Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengkhawatirkan penggunaan bansos yang diberikan pemerintah untuk kepentingan peserta pemilu.
"Bansos yang diberikan pemerintah dikhawatirkan disalahgunakan dan didompleng untuk kepentingan peserta pemilu baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden,” tuturnya pada video: Bansos Jadi Alat Politik? Di kanal Youtube Justice Monitor, Rabu (10/01/24).
Agung menilai, walaupun pemerintah membantah, tapi masyarakat melihat fakta yang berbeda. "Pemerintah sudah pasti membantah, penyaluran bansos jelas disebutkan tidak berkaitan dengan pemilu termasuk pilpres. Bansos merupakan hak rakyat sebagai perlindungan sosialterutama saat harga kebutuhan merangkak naik. Namun publik disuguhi kenyataan yang lain. Misalnya menteri perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan saat berkampanye di Kendal Jawa Tengah, Bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) itu berasal dari Jokowi. bukan dari negara," Jelasnya.
Tidak Mengurangi Kemiskinan
Menurut Agung, bansos ini belum tentu dampaknya langsung menurunkan angka kemiskinan, karena masalahnya bukan dari jumlah anggaran yang diberikan melainkan dari paradigma program yang dibuat dan juga penyalurannya.
“Masalah dari bansos ini terletak pada kesalahan pengurusan APBN dengan mengandalkan pemasukan dari pajak dan utang. Sedangkan sumber daya alam yang melimpah justru dikelola oleh swasta. Bahkan pajak dari rakyat pun mengharuskan rakyat membayar utang bunga tiap tahun dengan jumlah yang tidak sedikit,” bebernya.
Model pengelolaan APBN saat ini, kritiknya, tidak akan bisa menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Sistem keuangan kapitalisme yang bersandar pada riba dan pajak jadi penyebab karut marut kesulitan yang dialami rakyat,” imbuhnya. Penerapan sistem keuangan kapitalisme yang bersandar pada riba dan pajak membuat negara tidak mampu berkutik karena beban utang yang terus berbunga," ulasnya.
Bahkan parahnya lagi, ia melanjutkan, kapitalisme membolehkan privatisasi pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, ucapnya, negara hanya mendapat secuil dari hasil pengelolaan sumber daya alam.
"Kapitalisme juga membebaskan kepemilikan individu. Akibatnya sumber daya alam boleh di privatisasi," imbuhnya.
Agung juga mengingatkan kapitalisme meniscayakan uang dapat membeli semuanya. Termasuk membeli undang -undang dan orang- orang yang akan mengelola negeri ini.
"Negara bisa dengan mudah mengatur pengelolaan sumber daya alam ke tangan swasta karena pemegang kekuasaannya sudah dibeli oleh para oligarki," pungkasnya.[] Teti Rostika
