rakyat hanya gigit jari. Inilah bukti bahwa kapitalisme menyengsarakan rakyat dan menyuburkan swasta. Para penguasa hanya ada untuk memuluskan jalan bisnis pengusaha.
Inilah bentuk penjajahan gaya baru atau neoimperialisme. Di sini jelas bahwa aturan manusia tidak akan menyejahterakan rakyat.
Islam agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk mengatur, mengurus, dan mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam adalah salah satu kekayaan alam yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Posisi negeri Indonesia yang strategis menjadikan berlimpahnya sumber energi.
Sumber daya alam adalah salah satu kepemilikan umum. Dalam Islam, kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu atau pun swasta. Kepemilikan umum harus dikuasai dan dikelola oleh negara, dan hasilnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Inilah salah satu urgensi penerapan syariat Islam.
Ini karena sistem Islam tidak akan menzalimi rakyat. Sebaliknya, dengan sistem Islam, keadilan akan tercipta pada setiap lapisan masyarakat. Ini karena aturan Islam berasal dari Sang Khalik, yaitu Allah 'azza wa jalla. Alhasil, pemimpin Islam akan bertindak sebagai junnah (perisai), yang akan melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan kezaliman.
Wallahu'alam bishowab.
