Tinta Media - Lagi, Indonesia kembali melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk kembali impor beras menjadi pertanyaan besar. Bagaimana bisa negara yang dikenal sebagai negara agraris, serta sumber daya alam yang melimpah, dengan hasil pertanian seharusnya mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang solutif masih kekurangan dan membutuhkan pasokan bahan pangan dari luar?
Dikutip dari (cnbcindonesia.com) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Indonesia membutuhkan impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada. Terlebih jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan mereka butuh beras. Jokowi juga menjelaskan bahwa tidak impor beras itu sulit untuk diterapkan karena tingkat produksi yang tidak pernah mencapai target setiap tahunnya.
Kebijakan impor beras bukan jalan baru yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi kegagalan mencapai target swasembada. Sekian lama pemerintah mengambil langkah yang sama namun belum mampu mengatasi persoalan yang terjadi. Hal ini disebabkan solusi yang diberikan hanya solusi praktis yang tidak sampai kepada titik permasalahan yang ada.
Kegagalan yang dialami pemerintah saat ini tidak lain karena adanya kesalahan tata kelola. Penerapan tata kelola kapitalis yang cenderung dimanfaatkan demi keuntungan sebagian pihak menjadikan solusi yang diberikan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ketahanan pangan. Praktik ala kapitalis hanya menguntungkan segelintir orang, oleh sebab itu penyelesaian yang diberikan tidak sampai para akar masalah namun malah menambah masalah yang lebih parah.
Ketidak ketersediaan lahan pertanian menjadi salah satu faktor pendorong kurangnya pasokan beras di Indonesia. Pasalnya, dalam sistem kapitalis banyak terjadi perampasan serta alih fungsi lahan yang menjadikan para petani kehilangan lahan pertanian.
Belum lagi tidak adanya jaminan kesejahteraan yang membuat para petani mulai beralih mencari profesi lain, yang lebih menjanjikan. Petani hanya dijadikan kacung bagi para oligarki yang memimpikan sebuah keuntungan besar, sedangkan bagi para petani sendiri hidup dalam tekanan ekonomi yang kian mencekik.
Kegagalan strategi penanganan masalah pangan ini tidak akan berhenti jika pemerintah tetap menerapkan sistem tata kelola ala kapitalis, karena kebijakan yang dijalankan melalui praktik kapitalisme hanya akan membawa pada pusaran yang sama, tidak akan ada perubahan yang signifikan, selain keuntungan para pemilik modal. Seperti kegagalan proyek food estate, yang pada awalnya menjadi upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional, sebagai antisipasi menghadapi adanya krisis pangan, namun hasilnya nihil. Nyatanya menjadikan lahan mati yang sulit untuk di perbaiki kembali. Proyek yang gagal menghasilkan kerusakan serta kerugian yang serius.
Hal ini jelas berbeda dengan tata kelola dalam Islam, yang menyajikan tata kelola dengan kesempurnaan dan jauh dari kebatilan sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Dalam Islam sendiri, negara adalah pihak yang paling wajib bertanggung jawab dalam penanganan dan penyediaan kebutuhan pokok.
Selain memastikan ketiadaan praktik kecurangan dalam tata kelola negara, Islam juga menjaga kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Memastikan tidak adanya lahan yang menganggur tanpa perawatan. Berbagai strategi akan dijalankan dengan selalu berpegang teguh pada aturan-aturan Allah, demi terwujudnya kedaulatan bagi masyarakatnya.
Dengan kesempurnaan tata kelola yang dijalankan, negara yang berpegang teguh pada aturan-aturan Islam akan dengan mudah mampu mewujudkan cita-cita terbesar untuk menjadi negara adidaya sepanjang perjalanannya. Bentuk pemerintahan yang demikian hanya ada dalam negara Islam, yang berdiri di atas aturan-aturan Islam, dengan tata kelola yang sesai dengan Alquran.
Oleh: Olga Febrina (Mahasiswi, Pegiat Literasi dan Aktivis Dakwah)
