Tinta Media - Menyikapi pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menyebut bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan pemberian dari Presiden Joko Widodo, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan, bansos dan BLT dari uang rakyat.
“Sejumlah pihak menuding Zulhas berbohong kepada rakyat sekaligus mengingatkan Zulhas dan meluruskan bahwa bansos dan BLT itu bukan dari Jokowi. Bansos dan BLT itu program negara pakai uang rakyat, uang kita semua bukan dari Pak Jokowi,” tuturnya, dalam video: Bansos dan BLT dari Jokowi? Di kanal Youtube Justice Monitor, Selasa (2/1/2024).
Persoalan bansos, lanjutnya, tidak bisa terlepas dari APBN sistem ekonomi kapitalisme yang selalu disetting defisit.
“Banyak pakar menyatakan bahwa polemik bansos berawal dari anggarannya yang sedikit, sedangkan jumlah rakyat miskin makin bertambah. Andai saja kas negara tidak defisit negara bisa memberikan bantuan kepada seluruh rakyat tanpa pilah-pilih,” bebernya.
Menurutnya, ini faktor krusial yang mengakibatkan APBN selalu defisit, bantuan sosial pemerintah dalam sistem kapitalisme untuk orang-orang yang termasuk kategori miskin bersifat ala kadarnya.
“Jumlahnya kurang dari kebutuhan dan tidak berkelanjutan. Karena itu wajar jika banyak orang yang masih kesulitan hidup malah dikategorikan tidak miskin,” kritiknya.
Pajak dan Utang
Dalam penilaian Agung, selain hal di atas, sebab utamanya adalah menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama pemasukan negara.
“Padahal ada sumber yang jauh lebih besar yaitu pengelolaan sumber daya alam. Sayangnya liberalisasi dan privatisasi menjadikan sumber daya alam dicaplok asing. Alhasil negara kehilangan sumber APBN yang melimpah, rakyat pun makin terhalangi untuk memanfaatkan hasil sumber daya alam yang ada,” ulasnya.
Terakhir Agung berharap, sudah waktunya mendudukkan proses yang benar, sistem yang benar untuk menggantikan sistem kapitalisme.
“Sistem yang benar itu tidak lain adalah Islam yang membangun tentu bukan dengan utang bukan dengan investasi. Dan pajak adalah bagian paling akhir untuk membereskan,” pungkasnya. [] Muhammad Nur.
