Tinta Media - Bencana yang terjadi di dalam negeri kita bagaikan momok yang tidak bisa di atasi. Karena setiap tahunnya terus saja terjadi. Mirisnya bencana yang terjadi bukan hanya muncul karena faktor alamiah, namun ternyata banyak diakibatkan karena pembangunan yang dilakukan secara serampangan.
Seperti di kuti dari media CNN Indonesia – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat sedikitnya 6.000 orang dari sejumlah daerah di provinsi tersebut mengungsi akibat rumah, lahan dan tempat usaha mereka terdampak banjir sejak beberapa pekan terakhir. Banjir menggenangi ribuan rumah dan fasilitas umum seperti jalan, masjid dan sekolah. Sebanyak 29 SMA di Riau meliburkan siswa mereka karena ruang kelas terendam, begitu juga untuk sekolah dasar (SD). BPBD Riau sudah melakukan evakuasi warga, mendistribusikan bantuan logistik seperti beras, gula, sarden, kain sarung, dan juga air mineral. Kemudian mendirikan dapur umum dan posko pengungsian.
BPBD juga mencatat bencana Karhutla sepanjang tahun 2023 paling banyak. Terjadi sebanyak 4.940 bencana sepanjang 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Indonesia sendiri merupakan negara dari 35 negara di dunia yang potensi risiko bencana paling tinggi. 1.802 karhutla. 1.170 bencana banjir. 1.115 cuaca ekstrem, 579 tanah longsor, 168 kekeringan, 31 gelombang pasang dan abrasi, 31 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi. Dalam ribuan bencana itu terdapat 267 orang meninggal dunia, 33 orang hilang, 5.785 mengalami luka-luka, serta ada 9.002.975 orang menderita dan mengungsi. Sementara ada 34.832 rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam pada periode 2023. Kemudian 426 fasilitas pendidikan rusak, 380 fasilitas peribadatan rusak, dan 71 fasilitas Kesehatan rusak. Kerusakan juga turut terjadi pada 127 kantor dan 249 jembatan.
Belum lagi soalan banjir. Banjir terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Semuanya erat kaitannya dengan pembangunan wilayah yang tidak direncanakan secara komprehensif dan mendalam. Inilah model pembangunan yang di bangun atas asas kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan dan abai atas dampak terhadap lingkungan termasuk tata Kelola secara keseluruhan dalam berbagai bentuk, seperti alih fungsi lahan, pembangunan wilayah perkotaan, daerah tujuan pariwisata dan sebagainya. Seperti di kota yang seharusnya menjadi daerah serapan, namun ternyata sudah rentan dengan adanya pemukiman. Hutan dan tumbuhan yang seharusnya menjadi penyelamat manusia dengan serapan airnya, kini berubah menjadi pemukiman, fasilitas umum seperti jalan, sekolah dll.
Tentu karena sangat pesatnya pembangunan yang dilakukan, baik oleh pemerintah setempat maupun perusahaan-perusahaan yang ada, yang mana kebanyakan tujuan mereka adalah untuk investasi. Berbagai pembangunan tersebut dilakukan sering kali tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi ke depan, demi mengejar materi. Inilah ciri pembangunan ala kapitalisme yang membuka mata untuk kepentingan dan keuntungan, sedangkan menutup mata terhadap dampak lingkungan dan tata Kelola secara keseluruhan.
Allah dengan tegas mengatakan dalam firmannya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhanmu memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman (QS.Al-A’raf : 85).”
Namun nyatanya dalam sistem kapitalisme sekarang ini, dalil maupun hadits tidak lagi menjadi acuan. Mereka dengan pongah membuat aturan sendiri, dan merusak lingkungan tanpa henti. Allah juga menjelaskan dalam Al-Qur’an bahwa sifat manusia memang terbukti suka membuat kerusakan seperti dalam QS. Al-Baqarah : 205 yang artinya “ Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”
Tentu yang menjadi korban adalah masyarakat dari ulah tangan mereka yang sudah Allah jelaskan, khususnya masyarakat kecil. Bukan hanya soalan kehilangan barang atau perabotan rumah, namun tak sedikit yang meregang nyawa akibat bencana yang terjadi. Belum lagi ada penyakit-penyakit yang muncul pasca bencana, seperti diare dll.
Jelas fasad akibat pembangunan ala kapitalisme yang mengakibatkan aturan hanya mengedepankan dan memprioritaskan hawa nafsu mereka semata. Fasad ini telah Allah jelaskan dalam Al-Qur’an yang artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Kebijakan pembangunan dalam Islam mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan menjaga lingkungan agar tetap baik dan asri. Jelas sangatlah berbeda dengan pembangunan di dalam Islam. Islam tidak hanya mengatur perkara ibadah ritual saja, namun Islam adalah agama yang paling kompleks dalam mengatur tata kehidupan (sempurna), termasuk mengatur tata kelola pembangunan. Dalam Islam aspek materi bukanlah tujuan, acuan dalam pembangunan Islam adalah kesesuaian dengan syariat Islam dan kemaslahatan umat. Pemerintah akan menganalisis dan memikirkan matang-matang terkait proyek yang akan di bangun, berdampak baik atau justru berdampak buruk bagi masyarakat ke depan.
Apalagi Islam sangat peduli terhadap lingkungan, bukan hanya terhadap manusia saja, namun kepada semuanya. Termasuk hewan dan tumbuhan sehingga alam yang kita pijak ini tetap aman dan bersih. Tujuan pembangunan dilaksanakan untuk kepentingan umat dan memudahkan kehidupan umat, bukan yang lain.
Jika kita melihat banyaknya musibah yang terjadi, tentu tidak lepas dari peran seorang khalifah atau penguasa. Penguasa sebagai pengurus rakyat harus menjalankan aturan Allah dan Rasul-Nya, bukan berdasarkan kemauan hawa nafsu, apalagi kemauan investor. Pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, masjid, pasar, dll. Akan diatur dengan memperhatikan lokasi pemukiman sehingga masyarakat dengan mudah mengakses fasilitas tersebut, tanpa merusak lingkungan yang ada. Seperti misalnya hasil hutan boleh saja dimanfaatkan, baik berupa kayu maupun daunnya, tetapi harus benar-benar dikaji sehingga tidak menimbulkan dampak buruk ke depan.
Khalifah atau penguasa menjalankan kebijakan berdasarkan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pembangunan yang dilakukan berdasarkan syariat Islam. Tidak hanya tertata dengan baik sehingga menghasilkan kenyamanan bagi masyarakat, namun juga tata kelolanya bahkan menjadi peradaban Islam. Sebagaimana pembangunan dalam Islam menjadi pusat politik, ekonomi, pemerintahan, dan tak kalah penting adalah sebagai pusat studi agama.
Wallahu a’lam bi-asshawab.
Oleh : Rahma Al- Tafunnisa
Sahabat Tinta Media
